Hidupkan Kembali Memori Kuliner Bandung Tempo Dulu di Bacang Dago Tea House

 

SURAT KABAR– Di tengah derasnya arus kuliner modern yang silih berganti di Kota Bandung, ada satu aroma nostalgia yang kini kembali menyeruak dari sudut Dago. 

Namanya Bacang Dago Tea House tempat yang bukan sekadar menjual makanan, tapi menghidupkan kembali kenangan masa kecil tentang bacang yang dulu akrab jadi bekal sekolah dan teman perjalanan.

Kota Bandung memang dikenal sebagai surga kuliner yang tak pernah berhenti berinovasi. Namun di antara hiruk pikuk jajanan kekinian, ada kerinduan terhadap cita rasa masa lalu yang kian langka. 

Itulah yang coba dijawab oleh Bacang Dago Tea House, kedai yang berlokasi di Jalan Bukit Dago Selatan, tepat di sisi Taman Dago Tea House Bandung.

Manajer Dago Tea House, Yudi Raven, menuturkan bahwa kehadiran Bacang Dago Tea House berangkat dari niat sederhana namun bermakna melestarikan kuliner klasik agar tidak tergerus zaman.  

“Bacang Dago Tea House ini kami hadirkan untuk mengangkat kembali kuliner zaman dulu. Di era 80–90-an, bacang sering jadi bekal sekolah atau teman perjalanan. Kami ingin menghidupkan lagi kenangan itu,” ujar Yudi kepada awak media, Kamis (30/10/2025).

Menurut Yudi, bacang tak hanya lekat dengan memori, tetapi juga bisa menjadi pilihan sehat di tengah gaya hidup urban yang sibuk.  

“Proses pengolahannya dikukus selama lima hingga enam jam, sehingga bisa menurunkan kadar gula. Jadi selain bernilai nostalgia, bacang ini juga lebih sehat,” ucapnya.

Berdiri sejak 2023, Bacang Dago Tea House awalnya hanyalah gerobak sederhana di area Dago Tea House. 

Namun daya tarik cita rasa otentik dan konsepnya yang hangat membuat usaha ini berkembang pesat. 

Kini, satu tahun berselang, gerobak itu berevolusi menjadi kedai permanen yang ramai dikunjungi.

“Gerobak pertama akan kami simpan sebagai kenangan, karena punya nilai sejarah tersendiri. Sekarang kami juga sudah membuka cabang di Astana Anyar dan Cimahi. Ke depan, kami berencana memperluas lagi di beberapa titik di Kota Bandung,” jelas Yudi.

Soal menu, Bacang Dago Tea House tidak hanya mengandalkan resep klasik, tapi juga menawarkan ragam varian yang menggugah selera. 

Ada bacang beras klasik, bacang ketan dengan topping daging jando, hingga inovasi seperti bacang mie kari bentuk eksplorasi rasa yang memadukan tradisi dengan kreativitas masa kini.

“Kami kembangkan resep turun-temurun, halal, dan tentunya tetap menjaga cita rasa otentik. Keistimewaan bacang kami ada pada ukurannya yang besar dan penggunaan ayam serta ketan yang jarang ditemukan di tempat lain,” tutur Yudi.

Ia menambahkan, topping jando diolah menggunakan resep khas semur yang kaya rempah, menciptakan cita rasa gurih yang kuat dan berbeda dari bacang pada umumnya.

Untuk jam operasional, outlet utama di Dago buka setiap hari pukul 06.00 hingga 24.00 WIB, sementara gerobak di beberapa titik beroperasi dari pukul 08.00 hingga 20.00 WIB.

Salah satu pelanggan, Raisa (25), warga Dago, mengaku hampir setiap pagi membeli bacang untuk sarapan.  

“Rasanya enak, tempatnya nyaman, dan dekat rumah. Saya paling suka bacang ketan dengan topping daging jando karena rasanya gurih dan jarang ada di tempat lain. Harganya juga terjangkau,” ujarnya.

Raisa juga menambahkan, bacang sering menjadi teman perjalanannya saat bersepeda pagi.  

“Suka sepedahan ke Dago pasti mampir ke Bacang Dago Tea House,” katanya sambil tersenyum.

Bacang, yang dahulu hanya dikenal sebagai bekal sederhana, kini menjelma menjadi simbol perjalanan rasa dan memori. 

Di tangan Yudi dan timnya, makanan ini kembali mendapat tempat di hati masyarakat Bandung bukan sekadar karena rasa, tetapi karena nilai yang dibawanya, kehangatan masa lalu yang tetap relevan di masa kini. (SAT)

Hut Ke-74 Humas Polres Cimahi Jadi Momentum Perkuat Sinergi dengan Media

SURAT KABAR, CIMAHI - Dalam suasana sederhana namun penuh makna, Humas Polres Cimahi memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-74 di Aula Humas Polres Cimahi, Rabu (29/10/2025). 

Acara ini menjadi momentum penting bagi jajaran kepolisian untuk memperkuat sinergi dengan insan media serta meningkatkan pelayanan publik di wilayah hukum Cimahi.

Perayaan yang dihadiri oleh anggota Polres Cimahi dan awak media ini diawali dengan pemotongan tumpeng sebagai simbol rasa syukur dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. 

Kegiatan berlangsung hangat dan akrab, diiringi perbincangan santai antara anggota kepolisian dan jurnalis yang hadir.

Kasi Humas Polres Cimahi, Iptu Gofur Supangkat, menyampaikan bahwa momen ulang tahun kali ini diharapkan menjadi pengingat pentingnya kolaborasi antara kepolisian dan media dalam menjaga keamanan serta membangun kepercayaan publik. 

“Saya berharap perayaan ini dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kinerja dan kerja sama antara Kasi Humas dan jajaran anggota Polres Cimahi,” ujar Gofur pada awak media, Rabu (29/10/25).

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berperan aktif dalam mendukung tugas Humas Polres Cimahi. 

“Saya mengucapkan terima kasih kepada jajaran anggota Polres Cimahi dan para media yang hadir atas dukungan dan kerja samanya selama ini,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Gofur menegaskan pentingnya peran komunikasi publik dalam setiap langkah kepolisian. 

“Dalam suasana yang hangat dan akrab, kami berbagi cerita dan pengalaman, serta membahas rencana dan strategi untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat,” tuturnya.

Ia menambahkan, semangat ulang tahun ini diharapkan mampu memotivasi seluruh jajaran Humas Polres Cimahi untuk terus berinovasi dalam menyampaikan informasi yang akurat dan membangun. 

“Kami juga mengajak para media untuk terus mendukung dan mempromosikan kegiatan-kegiatan Polres Cimahi dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban di wilayah Cimahi,” tandasnya.

Sementara itu, mewakili Kapolres Cimahi, Kabag Ren Polres Cimahi, Cahyadi, turut memberikan ucapan selamat kepada jajaran Humas Polres Cimahi. 

“Atas nama Kapolres, saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Humas Polres Cimahi. Semoga semakin berdaya, mampu menjaga kepercayaan publik melalui pemberitaan yang akurat, serta tanggap dalam merespons aspirasi masyarakat,” ujarnya.

Perayaan HUT ke-74 Humas Polres Cimahi ini bukan sekadar seremoni, melainkan refleksi atas kiprah panjang lembaga humas kepolisian dalam menjembatani komunikasi antara institusi dan masyarakat. 

Dengan semangat kebersamaan, Humas Polres Cimahi bertekad terus memperkuat transparansi dan profesionalitas di tengah dinamika informasi publik yang kian cepat. (SAT)

Dipicu Ucapan Menyinggung, Buruh Tekstil di Cimahi Nekat Bunuh Pemilik Warung

SURAT KABAR, CIMAHI – Rasa sakit hati yang menumpuk membuat WS alias Wawan Sumpena (30), seorang buruh tekstil di Cimahi, berubah menjadi pembunuh. 

Ia nekat menghabisi nyawa Tati Kurniati (55), pemilik warung di Kampung Lembur Sawah, Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, pada Senin, 20 Oktober 2025. 

Aksi brutal itu kini membuat Wawan terancam hukuman penjara hingga 15 tahun.  

Semua bermula dari ucapan yang dianggap menyinggung. Saat ditemui di Mapolres Cimahi, Selasa, 28 Oktober 2025, Wawan mengaku sudah lama menahan perasaan kesal terhadap korban. 

"Saya biasa ngopi di teras situ, di warungnya. Jadi mertua saya itu lagi sakit, terus korban bilang, ‘Wan, naha mitoha teu cageur-cageur, angguran mah geura paeh.’ Mungkin dia bercanda, tapi berlebihan,” kata Wawan lirih saat diamankan di Mapolres Cimahi, Selasa (28/10/25).

Ucapan itu menyalakan bara di dada Wawan. Saat korban tengah menyapu di rumahnya, ia memukul Tati dengan palu, kemudian mencekik hingga tewas. 

Setelah memastikan korban tak bernyawa, Wawan mengambil sejumlah barang berharga. 

“Saya lihat ada kotak berisi perhiasan, saya ambil. Uang juga saya ambil dari kantong korban,” tuturnya.  

Wawan mengaku panik setelah kejadian. Ia sempat berpindah-pindah tempat sebelum akhirnya ditangkap. 

“Mau kabur-kaburan, pindah ke lokasi ini dan lokasi lain,” ujarnya.  

Namun pelarian itu tak berlangsung lama. Lima hari setelah pembunuhan, Satreskrim Polres Cimahi berhasil membekuk Wawan di sebuah hotel di Kota Cimahi pada Sabtu, 25 Oktober 2025, dini hari. 

Ketika ditangkap, pelaku sempat melawan hingga petugas terpaksa melumpuhkannya.  

Kapolres Cimahi AKBP Niko Nurallah Adi Putra menjelaskan, laporan awal diterima pada pagi hari kejadian, sekitar pukul 07.00 WIB. 

“Kami menerima informasi ada warga berinisial TK ditemukan meninggal dunia di tempat usaha rental PlayStation yang juga menjadi lokasi kejadian,” ujarnya dalam konferensi pers.  

Dalam waktu kurang dari sepekan, tim gabungan dari Satreskrim Polres Cimahi, Polda Jabar, dan Polsek Cimahi Selatan berhasil mengungkap kasus tersebut. 

“Tersangka kami amankan beserta barang bukti yang ada padanya,” kata Niko.  

Atas perbuatannya, WS alias Wawan Sumpena dijerat Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 365 ayat (3) KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Ia terancam hukuman penjara maksimal 15 tahun. (SAT)

Kolaborasi Hima Ikom Unla dengan RRQ, Hidupkan Lagi Euforia e-Sport di Bandung

BANDUNG, SURAT KABAR - Sorak-sorai menggema di dalam gedung Pro Arena Gaming Hub, Jalan Malabar No.72, Kota Bandung, Sabtu (25/10/2025). 

Ratusan mahasiswa larut dalam suasana tegang sekaligus seru, menyaksikan pertarungan sengit antar tim Mobile Legends dalam ajang e-sport bertajuk Community Cup yang digelar oleh Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi (Hima Ikom) Universitas Langlangbuana (Unla).

Diikuti sekitar 100 peserta, turnamen ini bukan sekadar adu strategi digital. Lebih dari itu, menjadi ruang silaturahmi dan wadah solidaritas bagi mahasiswa lintas fakultas.  

Ketua Hima Ikom, Fajar Mauludin, menjelaskan ide menggelar e-sport muncul dari kegemaran anak muda terhadap game Mobile Legends yang kini telah menjadi bagian dari gaya hidup generasi kampus.

“Mobile Legends atau e-sport ini sangat digandrungi oleh kalangan muda. Di mana menjadi sebuah hobi atau raga baru yang ada di kalangan para pemuda sekarang,” ujar Fajar kepada Surat Kabar di lokasi acara.

Namun, lanjut Fajar, kegiatan ini bukan hanya soal kesenangan bermain. Tujuan utama turnamen ini adalah mempererat hubungan antar mahasiswa dari berbagai fakultas. 

“Mungkin karena perbedaan Pekan Olahraga Mahasiswa (POM) sekarang yang bernama Community Cup. Tahun ini kita mengangkat turnamen antar fakultas, bukan lagi antar jurusan,” katanya.  

Menurutnya, langkah ini penting untuk membangun sinergi antar program studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Unla. 

Meski antusiasme tinggi, Fajar mengakui pihaknya sempat menghadapi tantangan dalam menarik peserta.  

“Tantangan paling besar itu bagaimana menarik massa untuk mendaftar. Tapi kita berkolaborasi dengan pihak RRQ eSports yang memfasilitasi kami,” ungkapnya.

Kerja sama tersebut terbukti berhasil. Riuh dukungan penonton dan semangat pemain memenuhi arena sejak pertandingan pertama dimulai. 

"Alhamdulillah, hari ini peserta sangat antusias. Dari sistem pertandingan sampai tampilan visualnya di layar, semua berjalan sesuai harapan,” tambahnya.

Hima Ikom menyiapkan hadiah berupa uang pembinaan, sertifikat, dan trofi untuk juara satu dan dua, serta penghargaan MVP bagi pemain terbaik. 

Fajar berharap kegiatan ini dapat menjadi momentum bagi mahasiswa untuk berkembang lebih luas.  

“Ke depan, Ikom Unla harus bisa mencakup lebih luas lagi. Bukan sekadar antar jurusan dan fakultas, tapi juga berani tampil ke luar,” tegasnya.

Dukungan juga datang dari Branch Manager RRQ Arena Bandung, Hansel. Menurutnya, inisiatif mahasiswa ini menjadi angin segar di tengah menurunnya aktivitas kompetisi e-sport secara langsung. 

“Hal seperti ini cukup menarik, karena sudah lama kita tidak lihat keramaian e-sport seperti ini. Sepuluh tahun terakhir sudah berkurang tempat-tempat di mana orang bisa datang, berteriak, dan main bareng,” tuturnya.

Hansel menilai bahwa perkembangan e-sport kini lebih terorganisir, meski semangatnya tak lagi sebebas dulu. 

"Kalau dulu taunting atau provokasi antar tim bisa langsung di depan. Sekarang lebih tertata, karena aturan juga makin ketat,” jelasnya.  

Ia juga menyoroti perubahan lanskap industri e-sport yang kini lebih inklusif berkat perkembangan gim mobile. 

“Kalau dulu hanya orang tertentu yang bisa ikut turnamen karena harus punya PC. Sekarang modal handphone satu jutaan pun sudah bisa ikut. Ini yang membuat e-sport semakin dekat dengan masyarakat,” katanya.

Namun, Hansel berharap ada lebih banyak turnamen regional yang digelar rutin agar talenta muda bisa terpantau. 

“Mulai dari komunitas kampus seperti ini, nanti bisa diseleksi ke tingkat nasional. Banyak pemain potensial yang sebenarnya bisa direkrut tim besar,” ucapnya.

Salah satu peserta dari Program Studi D3 Kepolisian, Raka Dwi Eriyanto, mengaku bangga bisa ikut berpartisipasi. 

"Ini terobosan baru di Fisip, terutama buat anak-anak yang suka main game. Ke depan semoga bisa berkembang ke gim lain seperti eFootball,” ujarnya.  

Ia menambahkan, suasana pertandingan berlangsung seru meski hanya terjadi di dunia maya. 

“Pas di luar, kita biasa saja, tapi saat in-game terasa banget adrenalinnya,” katanya sambil tertawa. 

Raka berharap kegiatan seperti ini bisa menjadi agenda rutin kampus. 

“Semoga Ikom makin maju dan sering mengadakan inisiatif seperti ini. Panitianya juga semoga sehat selalu,” tutupnya dengan senyum puas. (SAT)

Jalan Rusak 10 Tahun Akhirnya Diperbaiki, Ketua Komisi III DPRD KBB Hadiri Syukuran Warga

KBB, SURAT KABAR - Sepuluh tahun bukan waktu yang sebentar untuk menunggu janji pembangunan. Di Kampung Sukaampat, Desa Kayu Ambon, Kecamatan Lembang, jalan rusak yang selama bertahun-tahun hanya menjadi keluhan akhirnya kini beraspal kembali. 

Di tengah padatnya pemukiman dan keberadaan pabrik plastik di sekitar, warga menyebut akses yang dulu penuh lubang kini menjadi tanda harapan baru.

Kepala Desa Kayu Ambon, Hari Irawan, mengingat kembali kondisi sebelum perbaikan dilakukan.  

“Dulu jalan ini pernah diaspal, tapi karena sudah terlalu lama diperbaiki, akhirnya rusak. Kebanyakan kemarin itu masih existing-nya bekas batu koral,” ujarnya usai syukuran peresmian Jalan Kampung Sukaampat, Sabtu (25/10/2025).

Perbaikan jalan sepanjang 330 meter, dengan lebar 3,5 meter dan ketebalan 5 sentimeter, menjadi salah satu capaian penting tahun ini.  

“Alhamdulillah ketika diresmikan oleh Pak Pither selaku Ketua Komisi III DPRD Bandung Barat, kami merasa lega. Karena akses ekonomi dan pendidikan kini jauh lebih mudah,” kata Hari.

Hari menuturkan, kawasan tersebut bukan hanya jalan penghubung warga, tetapi juga jalur keluar masuk pekerja dari pabrik plastik yang berada di sekitar lokasi.  

“Banyak warga yang berangkat kerja lewat jalan ini. Dulu masyarakat sempat berinisiatif menambal sendiri, tapi sekarang akhirnya bisa diperbaiki secara utuh,” jelasnya.

Namun, di balik rasa syukur, Hari masih menyimpan harapan.  

“Harapannya, Pak Ketua Komisi III bisa bantu lagi untuk pembangunan berikutnya. Masih ada beberapa titik yang berat kalau hanya mengandalkan dana desa,” ungkapnya.  

Ia berharap tahun depan ada bantuan keuangan tambahan untuk desa. 

“Tadi Pak Pither juga sudah sampaikan, mudah-mudahan tahun 2026 bisa ada kegiatan yang masuk ke desa,” tambahnya.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bandung Barat, Pither Tjuandis, yang hadir dalam peresmian itu, menyebut pembangunan ini menjadi bentuk nyata penantian panjang masyarakat.  

“Anggaran Rp230 juta ini sudah digunakan dengan baik. Saya bangga, penantian 10 tahun akhirnya bisa diselesaikan oleh Pak Kades yang baru,” ujarnya.

Pither menilai, tantangan terbesar pembangunan desa ada pada keterbatasan dana.  

“Dana desa itu tidak cukup membiayai seluruh 13 RW. Apalagi sekarang sudah diatur-atur persentasenya untuk berbagai sektor, jadi pembangunan seringkali terhambat,” ungkapnya.

Sebagai wakil rakyat dari Dapil 3 yang meliputi Lembang, Cisarua, dan Parongpong, Pither merasa punya tanggung jawab moral.  

“Tugas saya mendengar aspirasi dan mengembalikannya ke masyarakat. Apa yang disampaikan Pak Kades tadi soal harapan bantuan 2026, saya pastikan akan saya perjuangkan,” tegasnya.

Ia menambahkan, langkah selanjutnya tergantung pada pengajuan proposal resmi dari pemerintah desa.  

“Pak Kades harus ajukan permohonan lewat proposal kepada Bupati dan mendaftarkannya di SIPD akun desa. Setelah masuk, kami bisa bantu lewat pokir atau program musrenbang,” jelasnya.

Namun, Pither mengingatkan satu hal penting, jalan yang sudah dibangun tetap membutuhkan perhatian.  

“Kalau tidak segera dibangun kirmir, jalan ini bisa cepat rusak lagi. Jadi kirmir harus jadi prioritas,” tandasnya. (SAT)

Tiga Pelajar di Warung Terjaring Razia Satpol PP Kota Cimahi di Jam Sekolah

SURAT KABAR, CIMAHI - Jam pelajaran seharusnya menjadi waktu paling sakral bagi pelajar. Namun di sudut sebuah warung sederhana di kawasan Cibeber, Cimahi Selatan, tiga siswa berseragam SMA justru tertangkap asyik nongkrong.

Mereka diamankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Cimahi dalam operasi penertiban pelajar yang berkeliaran di luar sekolah saat jam belajar, Kamis (23/10/2025).

Operasi itu bukan sekadar rutinitas tahunan, melainkan bagian dari upaya menjaga ketertiban umum dan membangun kembali disiplin di kalangan pelajar. 

Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Tibumtranmas dan Linmas) Satpol PP Kota Cimahi, Karsa Hudan Widiadiharja, mengatakan razia dilakukan untuk menindaklanjuti laporan warga yang resah melihat pelajar berkeliaran di jam sekolah.

“Saat melakukan penertiban, kami menemukan tiga pelajar SMA yang sedang nongkrong di salah satu warung di kawasan Cibeber. Berdasarkan pendataan, mereka bukan siswa dari Kota Cimahi, melainkan berasal dari sekolah di Kabupaten Bandung dan Kota Bandung,” ujar Karsa saat dihubungi via telepon, Jumat (24/10/2025).

Karsa menjelaskan, meski para siswa tersebut bukan warga Cimahi, Satpol PP tetap menindaklanjuti karena mereka melanggar aturan disiplin pelajar di wilayah hukum Kota Cimahi. 

“Intinya, meskipun bukan warga Cimahi, mereka tetap kami data dan koordinasikan dengan pihak sekolah melalui Kantor Cabang Dinas Pendidikan Provinsi,” tegasnya.

Menurut Karsa, razia kali ini dilakukan bersamaan dengan pemantauan sejumlah titik rawan pelajar bolos. Petugas juga menerima laporan dari masyarakat mengenai warung-warung yang kerap menjadi tempat berkumpul pelajar saat jam pelajaran berlangsung.

“Kami menunggu laporan-laporan masyarakat untuk kami tindaklanjuti. Setelah didata, kami akan berkoordinasi dengan pihak sekolah dan komite untuk melakukan pembinaan,” ungkapnya.

“Tujuannya bukan semata menindak, tapi meminimalisir gangguan ketertiban di lingkungan dan menanamkan kesadaran disiplin pada siswa,” sambung Karsa.

Ia menegaskan bahwa kegiatan penertiban pelajar ini bukan hal baru, namun rutin setiap tahun dilakukan. 

"Tapi yang kami harapkan, ada informasi dari masyarakat agar penertiban bisa tepat sasaran. Kami ingin menghimbau agar para siswa tidak berkeliaran di luar jam sekolah,” imbuhnya.

Lebih jauh, Karsa menuturkan bahwa sepanjang tahun 2025 sudah beberapa kali ditemukan kasus serupa. 

“Di bulan Februari, kami juga menangkap dua siswa SMP di Cimahi yang kedapatan nongkrong di luar jam belajar. Saat itu kami langsung berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan pihak sekolah untuk pembinaan,” jelasnya.

Satpol PP, lanjut Karsa, tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga edukasi. Mereka rutin mendatangi sekolah-sekolah untuk memberikan penyuluhan tentang pentingnya disiplin, etika pelajar, dan tanggung jawab sosial.

“Setiap kali ada informasi, kami tindaklanjuti. Tapi kami juga masuk ke sekolah-sekolah untuk edukasi bersama Dinas Pendidikan. Harapannya, siswa memahami konsekuensi dari perilaku bolos dan bisa memperbaikinya,” cetusnya.

Terkait tiga pelajar yang diamankan kali ini, Karsa menjelaskan bahwa pihak Kantor Cabang Dinas (KCD) akan menindaklanjuti kasus tersebut dengan masing-masing sekolah asal.

“Yang tiga siswa itu sudah ditangani oleh KCD. Dua di antaranya diketahui merupakan siswa kelas jauh dari SMA 4 Bandung, yang mengikuti program non-reguler atau kelas belajar luar kampus,” tandasnya. (SAT)

Nasabah Kehilangan Tabungan Rp140 Juta, Kuasa Hukum Pertanyakan Transparansi BRI

SURAT KABAR - Seorang warga Kecamatan Tempurejo, Jember, berinisial PN, mengaku kehilangan uang tabungannya senilai Rp140 juta yang disimpan di Bank BRI Unit Puger. Uang yang ia tabung sejak tahun 2016 itu tiba-tiba lenyap tanpa jejak ketika ia hendak melakukan penarikan.

Kuasa hukum PN, Muhammad Ali Mahdi, SH, bersama rekannya Iqbal Maulana, F. SH, menjelaskan bahwa kliennya baru mengetahui uangnya hilang saat akan menarik dana tersebut. 

“Klien kami mengaku uangnya hilang di tabungan BRI saat hendak melakukan penarikan. Kami sudah melakukan klarifikasi dan meminta data ke pihak BRI terkait hilangnya uang tabungan itu,” ujar Ali Mahdi, Jumat (2/5/2025).

Ali Mahdi menuturkan, PN mulai menjadi nasabah BRI Unit Puger sejak 2016, dengan nominal tabungan awal Rp140 juta. Tiga tahun berselang, pada 2019, PN berniat menarik sebagian tabungannya. Saat itu, ia dilayani oleh petugas bank berinisial ANK.

“ANK menyampaikan bahwa kondisi bank sedang ramai. Ia meminta klien kami menunggu dan menyarankan konfirmasi dulu agar bisa mendapatkan nomor antrean untuk penarikan besar. Klien kami akhirnya batal menarik uang dan hanya meminta cetak mutasi buku tabungan,” kata Ali Mahdi.

ANK kemudian menyarankan agar buku tabungan tersebut dititipkan di bank dan berjanji akan mengantarkannya setelah proses cetak mutasi selesai. Keesokan harinya, ANK benar-benar datang ke rumah PN dengan membawa dua buku tabungan atas nama yang sama, BRI Simpedes dan BRITama.

“Saat menyerahkan buku itu, ANK mengatakan bahwa tabungan BRITama yang berwarna hitam merupakan deposito. Katanya, uang itu baru bisa diambil setelah satu tahun. Jika tidak diambil, akan otomatis diperpanjang menjadi deposito baru,” jelas Ali Mahdi.

Anak PN sempat mempertanyakan keputusan itu. 

“Kok dijadikan deposito, padahal maunya tabungan reguler?” tanya mereka kepada ANK. Namun, jawaban yang diterima justru membuat bingung. “Itu kebijakan bank,” kata ANK, menambahkan bahwa ia hanya menjalankan tugas sebagai karyawan.

“Karena klien kami tinggal di desa dan tidak terlalu paham soal perbankan, ia percaya saja dengan keterangan ANK,” tutur Ali Mahdi.

Namun kejutan besar terjadi pada Mei 2024. Saat PN kembali ke BRI Unit Puger untuk menarik tabungannya, petugas menyatakan rekening tersebut sudah ditutup sejak 2019.

“Klien kami syok dan tidak menyangka. Tabungan Rp140 juta itu hasil kerja kerasnya bertahun-tahun. Karena itu, kami langsung turun tangan melakukan klarifikasi dan meminta data resmi dari pihak BRI,” ujarnya.

Pihak BRI Cabang Jember melalui bagian operasional, Mahrus, mengaku baru mengetahui peristiwa ini setelah adanya laporan resmi dari kuasa hukum PN. Ia memastikan pihaknya akan membantu proses penelusuran data transaksi nasabah tersebut.

“Kami akan mendukung sepenuhnya proses penelusuran data. Namun sistem kami hanya menyimpan data transaksi dua tahun terakhir, sehingga kami harus mengajukan permohonan ke kantor wilayah untuk mendapatkan data sejak tahun 2016,” ujar Mahrus saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat siang.

Kasus ini membuka kembali pertanyaan besar tentang keamanan dan transparansi data nasabah di lembaga keuangan. Bagaimana mungkin uang nasabah bisa hilang tanpa jejak, dan siapa yang harus bertanggung jawab? (SAT)

Proyek yang Tak Main-main: Jalan Mulus, Integritas Lurus

 

SURAT KABAR - Di Desa Sempur, Kecamatan Plered, jalan lingkungan baru kini membentang rapi, seolah lahir begitu saja dari tanah yang dulu becek dan retak. 

Namun di balik beton yang tampak kokoh itu, ada disiplin, presisi, dan tanggung jawab yang bekerja dalam diam sesuatu yang sudah lama menjadi ciri dari CV. Santika Jaya.

Perusahaan konstruksi ini kembali menegaskan reputasinya melalui Proyek Jalan Lingkungan (Jaling) Paket 29 yang dikerjakan di Kampung Sempur RT 003/004 RW 001. 

Dengan nilai kontrak Rp214 juta lebih dari APBD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2025, proyek di bawah pengawasan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) itu rampung dalam waktu 30 hari kalender tepat waktu, tanpa drama.

Hasilnya berbicara sendiri. Jalan beton sitemix sepanjang 654,61 meter dengan lebar antara 0,9 hingga 1,06 meter kini tampak rata, kuat, dan presisi. 

Setiap lapisan semen yang dituang bukan sekadar konstruksi, tetapi bukti dari standar mutu yang dijaga ketat oleh tim pelaksana CV. Santika Jaya.

“Setiap tahap kami lakukan dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. Perencanaan kami pastikan matang, ketebalan dan kualitas material pun sesuai spesifikasi teknis,” ujar salah satu perwakilan tim pelaksana CV. Santika Jaya di lokasi proyek.

Disiplin itu yang membuat pembangunan berjalan mulus tanpa kendala berarti. Warga sekitar pun mulai merasakan dampak langsungnya, akses lebih mudah, aktivitas harian lebih lancar, dan wajah lingkungan yang lebih tertata.

Lebih dari sekadar proyek fisik, CV. Santika Jaya menempatkan nilai profesionalisme dan transparansi sebagai fondasi kerja. Dalam setiap proyek, kepercayaan instansi pemberi kerja dijaga seperti menjaga reputasi diri sendiri.

Konsistensi seperti ini tak datang dari kebetulan. Di tengah sorotan pada banyak proyek infrastruktur yang kerap menuai kritik soal mutu, CV. Santika Jaya justru menunjukkan pembangunan berkualitas lahir dari komitmen dan integritas yang tidak dipertontonkan, tapi dikerjakan.

Dengan rampungnya pembangunan jalan lingkungan di Desa Sempur, CV. Santika Jaya sekali lagi membuktikan kemajuan daerah tidak hanya dibangun oleh dana, tapi oleh dedikasi mereka yang bekerja di baliknya  diam, presisi, tapi nyata.

Pegawai Bank Pelat Merah Cimahi Tilep Uang Nasabah Rp1,5 Miliar, Terungkap dari Aduan Warga

SURAT KABAR, CIMAHI – Satu per satu kasus penyimpangan keuangan kembali mencuat dari lembaga keuangan. Kali ini, seorang pegawai bank pelat merah di Cimahi, berinisial LS, ditetapkan sebagai tersangka. Ia diduga menilap uang nasabah hingga menyebabkan kerugian negara mencapai Rp1,5 miliar.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Cimahi, Nurintan M.N.O. Sirait, menyebut LS yang bertugas sebagai marketing bank tersebut diduga menyalahgunakan dana pinjaman, pembayaran angsuran, dan agunan debitur selama periode 2023 hingga 2024.

“Penyidik hari ini menetapkan LS sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan pinjaman, pembayaran angsuran, dan agunan debitur,” ujar Nurintan di Kantor Kejari Cimahi, Kamis (23/10/2025).

Kasus ini bermula dari laporan masyarakat. Aduan itu menjadi pintu masuk penyidik untuk menelusuri kejanggalan-kejanggalan dalam transaksi pinjaman di bank tersebut. Setelah dilakukan penyelidikan, tim Kejari Cimahi memulai penyidikan resmi sejak 29 Juli 2025.

“Saksi yang dimintai keterangan ada 52 orang. Kami juga sudah mengumpulkan alat bukti berupa surat, dokumen, serta keterangan ahli yang relevan untuk memperkuat pembuktian,” tutur Nurintan.

Dari hasil pemeriksaan sementara, tercatat 39 nasabah menjadi korban. LS diduga tidak menyetorkan uang pinjaman yang telah dibayarkan nasabah, lalu menggunakan dana tersebut untuk keperluan pribadi.

“Sejauh ini, penggunaan uangnya bersifat konsumtif. Kami masih menelusuri lebih jauh ke mana aliran dananya. Modusnya bermacam-macam mulai dari tidak menyetorkan uang pelunasan pinjaman hingga menahan dana angsuran,” jelas Nurintan.

Atas perbuatannya, LS dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Kini, LS ditahan di Rutan Kelas I Bandung selama 20 hari ke depan. Penahanan dilakukan untuk mempercepat proses penyidikan sekaligus mencegah tersangka melarikan diri atau menghilangkan barang bukti.

“Untuk kepentingan penyidikan dan percepatan penanganan perkara, serta adanya kekhawatiran tersangka akan melarikan diri atau mengulangi perbuatannya, maka dilakukan penahanan selama 20 hari di Rutan Kelas I Bandung,” tegas Nurintan.

Kasus ini menambah daftar panjang penyalahgunaan kewenangan di sektor keuangan. Dari balik meja pelayanan nasabah, terselip ironi, kepercayaan publik yang seharusnya dijaga, justru disalahgunakan oleh orang dalam sistem itu sendiri. (SAT)

Ketika Mesin EDC Jadi Pintu Masuk Dugaan Korupsi BRI

SURAT KABAR - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menapaki jejak panjang penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan mesin Electronic Data Capture (EDC) di Bank Rakyat Indonesia (BRI) periode 2020–2024. 

Kasus yang menyeret sejumlah nama penting dalam tubuh BRI ini, kini memasuki babak baru, pemeriksaan terhadap pihak swasta yang diduga menjadi simpul dari praktik kolusi di balik proyek bernilai miliaran rupiah tersebut.

Pada Selasa, 14 Oktober 2025, tiga saksi dari unsur swasta kembali dipanggil ke Gedung Merah Putih KPK. Mereka adalah Direktur PT Woro Adhi Persada, Arief Saptahary; perwakilan PT Allana Mas Perkasa, Ario Perdana; dan karyawan swasta, Vera Liliana. Pemeriksaan dilakukan secara tertutup, namun menandai kesinambungan langkah hukum setelah sehari sebelumnya, Senin, 13 Oktober 2025, KPK juga memeriksa Direktur PT Helios Informatika Nusantara, Royani.

“Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangan resminya, Selasa, 14 Oktober 2025.

Penyidikan ini bukan sekadar menggali peran administratif dalam pengadaan barang. Ia menyibak relasi kuasa, kepentingan, dan kelicikan yang berkelindan di tubuh salah satu bank terbesar milik negara. 

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan empat tersangka: mantan Wakil Direktur Utama BRI, Catur Budi Harto; SEVP Manajemen Aktiva dan Pengadaan BRI, Dedi Sunardi; Direktur Utama PT Bringin Inti Teknologi, Rudy Suprayudi Kartadidjaja; serta Direktur Digital dan Teknologi Informasi BRI sekaligus mantan Direktur Utama Allo Bank, Indra Utoyo.  

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, membeberkan bahwa Direktur PT Pasific Cipta Solusi periode 2019–2024, Elvizar, memiliki peran sentral dalam perkara ini. Ia disebut bersekongkol dengan Catur Budi Harto untuk mengatur jalannya proyek pengadaan EDC BRI sejak awal, bahkan sebelum lelang dimulai.  

“Keduanya berulang kali bertemu pada 2019 sebelum proyek dimulai,” ujar Asep.

Pertemuan-pertemuan itu bukan sekadar diskusi bisnis. Dari sanalah muncul kesepakatan bahwa Elvizar dan perusahaannya akan menjadi vendor utama dengan menggandeng PT Bringin Inti Teknologi milik Rudy Suprayudi Kartadidjaja. Dalam rancangan kolusi itu, Elvizar membawa mesin EDC bermerek Sunmi P1 4G, sementara Rudy menawarkan Verifone. 

“Ini yang tidak boleh, bertemu dengan calon penyedia barang. Seharusnya melalui proses lelang,” tegas Asep, menekankan prinsip dasar transparansi yang dilanggar.

Selanjutnya, Indra Utoyo selaku Direktur Digital, Teknologi Informasi, dan Operasi BRI, disebut memerintahkan dua pejabat di bawahnya Wakil Kepala Divisi Perencanaan Danar Widyantoro dan Wakil Kepala Divisi Pengembangan Fajar Ujian untuk melakukan proof of concept (POC) atau uji kelayakan teknis terhadap dua merek EDC tersebut. Tujuannya: memastikan kompatibilitas dengan sistem BRILink Mobile. Namun, di balik prosedur teknis itu, tersimpan ketimpangan yang mencolok.  

Uji POC hanya dilakukan terhadap dua merek, Sunmi P1 4G dan Verifone, tanpa membuka kesempatan bagi vendor lain seperti Nira, Ingenico, atau Pax yang juga menawarkan produk serupa. Proses pengujian itu pun berlangsung tanpa publikasi terbuka, menutup rapat ruang kompetisi yang semestinya menjadi roh dari setiap proses pengadaan.

Tak berhenti di sana, atas permintaan Elvizar, Catur Budi Harto disebut memerintahkan Dedi Sunardi—SEVP Manajemen Aset dan Pengadaan BRI untuk bertemu langsung dengan Elvizar dan Rudy. 

Pertemuan tersebut melahirkan perubahan penting dalam dokumen Terms of Reference (TOR) Annex II. Mereka menambahkan syarat baru: uji teknis maksimal satu hingga dua bulan. Sebuah tambahan kecil di atas kertas, tapi berpotensi besar mengunci spesifikasi teknis hanya untuk dua vendor tersebut.  

Praktik manipulatif ini menggambarkan bagaimana ruang abu-abu dalam pengadaan barang bisa disulap menjadi ruang aman bagi kepentingan tertentu. Dalam logika birokrasi, perubahan TOR adalah mekanisme formal. Namun dalam konteks kasus ini, ia menjadi alat pembuka jalan bagi pengaturan tender menggiring hasil akhir sebelum kompetisi dimulai.

Kini, penyidikan KPK tidak hanya mencari siapa yang salah, tetapi juga menelisik bagaimana sistem yang seharusnya menjamin keadilan dan transparansi justru disalahgunakan oleh mereka yang mengaturnya. 

Pengadaan mesin EDC, yang semestinya berfungsi mempercepat transaksi masyarakat, berubah menjadi simbol dari korupsi yang justru memperlambat kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan negara.

Di ruang pemeriksaan Gedung Merah Putih itu, satu per satu saksi dipanggil. Tapi di luar tembok KPK, publik bertanya-tanya apakah kasus ini akan berhenti di meja penyidikan, atau berlanjut menjadi pintu koreksi besar terhadap tata kelola BUMN yang selama ini dikelilingi oleh bayang-bayang konflik kepentingan? (SAT)

Jejak Gelap di Balik Kasus BRI Baros Cimahi

SURAT KABAR, CIMAHI - Satu langkah tegas diambil, namun meninggalkan tanya, bagaimana kepercayaan publik bisa terkoyak di lembaga keuangan sebesar BRI? 

Di tengah sorotan publik, Unit BRI Baros, Kota Cimahi, kini menjadi panggung dugaan penyalahgunaan dana yang menyeret seorang oknum pekerja hingga berujung pemecatan.  

Kasus ini terungkap setelah muncul laporan dari nasabah yang mencurigai adanya kejanggalan dalam proses pelunasan pinjaman, pembayaran angsuran, dan pengelolaan agunan debitur. 

Temuan internal BRI menguatkan dugaan itu ada pelanggaran serius yang tak bisa dibiarkan berlalu begitu saja.

Pemimpin Cabang BRI BO Cimahi, Aulia Kusuma Jati, menegaskan bahwa pihaknya bergerak cepat begitu laporan diterima. Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh di unit kerja terkait untuk memastikan fakta di balik dugaan tersebut.  

“Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya indikasi penyalahgunaan dana oleh oknum pekerja. Kami langsung mengambil langkah tegas berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Aulia, belum lama ini.

Namun pemecatan bukan akhir dari segalanya. BRI memastikan kasus ini tidak berhenti di meja internal. 

Aulia menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Cimahi agar penanganan kasus berjalan transparan dan sesuai jalur hukum.  

“BRI memegang teguh prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan menerapkan kebijakan zero tolerance terhadap semua bentuk kecurangan (fraud) di lingkungan kerja,” tegasnya.  

Ia menambahkan, langkah ini bukan sekadar tindakan administratif, tetapi bentuk tanggung jawab moral terhadap publik dan sistem perbankan yang seharusnya menjadi ruang aman bagi nasabah.  

“Kami berkomitmen menjaga integritas operasional dan kepercayaan nasabah. Tidak ada toleransi bagi pelanggaran yang merugikan masyarakat maupun perusahaan,” tutup Aulia.  

Kasus ini menjadi pengingat bahwa kejujuran bukan hanya nilai etika, melainkan fondasi utama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. 

Dan ketika fondasi itu retak, kepercayaan publik ikut tergerus sesuatu yang tidak bisa dibeli kembali dengan sekadar permintaan maaf. (SAT)

Perbasi Cimahi Tantang Kota-Kota Besar, Bidik Lolos Porprov Jabar 2025

CIMAHI, SURAT KABAR - Ambisi besar tengah menyala di tubuh Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (Perbasi) Kota Cimahi. 

Mereka bersiap menorehkan prestasi dan mengharumkan nama daerah lewat cabang olahraga basket 3x3, dengan mengirimkan 12 atlet putra-putri ke babak kualifikasi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat 2025 yang akan digelar di Kota Tasikmalaya pada 23–25 Oktober 2025 mendatang.

Ketua Perbasi Kota Cimahi, Tresna Nur Ramadhani, menegaskan bahwa semangat para atlet kini berada di titik tertinggi. 

Ia memastikan, pihaknya mengirimkan kontingen sebanyak 20 orang terdiri dari manajer, pelatih, ofisial, tim medis, serta para pemain terbaik Cimahi untuk berlaga di ajang bergengsi tersebut. 

“Saya berharap para atlet bermain all out, semaksimal mungkin, agar bisa lolos ke Porprov,” ujar Tresna kepada Surat Kabar, Rabu (22/10/2025).

Tresna menuturkan, sebelum keberangkatan, para atlet sempat mendapat suntikan motivasi dari Dewan Pelindung Perbasi Cimahi, Adhitia Yudistira, yang juga menjabat sebagai Wakil Wali Kota Cimahi. Pertemuan itu berlangsung hangat di Cenghar Kopi Jalan Pesantren.

“Beliau menekankan pentingnya menjaga kekompakan, kebersamaan, dan tampil maksimal di lapangan untuk menunjukkan bahwa Cimahi bisa. Beliau juga mendoakan agar semuanya berjalan lancar dan bisa lolos,” ungkap Tresna.

Meski persiapan sudah matang baik dari sisi fisik maupun mental, Tresna tak menampik bahwa perjuangan mereka tidak akan mudah. 

Ia menyebutkan, lawan-lawan tangguh seperti Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Bandung, dan Kota Depok akan menjadi ujian berat bagi tim Cimahi.

“Tantangan memang besar, tapi motivasi saya untuk para atlet sederhana, tetap optimis, fokus, kerja sama di lapangan, saling percaya pada rekan, dan ikuti instruksi pelatih,” tegasnya.

Ajang basket 3x3 tahun ini diikuti oleh 20 kota dan kabupaten se-Jawa Barat. Dari jumlah tersebut, hanya 16 tim terbaik yang akan lolos ke babak kualifikasi berikutnya.

“Kami mohon doa dari warga Cimahi dan pencinta basket agar tim kami bisa lolos di BK kali ini,” tutur Tresna penuh harap.  

Ia pun menutup dengan apresiasi terhadap dukungan dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Cimahi. 

"Terima kasih kepada Ketua KONI Cimahi atas dukungannya, baik dalam hal pendanaan maupun motivasi bagi tim kami,” ucapnya.

Di tengah kompetisi yang kian ketat, semangat Perbasi Cimahi adalah cermin dari tekad anak-anak muda kota ini bahwa dengan kerja keras, kebersamaan, dan keyakinan, mimpi untuk berdiri di podium Porprov bukanlah hal yang mustahil. (SAT)

Dua Momentum, Satu Semangat: Kolaborasi Polri dan Santri untuk Negeri

CIMAHI, SURAT KABAR - Dua momentum penting dirayakan bersamaan oleh jajaran Polres Cimahi pada Rabu (22/10/2025): peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-74 Humas Polri dan Hari Santri Nasional. 

Di hadapan jajarannya, Kapolres Cimahi AKBP Niko N Adi Putra menegaskan pentingnya sinergi antara kepolisian, insan pers, dan para santri dalam menjaga keutuhan bangsa serta menciptakan ruang publik yang sehat dan berakhlak.

AKBP Niko menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada Humas Polri yang ke-74, yang tahun ini mengusung tema “Polisi Humanis Harapan Masyarakat.”

Ia menekankan bahwa Humas memiliki peran strategis dalam membangun jembatan komunikasi antara institusi kepolisian dengan masyarakat.

“Humas harus memastikan setiap informasi yang disampaikan akurat, transparan, dan terpercaya. Momentum ini menjadi pelecut semangat untuk terus meningkatkan kompetensi dan menjalin sinergi yang lebih erat dengan insan pers,” ujar AKBP Niko.

Tak hanya itu, AKBP Nikojuga menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Santri Nasional kepada para kiai, ulama, dan keluarga besar santri di seluruh tanah air, khususnya di wilayah Cimahi dan Bandung Barat.

Ia menegaskan, peran santri tidak bisa dilepaskan dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia.

“Para santri memiliki kontribusi besar dalam perjuangan kemerdekaan. Kami berharap sinergi dan kolaborasi antara Polri dengan pondok pesantren dan para santri terus diperkuat,” kata Niko.

Ia menambahkan, tanggung jawab menjaga keamanan dan kedamaian bukan hanya milik aparat penegak hukum, tetapi juga menjadi tugas bersama seluruh elemen masyarakat, termasuk kalangan pesantren. 

“Ini adalah tanggung jawab bersama untuk menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan berakhlak mulia, serta melindungi generasi muda dari berbagai ancaman,” tegasnya.

AKBP Niko juga mengajak seluruh personel Humas Polri dan para santri untuk terus berkolaborasi dalam mewujudkan Polri yang Presisi, prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan. 

Ia menilai, Humas harus berada di garda terdepan dalam menangkal berita bohong (hoaks) dan disinformasi yang dapat memecah belah masyarakat.

“Diharapkan Humas Polri mampu menjadi pelindung publik dari hoaks, sementara para santri menjadi penjaga nilai-nilai kebangsaan, toleransi, dan persatuan di tengah masyarakat yang majemuk,” terang AKBP Niko.

Menutup sambutannya, Kapolres Cimahi berharap dua momentum ini menjadi inspirasi bersama untuk terus memperkuat semangat persatuan dan gotong royong dalam membangun negeri.

“Semoga peringatan ini menjadi penegasan komitmen kita semua untuk mengawal dan membangun negeri menuju masa depan yang lebih baik,” pungkasnya. (SAT)

Humas Polres Cimahi Gelar Bakti Sosial dan Donor Darah untuk 50 Santri

CIMAHI, SURAT KABAR - Di tengah peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-74 Humas Polri, Polres Cimahi memilih cara yang berbeda untuk merayakan bukan dengan seremoni megah, melainkan dengan setetes darah yang penuh makna.  

Sebanyak 150 personel Polres Cimahi bersama 50 santri dari berbagai pondok pesantren di wilayah setempat berkumpul di Aula Polres Cimahi, Rabu (22/10/2025), untuk mengikuti kegiatan bakti sosial dan donor darah. 

Sebuah langkah kecil yang menyentuh sisi kemanusiaan, di tengah tugas berat menjaga keamanan.  

Kasi Humas Polres Cimahi, Iptu Gofur Supangkat, mengatakan kegiatan ini tidak hanya menjadi bagian dari peringatan HUT Humas Polri, tetapi juga bentuk nyata kepedulian terhadap masyarakat.  

“Kami berharap kegiatan ini dapat membantu meningkatkan stok darah di PMI dan membantu masyarakat yang membutuhkan transfusi darah,” ujarnya.  

Menurutnya, kegiatan donor darah ini juga dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya berbagi dan memperkuat ikatan antara kepolisian dan masyarakat, khususnya para santri.  

“Kami ingin menunjukkan bahwa Polres Cimahi tidak hanya berfokus pada tugas-tugas kepolisian, tetapi juga peduli dengan kebutuhan masyarakat,” tambahnya.  

Lebih jauh, Iptu Gofur menegaskan bahwa kegiatan seperti ini akan terus dilakukan sebagai wujud komitmen Polres Cimahi dalam membangun sinergi sosial dan kepedulian.  

“Dengan adanya kegiatan ini, Polres Cimahi berharap dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya donor darah dan membantu mereka yang membutuhkan. Kami akan terus melaksanakan kegiatan seperti ini untuk membantu masyarakat dan meningkatkan sinergi antara Polres Cimahi dan masyarakat,” tutupnya.

Lewat kegiatan sederhana ini, Polres Cimahi tidak hanya menyalurkan darah, tetapi juga menyalakan semangat kemanusiaan bahwa keamanan dan kepedulian sosial dapat berjalan beriringan. (SAT)

Muswil Dekopin Jabar Ricuh, Penunjukan ASN Jadi Ketua Picu Kekecewaan Peserta

BANDUNG, SURAT KABAR - BANDUNG, SURAT KABAR — Suasana Musyawarah Wilayah (Muswil) Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Jawa Barat di Gedung Sate, Senin (20/10/2025), diwarnai kekecewaan sejumlah peserta.

Kekecewaan muncul setelah penetapan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, Yuke Mauliani Septina yang juga seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), sebagai Ketua Dekopinwil Jabar.

Keputusan tersebut menimbulkan sorotan tajam lantaran posisi ketua Dekopinwil seharusnya dijabat oleh unsur non-ASN untuk menjaga prinsip independensi koperasi dan menghindari potensi konflik kepentingan.

ASN sebagai abdi negara terikat pada aturan etik dan tugas pemerintahan yang menuntut netralitas, sementara koperasi merupakan wadah masyarakat sipil yang berdiri atas asas kemandirian dan partisipasi anggota.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN memang tidak secara eksplisit melarang ASN menjadi pengurus koperasi.

Namun, sejumlah regulasi turunan dan pedoman organisasi koperasi menegaskan larangan bagi pejabat pemerintah atau ASN untuk duduk sebagai pengurus atau pengawas koperasi. Aturan tersebut sejalan dengan semangat pemberdayaan masyarakat yang menjadi ruh gerakan koperasi nasional.

Dekopinda yang syah adalah mengikuti Munas di Hotel Sultan yg mengusung Bambang Haryadi menjadi Ketua Umum.

Salah satu peserta Muswil, Ketua Dekopinda Kota Cirebon, Moh Jamal (56), menyampaikan kekecewaannya terhadap hasil Muswil tersebut. Ia menilai keputusan tersebut bertentangan dengan semangat awal yang telah disepakati oleh para peserta.

“Muswil tadi itu sudah ada kesepakatan semua peserta. Tapi perlu diingat bahwa Muswil ini sesuai dengan anggaran dasar, yang diperintahkan langsung oleh Ketua Umum, bahwa pesertanya yang sah adalah para Dekopinda yang mengikuti Munas di Hotel Sultan Jakarta pada tanggal 27 sampai 29. Jadi kalau bukan yang mengikuti Munas itu, artinya bukan peserta resmi, hanya peninjau,” tegas Jamal di Gedung Sate, Senin (20/10).

Meski demikian, Jamal mengakui bahwa para Dekopinda se-Jawa Barat telah menyepakati Ibu Yuke sebagai Ketua Dekopinwil Jawa Barat. Ia menuturkan, proses selanjutnya adalah pembentukan kepengurusan yang diberi waktu hingga 30 hari.

“Kami tadinya menginginkan formatur itu bersifat kolektif, bukan tunggal. Mudah-mudahan nanti bisa terbentuk kepengurusan yang mampu mengangkat kembali semangat koperasi di Jawa Barat,” ujarnya.

Jamal menilai, penguatan kelembagaan koperasi penting untuk mendukung visi ekonomi kerakyatan sebagaimana ditekankan Presiden Prabowo Subianto.

“Koperasi itu guru perekonomian rakyat. Kalau dari aturan koperasi, sebenarnya ASN tidak boleh merangkap jabatan. Tapi di sisi lain, ya situasinya sekarang agak mengambang,” katanya.

Ia menambahkan, sepanjang tidak terjadi penyalahgunaan kebijakan anggaran dari APBN atau APBD, keberadaan ASN di struktur Dekopinwil masih dapat ditoleransi. Namun, jika batas itu dilanggar, konsekuensinya akan fatal.

“Sebetulnya ini soal moral saja. Kalau sudah menjabat sebagai ASN, mestinya tidak boleh juga menjabat sebagai Ketua Dekopin atau Dekopinwil. Tapi karena ini sudah ada kesepakatan, ya kami terima. Yang penting kita bisa menyatukan dua persepsi berbeda demi kemajuan koperasi Jawa Barat,” imbuhnya.

Jamal menegaskan bahwa keputusan menerima Yuke sebagai Ketua Dekopinwil sebelumnya sudah melalui proses musyawarah bersama.

“Kami sudah bertemu dengan Ibu Yuke malam sebelum Muswil. Kami bicarakan dan akhirnya mencapai kesepakatan bersama,” tutupnya.

Penunjukan ASN sebagai Ketua Dekopinwil Jabar kini menjadi perbincangan di kalangan pemerhati koperasi. Para pihak menilai, isu ini tidak sekadar soal jabatan, tetapi menyangkut komitmen terhadap prinsip kemandirian gerakan koperasi di tengah upaya pemerintah memperkuat ekonomi rakyat. (SAT)

Bicara Politik Pakai Musik, Begini Cara Unik Wakil Rakyat Cimahi

SURAT KABARR, CIMAHI – Bagi sebagian orang, politik dan musik mungkin dua dunia yang berbeda. Namun bagi Iwan Setiawan, keduanya adalah satu kesatuan yang saling menguatkan. 

Sekretaris DPC Partai Demokrat Kota Cimahi ini membuktikan bahwa berpolitik tak harus kaku, dan bermusik tak selalu soal panggung keduanya bisa menjadi media menyuarakan nurani rakyat.  

“Manusia tidak lepas dari politik. Politik itu bagian dari kehidupan, bukan hanya urusan kekuasaan. Saya masuk politik untuk ikut menyumbangkan ide segar dalam pemerintahan agar tetap berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujar Iwan saat diwawancarai Surat Kabar, Minggu (19/10/2025).  

Iwan memulai kiprahnya di dunia politik pada 2003, tak hanya Iwan, sosok Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Bagi Iwan, SBY bukan hanya pemimpin demokratis, tetapi juga figur seniman yang mampu menyalurkan pesan kemanusiaan melalui karya. 

Dari situlah, semangat berpolitik sekaligus bermusik mulai berakar dalam dirinya.  

Berawal sebagai kader biasa, kini Iwan dipercaya menjadi Sekretaris DPC Partai Demokrat Kota Cimahi. Meski kesibukan politik menyita banyak waktu, ia tetap menyisihkan ruang untuk musik, hobinya sejak kecil. 

“Latihan musik cukup di waktu luang, biasanya di hari libur. Musik memberi energi positif untuk terus semangat bekerja dan berbuat bagi masyarakat,” tuturnya.  

Kecintaannya pada musik tumbuh dari keluarga seniman. Ia menuturkan, suka musik karena lahir dari keluarga seniman. Kakek saya seniman Sunda, ibu saya pun mencintai seni. 

"Sejak kecil saya sudah akrab dengan musik, bahkan sebelum masuk SD saya sudah suka bernyanyi,” kenangnya.  

Bakat musik itu makin terasah ketika Iwan duduk di bangku SMP dan SMA. Ia kerap mengikuti perlombaan antar sekolah dan membentuk band sebagai wadah ekspresi. 

Meski belajar secara otodidak, ia kemudian memperdalam kemampuannya di Elfa’s Music dan Purwacaraka Music Studio. 

“Sambil kerja di konsultan arsitek, saya tetap main drum. Musik sudah jadi bagian dari jiwa saya,” katanya.  

Dalam karya-karyanya, Iwan sering memadukan isu sosial, percintaan, dan politik. Ia bahkan kerap menambahkan unsur alat musik tradisional Indonesia untuk memperkaya identitas kulturalnya. 

“Musik itu bahasa universal. Melalui lagu, saya bisa menyampaikan pesan sosial dan moral dengan cara yang lebih lembut dan mudah diterima,” ungkapnya.  

Baginya, musik dan politik memiliki kesamaan esensial, keduanya adalah bentuk komunikasi publik yang sarat makna. 

“Musik bisa menjadi alat menyampaikan aspirasi politik, protes sosial, atau kritik keadaan. Tapi tetap harus beradab dan sopan. Kritik boleh keras, tapi jangan lepas dari etika,” tegasnya.  

Iwan juga menilai era digital membawa revolusi besar bagi dunia musik. Ia melanjutkan, musik saat ini lebih kreatif dan bebas. 

"Kita bisa rekaman sendiri di rumah, promosi lewat platform digital. Tapi tetap, musik yang bertahan adalah yang punya nilai dan diterima masyarakat,” katanya.  

Ia berpesan kepada generasi muda untuk tidak hanya mengikuti tren, tetapi berani menciptakan karya sendiri. 

“Bermusik juga bisa jadi lahan ekonomi kreatif. Jangan takut berkarya sendiri. Jangan terus ikut arus cover lagu orang lain,” pesannya.  

Salah satu karya yang paling berkesan baginya adalah lagu Kristal Fantasi, yang masuk dalam album kompilasi Rock Indonesia tahun 2003. 

Lagu itu terinspirasi dari keprihatinannya terhadap generasi muda agar menjauhi narkoba. 

"Lagu itu jadi titik awal motivasi saya. Sekarang sudah ada video klip-nya di YouTube. Saya masih punya lebih dari 60 lagu yang siap dirilis,” ungkapnya.  

Bagi Iwan, musik bukan sekadar hobi, melainkan bagian dari idealisme hidup. Ia ingin mempertemukan dua dunia yang dicintainya politik dan musik dalam satu harmoni yang berdaya bagi masyarakat. 

“Musik bukan hanya hiburan. Ia bisa menjadi media aspiratif yang membangkitkan semangat kebangsaan. Saya ingin musik terus jadi energi positif bagi bangsa, terutama bagi generasi muda,” pungkasnya. (SAT)

Menyoal Infrastruktur Parongpong Pither Tjuandys Ungkap Rencana Perbaikan

KBB, SURAT KABAR - Persoalan infrastruktur di Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat (KBB), kembali mencuat dan menjadi keluhan utama masyarakat. 

Warga menyoroti kondisi jalan rusak yang belum tertangani, minimnya penerangan jalan umum (PJU), serta persoalan penanganan sampah yang tak kunjung tuntas.

Kondisi tersebut tidak hanya mengganggu kenyamanan warga, tetapi juga menimbulkan risiko keselamatan di sejumlah titik rawan. 

Jalan berlubang dan minim penerangan sering kali menjadi penyebab kecelakaan, terutama saat malam hari. 

Selain itu, sistem drainase yang buruk juga menyebabkan genangan air dan banjir di beberapa wilayah setiap kali hujan deras melanda.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bandung Barat, Pither Tjuandys, menegaskan pihaknya telah menaruh perhatian serius terhadap kondisi tersebut. 

Ia menjelaskan, pembangunan dan pemeliharaan PJU sebenarnya berasal dari dana yang dihimpun melalui pembayaran listrik masyarakat. 

Dana tersebut kemudian dikelola pemerintah untuk dialokasikan ke berbagai titik pembangunan infrastruktur, termasuk penerangan jalan.

“PJU itu sumber dananya dari pembayaran listrik masyarakat kepada pemerintah. Itu yang kita tarik untuk membangun semua perencanaan, dan juga dibantu oleh anggaran dari pusat terkait PJU,” jelas Pither saat ditemui, Sabtu (17/10/2025).

Menurutnya, wilayah kerja yang menjadi tanggung jawabnya meliputi tiga kecamatan, termasuk Parongpong, yang tahun ini mendapat alokasi sekitar 200 titik PJU. 

Saat ini, tahap survei telah dilakukan dan proses pelaksanaan fisik ditargetkan berjalan setelah penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada bulan November mendatang.

“Jadi direncanakan November ini, dengan penetapan dan penandatanganan DPA, semua akan mulai berjalan. Termasuk untuk fasilitas umum seperti sekolah, yang juga sudah disurvei oleh dinas terkait,” ujarnya.

Pither menambahkan, persoalan infrastruktur menjadi prioritas utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), khususnya bagi wilayah yang memiliki tingkat kerusakan jalan tinggi dan berpotensi menyebabkan kecelakaan.

“Tapi jalan yang benar-benar rusak itu kita protes, karena itu mengakibatkan kecelakaan masyarakat. Itu harus segera diperbaiki,” tegasnya.

Selain persoalan jalan, masalah saluran air juga menjadi perhatian serius. Parongpong yang secara geografis berada di dataran tinggi, justru kerap mengalami banjir akibat tidak optimalnya saluran pembuangan air.

“Untuk saluran air dan penanganan banjir, kami sudah bersama pemerintah provinsi menganggarkan Rp18 miliar di tahun ini. Dengan perubahan yang ada, di tahun 2026 proyek itu sudah mulai dikerjakan,” terang Pither.

Ia menjelaskan, dana Rp18 miliar tersebut akan difokuskan untuk memperbaiki sistem saluran air di kawasan Lembang, Parongpong, dan sekitarnya. 

Harapannya, program ini mampu mengurangi potensi banjir dan memperbaiki kualitas lingkungan di wilayah-wilayah terdampak.

“Tahun 2026 itu Rp18 miliar dari provinsi untuk penyelesaian saluran di Lembang, Parongpong, dan sekitarnya. Itu sedang berjalan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Pither menuturkan bahwa pada tahun anggaran 2025 ini, pihaknya juga telah mengusulkan sejumlah program aspirasi untuk tiga kecamatan.

Meski begitu, ia mengakui bahwa pelaksanaan di lapangan masih memerlukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan desa.

“Tahun 2025 ini untuk tiga kecamatan dari aspirasi saya. Tapi kalau dari pemerintah, tentu Bupati dan perangkatnya memiliki program yang lebih luas untuk pelaksanaan di desa-desa,” pungkasnya.(SAT)

Persoalan infrastruktur di Parongpong menjadi gambaran nyata betapa krusialnya pemerataan pembangunan di daerah. Warga berharap agar realisasi anggaran tidak hanya berhenti pada perencanaan, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata terhadap kualitas hidup masyarakat, terutama dalam aspek keselamatan, kenyamanan, dan keberlanjutan lingkungan.

Komisi III DPRD KBB Pastikan Perbaikan Jalan dan Air Bersih untuk Warga Cikahuripan

SURAT KABAR, KBB - Permasalahan infrastruktur dan krisis air bersih di Desa Cikahuripan, Kabupaten Bandung Barat (KBB), menjadi sorotan serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. 

Desa yang terletak di wilayah perbukitan ini menghadapi dampak besar akibat perubahan fungsi lahan dan curah hujan tinggi, yang sering memicu tanah longsor dan banjir bandang. Kondisi tersebut tak hanya merusak jalan dan rumah warga, tetapi juga mengancam keselamatan masyarakat di sekitar lokasi rawan bencana.

Ketua Komisi III DPRD KBB, Pither Tjuandys, mengungkapkan bahwa berbagai permasalahan di Desa Cikahuripan masih berkutat pada persoalan klasik, mulai dari kerusakan infrastruktur, rumah tidak layak huni (rutilahu), hingga masalah pengelolaan sampah dan air bersih.

“Maka dengan masyarakat, ini di desa Cikahuripan KBB. Tentunya penjelasan saya adalah yang berada di komisi tiga membidang infrastruktur, air bersih, lingkungan hidup, dan rutilahu. Ternyata banyak kesulahan masyarakat tadi itu lebih banyak kepada rutilahu, kepada jalan dan juga sampah,” ujarnya saat ditemui di kantor Desa Cikahuripan, Jumat (17/10/2025).

Menurut Pither, Komisi III akan segera menindaklanjuti seluruh keluhan masyarakat dengan melibatkan dinas teknis terkait. Ia menegaskan bahwa infrastruktur menjadi fokus utama karena berdampak langsung terhadap mobilitas, ekonomi, dan kesejahteraan warga.

“Ini akan kita tindak lanjut bersama dinas sehingga ini bisa benar-benar ditampilkan kepada masyarakat. Yang menjadi prioritas itu sekarang adalah masalah infrastruktur prioritas,” katanya.

Selain infrastruktur jalan, air bersih juga menjadi kebutuhan mendesak bagi warga. Menurutnya, sebagian besar warga masih mengandalkan sumber air alami yang tidak stabil, terutama saat musim kemarau. Kondisi ini membuat akses terhadap air bersih menjadi hal yang sangat krusial.

“Air bersih vital dan menjadi prioritas. Begitu pula rutilahu itu menjadi skala prioritas bagi yang benar-benar membutuhkan, terutama bagi warga yang masih tinggal di rumah bilik atau rumah panggung,” tuturnya.

Tak hanya soal fisik pembangunan, Komisi III juga mendorong pembinaan kegiatan sosial dan kepemudaan agar masyarakat tetap aktif dan produktif. 

“Yang selanjutnya adalah seragam karang taruna dan turnamen voli sebagai bentuk memberikan kesibukan dan aktivitas bagi anak-anak muda untuk berolahraga, kita ayomi di dalam kegiatan seperti ini,” tambah Pither.

Dari hasil tinjauan lapangan, ia menilai bahwa DesaCikahuripan memiliki persoalan menarik dan kompleks, terutama dalam hal infrastruktur desa yang sebagian besar masih rusak parah. Jalan-jalan di kawasan seperti Manoko dan Naikat disebutnya masih sulit diakses akibat kondisi yang memprihatinkan.

“Kalau kita lihat ke atas, banyak sekali jalan desa yang rusak. Itu yang memang benar-benar harus diperhatikan. Namun, kita dibatasi oleh aturan. Jalan desa menjadi tanggung jawab desa, bukan APBD Bandung Barat, dan ini menjadi ganjalan bagi kami,” jelasnya.

Sebagai solusi, pihaknya tengah mendorong pembuatan Peraturan Bupati (Perbup) tentang jalan desa. Regulasi ini diharapkan dapat membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk turut memberikan bantuan keuangan dari APBD bagi perbaikan infrastruktur di tingkat desa.

“Kalau nanti Perbup itu ditandatangani bupati, maka jalan desa bisa dibiayai oleh APBD. Berarti jalan desa pun kita bisa bantu lewat anggaran daerah. Kalau tidak, maka tetap menjadi tanggung jawab pusat,” katanya.

Terkait anggaran, Pither mengungkapkan bahwa untuk rencana pembangunan tahun 2026, Komisi III bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR) telah menyusun rencana dengan total anggaran sementara sekitar Rp2,05 miliar untuk tiga kecamatan.

“Dalam perencanaan sementara tahun 2026, kita baru membuat kalau tidak salah Rp2.050.000.000. Untuk sementara, yang sudah masuk ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah angka itu,” ujarnya.

Ia juga menyinggung proyek jalan yang sempat menjadi sorotan publik beberapa waktu lalu. “Untuk yang kemarin sempat viral itu, kita anggarkan Rp4,8 juta, sekarang diterapkan kurang lebih Rp2 miliar. Jadi perubahan anggaran Rp2 miliar kita luncurkan untuk menjawab keinginan masyarakat, dan itu sudah disetujui oleh bupati,” jelasnya.

Pither memastikan bahwa Komisi III DPRD KBB bersama Dinas PUPR telah memasukkan seluruh program prioritas tersebut dalam perencanaan perubahan anggaran, agar pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat dapat segera terealisasi.

“Komisi tiga sudah menganggarkan bersama-sama PUPR dan sudah masuk dalam perencanaan penyetapan pada perubahan ini,” pungkasnya. (SAT)