Asah Kreativitas Sejak Dini, Pemkot Cimahi Terus Komitmen Siapkan Generasi Emas 2045

Pemkot Cimahi komitmen siapkan generasi emas untuk masa depan

CIMAHI, SURAT KABAR – Pemerintah Kota Cimahi terus berupaya mempersiapkan generasi muda, khususnya remaja, untuk menghadapi tantangan masa depan. Melalui berbagai kegiatan kreatif, seperti festival dan perlombaan, Pemkot Cimahi berkomitmen mengasah ide-ide cemerlang para remaja demi mewujudkan Generasi Emas 2045.

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah perlombaan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) yang digelar di Mal Pelayanan Publik (MPP) pada Kamis (31/10/24). Bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait profil kependudukan di sekitar mereka. 

Pj Wali Kota Cimahi, Dicky Saromi, mengungkapkan bahwa seiring dengan perkembangan waktu, jumlah penduduk Kota Cimahi telah mencapai kurang lebih 600 ribu jiwa. Menghadapi situasi ini, ia menekankan pentingnya mempersiapkan generasi muda agar siap menjadi pemimpin di masa depan.

"Mereka akan jadi pemimpin yang baik, generasi yang produktif, dan menghasilkan karya-karya yang baik. Namun, sebaliknya, jika mereka tidak disiapkan dengan baik, maka mereka akan menjadi beban sosial nantinya," ujar Dicky saat ditemui di lokasi acara.

Ia juga menambahkan, pada tahun 2045 mendatang, jumlah penduduk Cimahi diperkirakan akan meningkat menjadi kurang lebih sekitar 800 ribu jiwa, dengan 70% di antaranya berada pada usia produktif atau usia emas.

"Jika kita siapkan mereka dari sekarang, 70% dari penduduk usia produktif ini akan menjadi investasi yang sangat luar biasa," jelasnya.

Pemerintah Kota Cimahi, lanjut Dicky, terus berupaya menanamkan pemahaman kepada anak-anak sejak usia dini mengenai profil kependudukan di sekitar mereka. Dengan demikian, mereka dapat lebih peduli terhadap kualitas diri dan lingkungan sekitar.

"Atas dasar itu, kegiatan seperti ini akan terus kami gelorakan, termasuk melalui perlombaan untuk menguji kemampuan anak-anak tentang kependudukan. Hasilnya sangat baik," katanya.

Dicky menekankan bahwa generasi muda, terutama para siswa SMP yang saat ini berusia sekitar 14-15 tahun, akan menjadi pemimpin dan penggerak perubahan pada tahun 2045 mendatang. 

"Usia 35 tahun adalah usia yang sangat produktif dan berpeluang besar untuk menjadi pemimpin kita," tegasnya.

Ia juga berpesan kepada para siswa untuk terus bertekad menjadi generasi hebat dan siap menjadi bagian dari Generasi Emas di masa depan. 

"Oleh karena itu, mereka harus disosialisasikan dan diedukasi dengan baik karena kita ini akan selesai, dan merekalah yang jadi pemimpin," tutupnya.

KPU Cimahi Pastikan Tidak Ada Surat Suara Cadangan dalam Pemilu 2024

Proses pengawasan sortir dan lipat surat suara KPU Cimahi

CIMAHI, SURAT KABAR – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cimahi menegaskan bahwa pada Pemilu 2024 ini tidak ada surat suara cadangan yang disiapkan. Jumlah surat suara yang dipesan hanya sesuai dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah 2,5% untuk keperluan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Ketua KPU Kota Cimahi, Anzhar Ishal Afryand, menjelaskan bahwa setiap surat suara sudah dipesan dengan perhitungan yang ketat. 

"Tidak ada surat suara cadangan karena jumlah yang dipesan sudah sesuai dengan kebutuhan, yaitu DPT ditambah 2,5% untuk PSU," ujar Anzhar saat ditemui di sela-sela kegiatan sortir dan lipat surat suara.

Anzhar juga menjelaskan, untuk menghindari potensi kekurangan surat suara, pihaknya menerapkan pengawasan ketat dalam proses sortir dan lipat surat suara di Gudang Bulog Cimahi, Kamis (31/10/24).

"Kami akan melakukan double-checking dan ada petugas yang mengawasi pelaksanaan sortir dan lipat ini. Selain itu, CCTV akan memantau selama 24 jam untuk memastikan tidak ada kesalahan atau tindakan yang tidak diinginkan," jelasnya.

Dia menambahkan, jika ditemukan surat suara yang rusak, KPU akan segera mengajukan penggantian. 

"Kami sudah mengantisipasi hal ini, dan surat suara yang rusak akan diajukan untuk diganti. Ada kriteria khusus yang digunakan untuk menentukan apakah surat suara tersebut rusak atau masih bisa digunakan," tambah Anzhar.

Proses sortir dan lipat ini melibatkan 100 orang pekerja yang berasal dari warga sekitar, yang direkrut melalui kolaborasi dengan RT dan RW setempat. 

Para pekerja dibagi menjadi dua kelompok; 50 orang untuk melipat surat suara Gubernur dan 50 orang lainnya untuk surat suara Bupati/Walikota. 

Anzhar menjelaskan bahwa selama lima hari kerja, mulai pukul 08.00 hingga 17.00 WIB, para pekerja akan bertugas melipat surat suara di bawah pengawasan ketat.

"Kami ingin memastikan bahwa setiap surat suara dalam kondisi baik dan tidak ada yang rusak sebelum proses penyetingan di kotak suara dilakukan," tegasnya.

Selain itu, para pekerja lipat juga diwajibkan memotong kuku sebelum bekerja untuk menghindari potensi kerusakan pada surat suara. 

"Kami khawatir kuku panjang bisa melubangi surat suara, jadi kami sudah menginstruksikan kepada para pekerja untuk memotong kuku mereka. Selain itu, semua barang yang berpotensi merusak surat suara, termasuk ponsel, akan dikumpulkan di satu tempat," ungkapnya.

Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, para pekerja juga akan menjalani body checking setiap akhir jam kerja.

DPRD Kota Cimahi Tegaskan Tindak Lanjut Kasus Longsor Mandalika, Akan Panggil Konsultan dan Tinjau Kelayakan Perumahan BCL

Suasana Musyawarah Antara DPRD Kota Cimahi bersama Pemkot Cimahi, Pengembang PT Mandalika, dan Korban Perumahan BCL

CIMAHI, SURAT KABAR – DPRD Kota Cimahi kembali menggelar musyawarah untuk kedua kalinya, terkait longsornya Tembok Penahan Tanah (TPT) yang menimpa warga RT 04 RW 17 Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan.

Musyawarah tersebut dihadiri oleh perwakilan korban, DPRD Kota Cimahi, Dinas Pemerintahan Kota Cimahi, dan pihak pengembang PT Mandalika, untuk membahas solusi jangka pendek yang bisa diberikan oleh perusahaan.

Ketua DPRD Kota Cimahi, Wahyu Widyatmoko, mengungkapkan bahwa hasil musyawarah kali ini baru bisa menyampaikan beberapa solusi jangka pendek yang bisa dipenuhi oleh PT Mandalika, seperti penggantian material dan bantuan untuk kebutuhan sehari-hari warga terdampak.

"Hasil musyawarah yang kedua ini baru bisa menyampaikan solusi jangka pendek, seperti bantuan pengganti material dan jaminan kebutuhan sehari-hari bagi para korban," ujar Wahyu saat ditemui usai musyawarah, Selasa (29/10/2024).

Lebih lanjut, Wahyu menjelaskan bahwa DPRD akan segera memanggil konsultan yang terlibat dalam pembangunan perumahan BCL. 

Mereka akan melakukan pertemuan dengan konsultan dari PT Mandalika serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Cimahi untuk meninjau kelayakan hunian tersebut.

"DPRD akan segera memanggil konsultan yang menangani proyek ini, dan akan kita sandingkan dengan konsultan dari PT Mandalika dan Dinas PUPR. Kami akan menyimpulkan apakah perumahan BCL masih layak dihuni atau tidak," tambahnya.

Menanggapi isu bahwa lahan perumahan BCL seharusnya diperuntukkan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH), Wahyu menyatakan pihaknya akan meninjau lebih lanjut apakah pembangunan tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) atau justru melanggar aturan.

"Kami akan mengacu pada Perda RTRW, jika memang tidak layak, mohon maaf. Tapi kenapa izinnya keluar? Kita juga akan mencari tahu siapa yang menandatangani izin tersebut," pungkas Wahyu.

Ia menegaskan bahwa DPRD akan bertindak sesuai hukum yang berlaku dan tidak akan membiarkan pelanggaran terjadi tanpa tindakan tegas.

Debat Perdana Pilwalkot Cimahi Diwarnai Kekisruhan dan Gagasan yang Minim, Pengamat: Waktu Jawaban Terlalu Singkat

Pengamat Politik Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani), Arlan Siddha

CIMAHI, SURAT KABAR – Debat publik perdana Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi 2024 yang digelar pada Minggu (27/10/2024) di Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani) Cimahi, mendapat kritik dari berbagai pihak, terutama dari pengamat politik dan pemerintahan Unjani, Arlan Siddha. 

Ia menilai debat tersebut berlangsung kurang tertib dan minim gagasan substansial, sehingga gagal memberikan pemahaman yang mencerahkan bagi masyarakat Cimahi.

Menurut Arlan, jalannya debat sering terganggu oleh sorakan dan teriakan pendukung pasangan calon (paslon), yang menciptakan suasana tidak kondusif bagi para calon untuk menyampaikan pandangannya dengan baik.

"Debat ini terlalu berisik, suasananya tidak terkendali. Untung tidak dibubarkan, tetapi pernyataan para paslon terganggu oleh teriakan-teriakan dari pendukung," ungkap Arlan ketika dikonfirmasi pada Selasa (29/10/2024).

Ia juga menyoroti perlunya tindakan lebih tegas dari KPU Kota Cimahi untuk mengatur ketertiban para pendukung.

Arlan menyarankan agar moderator memberikan sanksi atau bahkan menghentikan debat sementara hingga suasana lebih tenang dan terkontrol. 

Selain kebisingan, insiden interupsi dari pendukung paslon terkait atribut kampanye juga mencuri perhatian dan seharusnya dapat dihindari. 

"Seharusnya insiden ini bisa dicegah dengan adanya briefing yang jelas sebelum debat," ujarnya.

Masalah lain yang tak luput dari kritik Arlan adalah durasi waktu yang terlalu singkat untuk menjawab pertanyaan, yakni hanya 45 hingga 90 detik. 

Menurutnya, waktu yang terbatas ini membuat para calon tidak bisa menguraikan gagasan secara mendalam, dan jawaban yang disampaikan menjadi kurang berbobot.

“Waktu yang disediakan terlalu singkat, sehingga para paslon tidak bisa mengelaborasi gagasannya. Jawaban mereka jadi terkesan terburu-buru dan tidak mampu memberi pencerahan bagi masyarakat,” tambah Arlan.

Namun, Ketua KPU Kota Cimahi, Anzhar Ishal Afryand, menyatakan bahwa pelaksanaan debat sudah sesuai aturan. Menurutnya, kendala teknis seperti ini biasa terjadi dan akan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan di debat berikutnya.

“Jika ada kendala teknis, itu wajar terjadi. Kami akan jadikan ini bahan evaluasi untuk penyelenggaraan debat berikutnya,” ujar Anzhar.

Ketertarikan Siswi Palembang Terhadap Kawih Sunda, Sebuah Cerita Inspiratif dari Virsah Sabilla

Para Siswi belajar seni kawih Sunda dengan tekun

CIMAHI, SURAT KABAR – Seni kawih Sunda, yang dulu menjadi salah satu warisan budaya kebanggaan Jawa Barat, kini mulai dilirik oleh generasi muda di tengah arus modernisasi yang tak terbendung. 

Namun, apa yang membuatnya lebih istimewa adalah ketika seorang gadis dari luar Sunda, seperti Virsah Sabilla (16), siswi SMKN 3 Cimahi, justru menemukan kecintaannya terhadap seni ini dan berusaha melestarikannya.

Virsah, yang berasal dari keluarga Palembang, tidak memiliki ikatan darah atau budaya dengan Sunda. Namun, ketertarikannya pada seni kawih bermula dari sebuah tugas sekolah. 

Tanpa diduga, tugas sederhana ini mengubah pandangan hidupnya dan membuka jalan baru dalam perjalanannya mengenal budaya lokal.

"Saat itu, ada tugas di pelajaran Bahasa Sunda. Kami harus merekam suara saat ngawih (menyanyikan kawih) dan mengirimnya kepada guru. Siapa sangka, dari tugas itu, saya langsung diminta mengikuti lomba oleh guru Bahasa Sunda," cerita Virsah saat ditemui oleh Surat Kabar di sekolahnya pada Selasa (29/10/2024).

Meskipun tak memiliki latar belakang seni Sunda, Virsah mulai merasakan keakraban dengan nada-nada kawih. 

Bakat yang awalnya terpendam mulai bersinar, berkat dorongan dari gurunya yang melihat potensi besar di dalam dirinya. Tak hanya itu, dukungan dari keluarga juga memberikan semangat tambahan meski pada awalnya mereka terkejut dengan kemampuannya.

"Orang tua saya sempat kaget. Kami asli Palembang dan nggak ada yang tahu soal Sunda. Tapi ketika mereka mendengar saya bisa ngawih, mereka bilang, 'Oh, bisa juga ya!'" ungkapnya sambil tersenyum.

Namun, jalan Virsah untuk menguasai kawih tidak semudah itu. Ia menghadapi tantangan besar terutama dalam hal teknik menyanyi. 

Suaranya yang serak sering menjadi hambatan ketika harus mencapai nada tinggi, sesuatu yang menjadi ciri khas kawih Sunda. 

"Waktu pertama kali latihan, nadanya lumayan sulit. Nada kawih Sunda itu tinggi, sedangkan saya lebih nyaman di nada rendah," jelasnya. 

Meskipun demikian, Virsah tidak menyerah. Ia terus berlatih dengan tekun, berharap suatu hari dapat tampil dengan lebih percaya diri.

Berkat latihan yang konsisten dan tekad kuat, Virsah mulai menunjukkan perkembangan. Ia tak hanya ikut serta dalam lomba-lomba di sekolah, tetapi juga di berbagai tingkat kompetisi di Cimahi.

Setiap tantangan yang dihadapi membuatnya semakin termotivasi untuk mendalami seni kawih, meskipun masih banyak hal yang perlu diperbaiki.

"Insyaallah, kalau teknik saya sudah lebih matang, saya ingin terus berlatih dan berusaha jika ada kesempatan," ucapnya penuh optimisme.

Perjalanan Virsah dalam mendalami kawih Sunda menjadi cerminan bahwa seni tradisional tidak mengenal batasan etnis atau budaya. 

Semangatnya yang tinggi dalam mempelajari budaya lokal, meski berasal dari latar belakang yang berbeda, patut menjadi contoh bagi generasi muda lainnya.

"Saya berharap apa yang saya lakukan ini bisa menginspirasi teman-teman seusia saya untuk ikut melestarikan seni budaya lokal," tuturnya penuh harapan.

Di tangan anak-anak muda seperti Virsah, harapan untuk mempertahankan kekayaan budaya Sunda tetap hidup dan terus berkembang, terlepas dari gempuran zaman dan perubahan budaya.

Panen Karya di SMKN 3 Cimahi, Tampilkan Kreativitas Siswa dengan Menghidupkan Kearifan Lokal

Panen Karya di SMKN 3 Cimahi, Tampilkan Kreativitas Siswa dengan Menghidupkan Kearifan Lokal

CIMAHI, SURAT KABAR - Dalam rangka memperingati Bulan Bahasa dan Sumpah Pemuda, SMKN 3 Cimahi menggelar Panen Karya yang mengusung kreativitas siswa dalam Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) pada siswa kelas 10 dan 11.

Acara ini menampilkan beragam karya siswa yang memadukan unsur kearifan lokal dengan modernitas, serta melibatkan lima jurusan di sekolah tersebut.

Ketua Pelaksana Peringatan Bulan Bahasa dan P5 di SMKN 3 Cimahi, Nur Inda, menjelaskan bahwa acara ini bertujuan untuk melestarikan budaya Sunda sekaligus mendorong kreativitas siswa.

“Dari P5 sendiri mengambil tema kearifan lokal, jadi nanti anak-anak harus berkarya sesuai dengan kontingen. Tema ini diangkat berkaitan dengan Bulan Bahasa, khususnya untuk melestarikan bahasa Sunda,” ujarnya saat ditemui di sekolah, Senin (28/10).

Acara tersebut memperlihatkan kolaborasi antarjurusan dalam bentuk teater kolosal yang menggunakan tiga bahasa, yaitu Sunda, Inggris, dan Indonesia. 

“Narasinya harus dalam bahasa Inggris, puisinya dalam bahasa Indonesia, dan ada kawih dalam bahasa Sunda. Ini cara kami untuk mendorong siswa lebih mencintai budaya daerahnya,” kata Nur Inda.

Tidak hanya penampilan teater, siswa juga berinovasi dalam membuat kostum dari bahan daur ulang, seperti gaun yang dibuat dari kertas bekas dan plastik. Seluruh persiapan, mulai dari konsep hingga eksekusi karya, dilakukan sendiri oleh siswa, sementara guru hanya berperan sebagai pembimbing dan penilai.

"Guru hanya membimbing dan menilai. Aspek yang dinilai meliputi kemampuan bernalar kritis, gotong royong, dan kreativitas,” tambah Nur Inda.

Acara ini tidak hanya menjadi ajang unjuk kreativitas, tetapi juga upaya untuk meningkatkan kecintaan siswa terhadap budaya lokal di tengah gempuran modernitas. 

“Harapan saya, anak-anak bisa lebih mencintai budaya daerah mereka, terutama Sunda, yang saat ini mulai tergerus oleh budaya modern,” tutup Nur Inda.

Salah satu siswa, Adinda Rizka (15) dari jurusan Desain Komunikasi Visual (DKV), ikut serta dalam pembuatan kostum berbahan daur ulang. 

Meski bukan dari jurusan busana, Adinda dan teman-temannya berkontribusi dengan ide kreatif mereka. 

“Kami membuat gaun dari kertas bekas dan kostum untuk karakter domba dari bahan kresek. Alur ceritanya tentang Noni Belanda yang tertarik pada budaya Indonesia karena sangat luar biasa,” ujarnya. 

Ia juga menjelaskan bahwa seluruh proses pembuatan kostum hanya memakan waktu satu hari.

Selain itu, Virsah Sabilla (16) dari kelas 10 MP 2 yang menyumbangkan suaranya dalam seni kawih, mengungkapkan bahwa meskipun bukan berasal dari keturunan Sunda, ia berhasil menguasai kawih berkat latihan yang intens. 

“Awalnya kesulitan, tapi dengan mendengarkan terus-menerus akhirnya bisa. Saya sebenarnya dari Palembang, tapi sejak SMP saya suka kawih, dan guru saya melihat bakat itu,” katanya dengan penuh semangat.

Kendala Suara dan Ketertiban Jadi Sorotan Paslon Ngatiyana-Adhitia di Debat Pertama

Kendala Suara dan Ketertiban Jadi Sorotan Paslon Ngatiyana-Adhitia di Debat Pertama

CIMAHI, SURAT KABAR – Setelah mengikuti debat publik perdana, pasangan calon nomor urut 2, Ngatiyana-Adhitia, mengungkapkan beberapa tantangan yang mereka hadapi selama acara tersebut. 

Meskipun secara keseluruhan debat berlangsung dengan baik, Calon Wali Kota Ngatiyana mengkritik sistem suara yang kurang jelas, mengganggu pemahaman mereka terhadap pertanyaan yang diajukan oleh paslon lain. 

Ia menyampaikan, “Kami mengalami sedikit kendala dalam hal komunikasi terkait kualitas sound yang disediakan. Suara tidak begitu jelas terdengar, sehingga kadang kami kesulitan mendengarkan pertanyaan dari calon lain," ujarnya setelah debat di lantai 4 FISIP Unjani, Minggu (27/10/24) malam. 

Ngatiyana juga mempertanyakan apakah permasalahan tersebut disebabkan oleh kualitas sound yang berbeda atau oleh suara penyampai pertanyaan yang kurang jelas. "Dalam sebuah debat, tentunya semua pihak harus puas," tambahnya.

Ngatiyana melanjutkan, "Alhamdulillah, hari ini kami telah melaksanakan debat tahap pertama yang aman, lancar, dan tertib. Kami senang bisa menjalani kegiatan debat ini tanpa ketegangan dan suara yang tidak bagus."

Ia menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan di Cimahi ke depan. "Jangan terpancing. Kita tetap lebih baik," tegas Ngatiyana.

Sementara itu, Adithia Yudhistira, pasangan Ngatiyana, menekankan perlunya evaluasi bersama mengenai tema debat untuk acara selanjutnya yang dijadwalkan pada 10 November mendatang. 

"Sebetulnya kendalanya tadi adalah kurang jelasnya sound bagi kami. Mungkin di audiens suara terdengar jelas, tetapi di kami tidak begitu terdengar," ungkap Adithia.

Ia juga menambahkan bahwa keterbatasan waktu membuat suara suporter lebih dominan dibandingkan moderator dan calon lainnya. "Ini masalah teknis, semoga di debat mendatang aspek teknis dapat ditingkatkan," harapnya.

Terkait interupsi dari tim paslon nomor satu, Adithia merasa bingung dan kehilangan fokus. "Jadi bingung, fokus kami pecah, harus mendengar mana yang harus dijawab terlebih dahulu. Karena kami harus menjawab pertanyaan dengan baik," jelasnya. 

Ia berharap tindakan provokatif tidak terulang di masa depan dan situasi debat lebih tertib. "Paling penting, saya harap ke depan, tindakan-tindakan yang bersifat provokatif dapat dihindari," tandasnya. 

"Ini hanya pesta lima tahunan, hal yang biasa," tutup Adithia.

Bawa Visi Generasi Muda, Bilal-Mulyana Siap Memimpin Cimahi untuk Lima Tahun ke Depan

Bawa Visi Generasi Muda, Bilal-Mulyana Siap Memimpin Cimahi untuk Lima Tahun ke Depan

CIMAHI, SURAT KABAR – Pasangan calon nomor urut 3, Bilal Insan dan A. Mulyana, dengan semangat tinggi, optimis bahwa generasi muda akan memimpin Kota Cimahi dalam lima tahun ke depan. Mereka menekankan pentingnya kolaborasi antara semangat muda dan pengalaman dalam menciptakan perubahan yang signifikan.

Usai mengikuti debat publik pada Minggu (27/10/24) malam, Bilal mengungkapkan keyakinannya bahwa semua pasangan calon telah menyampaikan visi mereka untuk Kota Cimahi. 

"Debat ini berjalan dengan baik; masing-masing paslon telah mengungkapkan cita-cita dan arah yang akan diambil selama lima tahun ke depan," ujarnya.

Bilal menilai, saat ini Cimahi memerlukan langkah cepat dalam menyelesaikan berbagai isu yang ada, dan generasi muda mampu mewujudkannya. 

"Kami berkomitmen untuk mendorong investasi padat karya yang dapat menyerap banyak tenaga kerja di Cimahi," katanya.

Menyusul peringatan Hari Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 2024, Bilal dan A. Mulyana menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pemuda, menegaskan bahwa sudah saatnya seorang anak muda memimpin Cimahi, di mana 60% dari populasi kota ini terdiri dari generasi muda. 

"Berikan kesempatan kepada pasangan nomor 3 untuk membawa perubahan," tegasnya.

Bilal juga menekankan arti penting Hari Sumpah Pemuda sebagai momen di mana generasi muda berkomitmen untuk kemajuan bangsa. 

"Pemimpin dari generasi muda akan lebih memahami kebutuhan anak muda dan berupaya menciptakan Cimahi yang lebih nyaman," tambahnya.

Sementara itu, A. Mulyana menegaskan bahwa dalam debat ini, mereka secara tidak langsung juga mempromosikan pasangan nomor 3. 

"Semua paslon bagus, tetapi kami percaya bahwa nomor 3 adalah pilihan terbaik," tutupnya singkat.

Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi, Dikdik-Bagja, Pilih Produk Lokal di Debat Publik

Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi, Dikdik-Bagja

CIMAHI, SURAT KABAR – Dalam usaha untuk menonjolkan diri dan menciptakan identitas yang khas, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Cimahi nomor urut 1, Dikdik Suratno Nugrahawan dan Bagja Setiawan, memanfaatkan pilihan pakaian mereka.

Penampilan mereka dalam debat publik yang diadakan di Aula TNI Mulyono, Gedung FISIP Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani), pada malam Minggu (27/10/24).

Hal ini menunjukkan bahwa mereka ingin berbeda dengan mengenakan jaket baseball berwarna abu-abu dengan garis hitam, berbanding terbalik dengan kebiasaan mereka yang biasanya mengenakan kemeja atau kaos dengan nama mereka.

Keduanya berhasil menarik perhatian dengan outfit yang sepenuhnya merupakan produk lokal dari Cimahi. 

Bagja Setiawan, calon wakil wali kota Cimahi, menyatakan dengan bangga bahwa semua yang mereka kenakan, mulai dari jaket hingga sepatu, adalah buatan lokal Cimahi. 

"Jaket kami dari Asbhoel, jam tangan juga dari Asbhoel, semuanya produk asli Cimahi. Sepatu kami dari Thunder Bear, yang juga berasal dari Cimahi," ujar Bagja kepada wartawan setelah debat.

Ia menambahkan, jika mereka terpilih menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi, salah satu fokus utama mereka adalah mendukung dan menghasilkan lebih banyak produk unggulan lokal. 

"Kami berharap terpilihnya kami dapat mendorong lahirnya produk-produk unggulan baru," tegasnya.

Sebelumnya, Dikdik juga mengusulkan bantuan modal kerja untuk pelaku UMKM melalui tiga langkah kebijakan: rescue, recovery, dan redevelopment. 

"Insyallah, kami akan menghadirkan manfaat nyata melalui langkah-langkah ini," tegasnya.

Dikdik juga menggarisbawahi strategi penanggulangan kemiskinan dan menekankan pentingnya kolaborasi dengan berbagai sektor dalam upaya pengentasan kemiskinan.

"Kita harus memberikan peluang bagi masyarakat miskin untuk bekerja dan mendapatkan pendidikan yang layak, agar mereka dapat mandiri," jelas Dikdik.

Jelang Debat Publik, Calon Wali Kota Cimahi Dikdik S. Nugrahawan Santai Blusukan ke Warga

Calon Wali Kota Cimahi Nomor Urut Satu, Dikdik Suratno Nugrahawan Santai Jelang Debat Pilkada

CIMAHI, SURAT KABAR – Menyongsong debat publik yang akan digelar, Calon Wali Kota Cimahi, Dikdik S. Nugrahawan, menunjukkan sikap tenang dan tidak merasa gugup sama sekali. 

Pernyataan ini disampaikan Dikdik saat melakukan blusukan dan berinteraksi dengan warga di Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, pada Sabtu (26/10).

”Tenang lah, enjoy-enjoy aja. Hidup ini untuk dinikmati,” ungkap Dikdik saat diwawancarai wartawan di atas mobil bak terbuka.

Debat publik yang diselenggarakan oleh KPU dijadwalkan berlangsung pada Minggu, 27 Oktober 2024, di Auditorium Universitas Jenderal Achmad Yani. 

Dalam kesempatan tersebut, ketiga pasangan calon, termasuk pasangan Nomor Urut 1 Dikdik S. Nugrahawan - Bagja Setiawan, Nomor Urut 2 Ngatiyana - Adhitia Yudhistira, dan Nomor Urut 3 Bilal Insan M. Priatna - A. Mulyana, akan memaparkan visi dan misi mereka.

Dikdik menegaskan bahwa dalam debat mendatang, semua pasangan calon akan memiliki kesempatan untuk memaparkan program dan rencana mereka. 

”Nanti kita akan bahas rencana program yang sudah kita siapkan,” jelasnya.

Dikdik menjelaskan bahwa semua program yang telah disiapkan merupakan hasil kajian tim dan pengalamannya sebagai ASN di Pemkot. 

”Insya Allah semua program sudah matang dan telah melalui kajian,” ungkap pria yang meraih penghargaan sebagai Sekda Terbaik se-Indonesia 2024 ini.

Ia menilai, debat publik ini merupakan peluang bagi pasangan calon untuk menyampaikan pemikiran dan rencana yang dapat memajukan Cimahi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Oleh karena itu, menjelang debat publik, Dikdik mengungkapkan pentingnya untuk “ngaji rasa.” 

”Dengan naik mobil bak terbuka ini, setidaknya saya bisa ikut merasakan kesulitan masyarakat. Dan saya berkomitmen untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat Cimahi agar bisa Sugema,” jelasnya.

Selama perjalanan di atas mobil, Dikdik memperhatikan berbagai aktivitas masyarakat, mulai dari pedagang di pinggir jalan, karyawan pabrik yang baru masuk kerja, hingga supir angkot.

Dikdik meyakini bahwa visi misi dan program yang telah disusun bersama Kang Bagja Setiawan dapat membawa perubahan positif bagi masyarakat Cimahi, termasuk program 10 ribu beasiswa pendidikan.

Juga strategi mengatasi pengangguran, peningkatan pelayanan kesehatan gratis dan berkualitas, serta bantuan untuk UMKM dan pembangunan infrastruktur.

”Jadi mending dibikin santai aja,” ungkap mantan Pj Wali Kota Cimahi 2022-2023 ini.

Inspirasi dari Kampung Adat Cireundeu: Bey Usulkan Singkong sebagai Pengganti Beras

Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin saat Berkunjung ke Kampung Adat Cireundeu, Cimahi

CIMAHI, SURAT KABAR - Berbeda dengan kebiasaan umum masyarakat yang mengandalkan nasi sebagai makanan pokok sehari-hari, warga Kampung Adat Cireundeu di Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, lebih memilih rasi atau beras singkong. 

Komunitas ini telah menerapkan pola pangan nonberas sejak tahun 1924. Menariknya, saat sebagian besar masyarakat resah akibat kelangkaan beras dan harga yang melambung, warga Kampung Adat Cireundeu tetap tenang.

Hal ini menarik perhatian Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, yang mengunjungi kampung tersebut pada Rabu, 23 Oktober 2024.

Bersama Pj. Wali Kota Cimahi, Dicky Saromi, Bey menyaksikan keunikan budaya yang masih hidup melalui olahan berbahan singkong, atau rasi, yang telah menjadi pangan utama warga Cireundeu selama hampir satu abad.

"Jadi saya datang ke Kampung Adat Cireundeu karena masyarakatnya masih mempertahankan kearifan lokal," kata Bey.

"Saya sudah lama mendengar tentang mereka, terutama karena menjaga tradisi tidak mengonsumsi nasi dari padi," tambahnya.

Bey berpendapat bahwa rasi bisa menjadi alternatif pangan pengganti beras. 

"Tadi saya coba makan rasi juga, enak ya. Di sini, masyarakatnya tidak buncit, sehat-sehat," ujarnya. 

"Maka dari itu, ke depannya kita akan jadikan singkong sebagai solusi diversifikasi pangan. Memang masyarakat di sini sejak 1918 awalnya makan beras padi, tetapi pada tahun 1924, mereka beralih ke singkong," lanjut Bey.

Selain itu, Bey menginstruksikan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP2D) Jawa Barat untuk melakukan penelitian terkait singkong yang dapat menjadi alternatif selain beras. 

"Kebiasaan ini bisa membantu ketahanan pangan kita. Saya meminta kepada Kepala BP2D untuk meneliti apakah memungkinkan kita memperkenalkan singkong sebagai alternatif, karena itu baik dan lebih sehat," ujarnya.

Bawaslu Cimahi Gencar Lakukan Upaya Pencegahan Pelanggaran Pilkada 2024

Sosialisasi Pengawasan Partisipatif oleh Bawaslu Kota Cimahi

CIMAHI, SURAT KABAR – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Cimahi terus melakukan upaya pencegahan pelanggaran menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 di Kota Cimahi.

Sejumlah dugaan pelanggaran mulai terdeteksi oleh lembaga pengawas Pilkada ini, termasuk dugaan politik uang dan perusakan alat peraga kampanye (APK) pasangan calon kepala daerah.

"Salah satu upaya pencegahan yang kami lakukan adalah dengan menggelar sosialisasi pengawasan Pemilu, yang menyasar berbagai kalangan yang kami yakini dapat berperan sebagai agen pengawasan," ujar Ahmad Hidayat, Koordinator Divisi (Kordiv) SDM, Organisasi, dan Diklat Bawaslu Kota Cimahi, usai menghadiri Sosialisasi Pengawasan Pemilu di Ahadiat Hotel Bandung, Jumat, (25/10/24). 

Sosialisasi tersebut melibatkan ratusan pegiat seni dari Cimahi. Selain seniman, Ahmad menjelaskan bahwa sosialisasi serupa juga diberikan kepada berbagai kalangan, seperti penyuluh agama, penyandang disabilitas, partai politik, serta pengurus RT/RW.

"Kami melibatkan seniman di Kota Cimahi, karena kami tidak ingin ada kalangan yang tertinggal. Semakin banyak yang diberikan sosialisasi, semakin efektif pula upaya pengawasan dan pencegahannya," jelas Ahmad.

Ia juga mengakui bahwa Pilkada Serentak 2024 di Kota Cimahi menghadapi tantangan yang cukup besar, sehingga diperlukan sinergi dan kolaborasi dari berbagai pihak untuk menjalankan tugas pengawasan ini.

"Tadi narasumber juga menyampaikan bahwa regulasi terkait Pilkada harus disosialisasikan secara masif. Itu yang kami inginkan, namun karena ada keterbatasan, kami fokus menyasar kelompok-kelompok strategis, seperti para seniman ini," lanjutnya.

Ahmad berharap, dengan sosialisasi ini, para agen pengawasan seperti pegiat seni tidak hanya berpartisipasi pada hari pemilihan, tetapi juga memahami aturan Pemilu.

"Jika terjadi pelanggaran, mereka tahu langkah yang harus diambil. Jika menemukan hal-hal di lapangan yang tidak sesuai aturan, mereka tahu ke mana harus melaporkannya, misalnya ke Bawaslu, dan bagaimana cara menyampaikan informasi dugaan pelanggaran tersebut," ungkapnya.

Ahmad menjelaskan bahwa bentuk pengawasan partisipatif ini tidak dikemas dalam wadah komunitas tertentu, tetapi melibatkan kelompok-kelompok strategis yang telah dibekali pemahaman mengenai aturan Pemilu.

"Dengan demikian, mereka tidak hanya berperan sebagai agen pengawasan, tetapi juga sebagai agen sosialisasi yang memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai informasi kepemiluan," pungkasnya.

Antusiasme Tinggi, 1.134 Warga Cimahi Berebut Posisi Pengawas TPS Pilkada 2024

Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bawaslu Cimahi pada Sejumlah Seniman di Cimahi

CIMAHI, SURAT KABAR – Antusiasme warga Kota Cimahi untuk berpartisipasi dalam pengawasan Pilkada Serentak 2024 terlihat dari tingginya jumlah pendaftar calon Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS). 

Hingga akhir masa pendaftaran, sebanyak 1.134 orang telah mengajukan diri untuk posisi tersebut, meskipun hanya 823 pengawas yang dibutuhkan sesuai jumlah TPS di Kota Cimahi.

Pendaftaran PTPS dibuka oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Cimahi mulai 12 hingga 28 September 2024, dan diperpanjang hingga 1 Oktober 2024 karena tingginya minat masyarakat.

“Setelah masa pendaftaran dibuka, kami menerima sekitar 1.500 pendaftar, padahal kebutuhan hanya 823,” ungkap Ahmad Hidayat, Koordinator Divisi SDM, Organisasi, dan Diklat Bawaslu Kota Cimahi, Kamis (24/10/2024).

Sebaran 823 TPS meliputi 352 TPS di Kecamatan Cimahi Selatan, 232 di Kecamatan Cimahi Tengah, dan 239 di Kecamatan Cimahi Utara. 

Proses seleksi administrasi mencakup verifikasi usia minimal 21 tahun dan kelengkapan dokumen seperti ijazah.

Seleksi wawancara, yang digelar pada 22 Oktober 2024, menjadi penentu utama bagi para pendaftar yang lolos tahap awal.

“Kami memastikan bahwa pendaftar tidak terafiliasi dengan partai politik atau tim pemenangan,” tegas Ahmad. 

Mereka yang terindikasi memiliki afiliasi politik langsung dieliminasi setelah konfirmasi.

Pengumuman calon PTPS terpilih akan dilakukan pada 23-25 Oktober 2024. Jika ada pergantian calon, proses tersebut berlangsung hingga 2 November, dan pelantikan PTPS dijadwalkan pada 3-4 November 2024. 

"Jika masih ada kekosongan di beberapa TPS, rekrutmen lanjutan akan dilakukan pada 5-20 November," tambah Ahmad.

Perebutan posisi PTPS ini mencerminkan semangat masyarakat Cimahi untuk berperan aktif dalam memastikan Pilkada berjalan jujur dan adil.

Pj Gubernur Jabar Tegaskan Pentingnya Implementasi AMDAL dalam Pengelolaan Limbah

Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin dan Pj Wali Kota Cimahi, Dicky Saromi saat Berkunjung ke Kampung Adat Cireundeu

CIMAHI, SURAT KABAR – Dugaan pencemaran lingkungan di Jalan Irigasi, Kampung Rongga, Desa Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat (KBB), mendapat perhatian serius dari Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin. 

Ia menekankan pentingnya pelaksanaan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam pengelolaan limbah oleh industri.

Menurut Bey, AMDAL tidak boleh hanya dianggap sebagai persyaratan administratif dalam proses perizinan, tetapi harus dijadikan pedoman utama untuk mencegah pencemaran lingkungan akibat aktivitas industri.

"AMDAL sudah mengatur mekanisme yang benar dalam pengelolaan limbah. Jadi, seharusnya tidak ada lagi pembuangan sembarangan," tegas Bey saat berada di Kampung Adat Cireundeu, Kota Cimahi, kemarin.

Ia juga memperingatkan bahwa pengolahan limbah, termasuk limbah batu bara, harus sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam dokumen AMDAL. Jika tidak, pelanggaran akan dikenai sanksi tegas.

Pj Gubernur juga memastikan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat saat ini tengah menangani kasus pembuangan limbah di Kampung Rongga, dan pihaknya akan berkoordinasi dengan Polda Jabar untuk mencari pelaku pembuangan limbah berbahaya tersebut.

"Kami mengutuk keras tindakan pembuangan limbah batu bara secara sembarangan. Ini sangat tidak bisa diterima, apalagi di saat pemerintah berupaya keras mengurangi sampah dan limbah berbahaya," ujar Bey.

Ia menegaskan bahwa pelaku pembuangan limbah akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku.

PKBM Cimahi Dapat Pengakuan dan Dukungan Pemkot untuk Tingkatkan Akses Pendidikan

Pj Wali Kota Cimahi, Dicky Saromi saat Membuka Acara

CIMAHI, SURAT KABAR – Pemerintah Kota Cimahi berkomitmen memberikan ruang bagi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) untuk mengaktualisasikan hasil pendidikannya dan memastikan eksistensinya diakui serta dihargai. 

Hal ini disampaikan Penjabat (Pj) Wali Kota Cimahi, Dicky Saromi, saat berbicara mengenai peran penting PKBM dalam memberikan akses pendidikan bagi masyarakat, terutama mereka yang tidak mampu mengikuti jalur pendidikan formal.

Dicky menegaskan bahwa keberadaan PKBM sangat penting bagi upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan memastikan pembangunan di masa depan bisa sukses dengan generasi-generasi terdidik.

"PKBM ini memberikan akses penting bagi masyarakat untuk menikmati pendidikan. Dengan pendidikan, kita bisa mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan generasi terdidik yang akan mensukseskan pembangunan di masa depan," ujar Dicky saat ditemui di Alam Wisata Cimahi (AWC), Kamis (24/10/24).

Lebih lanjut, Dicky menjelaskan bahwa Pemkot Cimahi tidak ingin ada masyarakat yang tidak mendapatkan akses pendidikan.

PKBM hadir sebagai solusi bagi mereka yang tidak bisa mengikuti jalur pendidikan formal.

"Kami ingin memastikan semua masyarakat memiliki akses pendidikan. PKBM menjadi wadah bagi mereka yang tidak bisa mengikuti pendidikan formal, dan ini adalah salah satu bentuk dukungan Pemkot Cimahi agar PKBM tetap eksis," jelasnya.

Dicky juga menambahkan bahwa Pemkot Cimahi turut memberikan bantuan berupa sarana prasarana dan bimbingan teknis kepada PKBM. 

Berdasarkan evaluasi, PKBM di Cimahi dinilai berjalan baik, bahkan ada keahlian yang diajarkan di PKBM yang tidak diperoleh di pendidikan formal.

"Di PKBM, pendidikan yang diberikan sangat relevan untuk mengantarkan mereka pada keahlian yang dibutuhkan. Ini adalah bentuk pendidikan yang bagus untuk masyarakat yang membutuhkan akses di luar jalur formal," terangnya.

Dicky juga mengapresiasi semangat para peserta PKBM, termasuk mereka yang sudah berumur, yang masih bertekad mendapatkan pendidikan. 

Beberapa lulusan PKBM bahkan berhasil melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, yang menunjukkan bahwa lulusan PKBM setara dengan lulusan pendidikan formal.

"Saya sangat salut dengan peserta PKBM, terutama yang sudah berumur tapi masih terdorong untuk mendapatkan pendidikan. Ini sangat penting untuk terus diperhatikan," tutup Dicky.

Prabowo Atur Ulang Pengelolaan Keuangan, Kemenko Perekonomian Tak Lagi Dominan

Sidang paripurna perdana menteri kabinet merah putih

SURAT KABAR – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kebijakan ekonomi di bawah pemerintahannya akan berbasis pada konsep "Ekonomi Pancasila," menolak model neoliberalisme yang kerap dianggap tidak sesuai dengan ideologi bangsa. 

Hal ini disampaikan Prabowo saat berbicara di depan para buruh dalam peringatan tiga tahun kebangkitan kelas pekerja di Jakarta.

Prabowo menyatakan bahwa ekonomi yang dijalankan di Indonesia harus mencerminkan keadilan dan semangat kekeluargaan, bukan sekadar mementingkan pertumbuhan tanpa memperhatikan distribusi kesejahteraan yang merata. 

Menurutnya, Indonesia memiliki sumber daya yang besar, dan pengelolaannya harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai kesejahteraan nasional.

Meski belum ada informasi resmi mengenai perpindahan kewenangan pengelolaan keuangan negara dari Kemenko Perekonomian ke presiden, Prabowo menegaskan pentingnya mitigasi penyelewengan dana dan upaya untuk memberantas korupsi dalam pengelolaan sumber daya negara. 

Menurutnya, transparansi dan keadilan dalam pengelolaan keuangan akan menjadi prioritas di pemerintahannya​.

Selain itu, peran Menteri Keuangan Sri Mulyani tetap menjadi krusial dalam kabinet Prabowo-Gibran. 

Sri Mulyani telah kembali diamanahkan untuk mengelola fiskal negara, melanjutkan kebijakan strategis yang mendukung stabilitas ekonomi Indonesia​.

Dalam pidatonya, Prabowo menekankan bahwa ekonomi yang berlandaskan Pancasila harus didorong oleh rasa kekeluargaan dan gotong royong. 

"Kita harus mengelola kekayaan bangsa dengan sebaik-baiknya," ucapnya. 

Prabowo juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bekerjasama dalam mewujudkan keadilan ekonomi bagi semua lapisan​.

Dengan visi tersebut, pemerintahan Prabowo bertujuan untuk mewujudkan ekonomi yang kuat namun tetap mengedepankan prinsip kebangsaan dan kesejahteraan kolektif. 

Agenda ini juga sejalan dengan target pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen.

Kebijakan ekonomi di bawah pemerintahan Prabowo Subianto diharapkan membawa perubahan positif dengan mengutamakan keadilan ekonomi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. 

Meski demikian, perubahan struktur kewenangan dalam pengelolaan keuangan, termasuk hubungan dengan Kemenko Perekonomian, masih menunggu klarifikasi lebih lanjut.

Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin Sarankan Optimalkan Lahan Eks TPA Leuwigajah

  Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin dan Pj Wali Kota Cimahi, Dicky Saromi saat Mengunjungi Kamoung Adat Cireundeu 

CIMAHI, SURAT KABAR – Kampung Cirende, sebuah kampung adat di Kota Cimahi, menjadi simbol keteguhan komunitas dalam mempertahankan kearifan lokal dan warisan leluhur di tengah arus modernisasi. 

Masyarakat Kampung Cirende tidak hanya menjaga tradisi, tetapi juga melindungi hutan larangan (leuweung larangan), yang menjadi lambang penghormatan terhadap alam.

Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, menyatakan rasa kagumnya terhadap kampung ini. 

Meskipun sudah sering mendengar keunikan Kampung Cirende, Bey mengungkapkan ini adalah kali pertama ia mengunjunginya.

"Saya sudah sering mendengar tentang Kampung Cirende ini, namun baru kali ini punya kesempatan untuk berkunjung," ujar Bey kepada media usai kunjungannya pada Rabu (23/10/2024).

Bey menyoroti pentingnya melindungi warisan budaya tersebut dari campur tangan pihak luar yang mungkin berusaha mempelajari atau bahkan mengeksploitasi kekayaan budayanya. 

Ia juga merasa berterima kasih kepada Penjabat Wali Kota Cimahi, Dicky Saromi, yang menjelaskan secara rinci sejarah dan nilai-nilai yang dijaga oleh masyarakat Kampung Cirende.

Sementara itu, Dicky Saromi menjelaskan bahwa kunjungan Pj Gubernur didasari oleh rasa penasaran terhadap keunikan Kampung Cirende.

Selain mempertahankan kearifan lokal, kampung ini juga memiliki kebiasaan unik dalam konsumsi makanan pokok, yaitu singkong.

Setelah mencicipi makanan khas Kampung Cirende, Bey sangat terkesan dengan cita rasa dan kualitas gizi makanan tersebut, terutama singkong yang dinilainya kaya akan protein dan berpotensi menjadi alternatif pangan di masa depan.

"Singkong memiliki potensi besar dalam menjaga kesehatan dan sangat layak menjadi pilihan alternatif pangan untuk masa depan," ujar Dicky.

Lebih lanjut, Dicky menegaskan bahwa keberadaan Kampung Cirende harus terus dilestarikan agar tidak tergerus oleh pengaruh budaya asing dan ancaman alih fungsi lahan. Kampung Cirende telah mendapatkan penetapan sebagai Kawasan Masyarakat Hukum Adat (KMHA), yang memberikan pengakuan resmi negara atas eksistensi kampung ini. Selain itu, Pj Gubernur meminta agar sertifikasi tanah Kampung Cirende segera diurus untuk menjamin aspek legalitasnya.

Di sisi lain, Bey Machmudin juga mengangkat isu penting terkait pengelolaan lahan eks TPA Leuwigajah yang memiliki luas sekitar 80 hektare.

Menurutnya, lahan tersebut bisa dioptimalkan sebagai kawasan ekowisata yang mendukung pelestarian Kampung Cirende.

"Pj Gubernur menyarankan agar lahan eks TPA Leuwigajah dioptimalkan sebagai kawasan ekowisata, karena pemanfaatan lahan ini bisa mendukung kelestarian Kampung Cirende, terutama mengingat kepemilikannya tersebar di antara Provinsi, KBB, Kota Bandung, dan Kota Cimahi," pungkas Dicky. 

Kampung Cirende dan eks TPA Leuwigajah, dua isu yang tampaknya berbeda, namun keduanya berpotensi menjadi model pelestarian budaya dan lingkungan di Kota Cimahi serta wilayah sekitarnya. 

Rekaman CCTV Ungkap Aksi Perusakan APK Dikdik-Bagja, Cawalkot Nomor Urut 1 Serukan Perdamaian

Pelaku Perusak APK Paslon Dikdik-Bagja di Cimahi Terekam CCTV Warga

CIMAHI, SURAT KABAR – Sebuah rekaman CCTV beredar memperlihatkan aksi perusakan alat peraga kampanye (APK) pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi Nomor Urut 1, Dikdik S. Nugrahawan dan Bagja Setiawan, di wilayah Leuwigajah.

Dalam video tersebut, terlihat dua pelaku mengendarai sepeda motor, dengan salah satu pelaku turun dan merusak spanduk pasangan calon (Paslon) Dikdik-Bagja sebelum kembali melarikan diri. Dugaan kuat, aksi ini dilakukan secara terencana dan sistematis.

Ketua Tim Advokasi Paslon Dikdik-Bagja, Theodorik Gultom, mengecam aksi tersebut dan mendesak pihak berwenang segera mengambil tindakan.

“Kami menduga ini adalah tindakan terencana yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk merusak jalannya kampanye damai di Pilkada Cimahi,” ujarnya saat melaporkan kejadian ini ke Bawaslu.

Theodorik juga mengimbau agar pelaku segera diungkap dan Bawaslu meningkatkan patroli untuk menjaga ketenangan di Cimahi selama masa kampanye. 

Calon Wali Kota Nomor Urut 1, Dikdik S. Nugrahawan, turut menyatakan kesedihannya atas perusakan tersebut.

“Saya sangat sedih melihat perusakan ini, karena warga Cimahi dikenal cinta damai. Tindakan seperti ini jelas merusak komitmen kampanye damai yang sudah disepakati,” ungkap Dikdik.

Meski APK yang rusak mencapai ratusan juta rupiah, Dikdik menegaskan bahwa hal yang lebih penting adalah menjaga ketenangan masyarakat.

“Kerugian materil bisa diganti, tapi kedamaian masyarakat harus dijaga. Saya minta masyarakat, terutama tim pemenangan dan relawan, untuk tidak terpancing emosi,” tambahnya.

Ia juga menyerukan agar penanganan kasus ini sepenuhnya dipercayakan kepada Bawaslu dan aparat terkait. 

“Jangan biarkan tindakan pengecut ini merusak suasana damai di Cimahi. Kami maju untuk Cimahi yang lebih baik, masyarakat yang Sugema, Sejahtera, Unggul, Gemilang,” tegasnya.

Polres Cimahi Gagalkan Peredaran Narkoba, 24 Tersangka Ditangkap dengan Barang Bukti Rp1,2 Miliar

Polres Cimahi Berhasil Gagalkan Sindikat Peredaran Narkotika

CIMAHI, SURAT KABAR - Polres Cimahi kembali memperketat operasi pemberantasan narkoba di wilayah hukumnya, dengan berhasil mengamankan 24 tersangka dalam berbagai kasus narkoba sepanjang 1 hingga 23 Oktober 2024.

Kapolres Cimahi AKBP Tri Suhartanto menjelaskan, Sat Narkoba Polres Cimahi telah menangkap para tersangka yang terlibat dalam penyalahgunaan berbagai jenis narkotika, seperti sabu, ganja, tembakau sintetis, psikotropika, dan obat keras terbatas (OKT). 

"Total barang bukti yang berhasil diamankan bernilai sekitar Rp1,2 miliar, dan kami memperkirakan upaya ini telah menyelamatkan sekitar 10 ribu jiwa," ungkap Tri dalam konferensi pers di Mapolres Cimahi, Rabu (23/10/2024).

Barang bukti yang disita meliputi 359,12 gram sabu, 128,71 gram ganja, 48,36 gram tembakau sintetis, 12.927 butir OKT, serta 2.131 butir psikotropika.

Mayoritas kasus yang diungkap melibatkan sabu dengan 14 tersangka. Sementara kasus lainnya meliputi ganja, tembakau sintetis, psikotropika, dan OKT.

Tri juga memaparkan bahwa para tersangka akan dikenakan berbagai pasal sesuai dengan jenis kasusnya, dengan ancaman hukuman mulai dari 4 tahun hingga seumur hidup, dan denda mencapai miliaran rupiah. 

Polres Cimahi berkomitmen untuk terus memperkuat upaya penindakan demi menciptakan lingkungan yang lebih aman dari peredaran narkoba.

Pemerintah Kota Cimahi Tekan Produksi Sampah dengan Mengolah Limbah Menjadi Produk Bernilai Melalui Hibah Printer 3D dari Unjani

Pj Wali Kota Cimahi, Dicky Saromi saat Menghadiri Hibah Printer 3D dari Unjani

CIMAHI, SURAT KABAR- Dalam upaya mengurangi produksi sampah, Pemerintah Kota Cimahi menjalin kerja sama dengan Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani) yang baru-baru ini memberikan hibah printer 3D.

Teknologi ini diharapkan dapat mengolah sampah menjadi produk bernilai jual dan memiliki daya tarik estetika. Penyerahan hibah tersebut berlangsung pada Rabu, 23 Oktober 2024.

Pj Wali Kota Cimahi, Dicky Saromi, mengungkapkan rasa terima kasih dan apresiasi terhadap dukungan Unjani.

“Hibah ini adalah bagian dari tri dharma perguruan tinggi yang mendukung pengabdian masyarakat melalui program getpoint. Program ini selaras dengan visi kami di Cimahi yang fokus pada green economy, teknologi, people, dan industrial tourism,” jelas Dicky saat ditemui di aula b Pemkot Cimahi.

Dicky menekankan pentingnya memberdayakan masyarakat agar lebih sadar dan peduli terhadap lingkungan.

“Edukasi dari perguruan tinggi seperti Unjani sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan dalam kehidupan sehari-hari,” lanjutnya.

Dengan menggunakan printer 3D, Dicky percaya bahwa sampah, terutama plastik, dapat diolah menjadi produk yang berguna. 

"Kami ingin menjadikan limbah yang tidak terpakai menjadi barang bernilai melalui teknologi ini. Ini adalah langkah penting untuk mengurangi beban lingkungan sekaligus menciptakan nilai ekonomi,” ungkapnya.

Dicky juga menekankan bahwa selain menyediakan alat, Unjani juga akan memberikan pelatihan penggunaan printer 3D tersebut. 

“Kami akan melihat produk-produk souvenir yang dapat dihasilkan dari barang-barang bekas, dan kami optimis ini akan memberikan dampak positif,” ujarnya.

Mengenai pengelolaan sampah, Dicky menyatakan bahwa pemerintah akan mempermudah proses pengumpulan dan pengangkutan limbah ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Cimahi. 

"Contohnya adalah TPST Sentiong, yang terus diberdayakan untuk mengurangi ketergantungan pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti. Namun, keberhasilan ini sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat dalam pengumpulan dan pengolahan sampah,” pungkas Dicky.

Dicky Saromi Dapat Perpanjangan Jabatan, Siap Hadapi Tiga Tantangan Utama di Cimahi

Dicky Saromi usai Terima SK Perpanjangan Sebagai Pj Wali Kota Cimahi

CIMAHI, SURAT KABAR - Pj Wali Kota Cimahi, Dicky Saromi, resmi menerima Surat Keputusan (SK) perpanjangan masa jabatannya dari Menteri Dalam Negeri. 

SK tersebut diserahkan langsung oleh Pj Gubernur Jawa Barat sebagai pengakuan atas kinerja positif Dicky selama satu tahun terakhir.

Pj Gubernur Jawa Barat menyampaikan bahwa perpanjangan jabatan ini diberikan berdasarkan capaian kinerja Dicky Saromi, yang dinilai mampu memajukan Kota Cimahi. 

Dalam amanatnya, Dicky diminta untuk terus mempertahankan pencapaian positif tersebut.

"Pesan dari Pj Gubernur Jawa Barat jelas, ada tiga agenda utama yang harus diprioritaskan, yakni penanganan sampah, pengembangan transportasi melalui bus rapid transit (BRT), serta kesiapan menyambut Pilkada 2024," ujar Dicky kepada media usai menerima SK perpanjangan di Gedung Sate, Selasa (22/10/24).

Dicky menegaskan dirinya siap menjalankan tugas-tugas tersebut dengan penuh komitmen. Ia juga berharap pelaksanaan Pilkada 2024 dapat berjalan lancar hingga terpilihnya Wali Kota definitif.

Selama masa jabatannya, Dicky berhasil membawa Pemkot Cimahi meraih prestasi dalam pengendalian inflasi, yang mendapatkan penghargaan Dana Insentif Fiskal dari pemerintah pusat. 

"Ini adalah bukti nyata dari upaya kita menjaga stabilitas inflasi di Cimahi," tutupnya.

Peran Santri Masa Kini, Berjuang Melawan Kebodohan dan Membentuk Masa Depan

Santri memperingati Hari Santri Nasional di Cimahi

CIMAHI, SURAT KABAR – Peran santri di era modern terus berkembang, tidak hanya dalam menjaga warisan perjuangan para pendahulu, tetapi juga dalam menghadapi tantangan masa kini. 

Hal tersebut ditekankan oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kota Cimahi, Budi Raharja, dalam peringatan Hari Santri Nasional Tingkat Kota Cimahi yang berlangsung meriah di Lapang Apel Kantor Pemerintah Daerah, Selasa (22/10/2024).

Mengusung tema “Menyambung Juang Merengkuh Masa Depan”, acara ini dihadiri sekitar 600 santri dari 40 pondok pesantren se-Kota Cimahi serta sejumlah tokoh masyarakat, Forkopimda, dan ulama.

Budi Raharja menegaskan bahwa perjuangan santri masa kini harus diarahkan untuk memberantas kebodohan dan kemunduran dengan "angkat pena" sebagai senjata utamanya.

“Jika para pendahulu berjuang melawan penjajah dengan angkat senjata, maka santri saat ini berjuang melawan kebodohan dan kemunduran dengan angkat pena,” ujar Budi. 

Ia menambahkan, santri memiliki tanggung jawab untuk tidak hanya menjaga nilai-nilai luhur yang diwariskan, tetapi juga berkontribusi dalam membangun masa depan bangsa yang lebih baik.

Budi juga menekankan pentingnya keyakinan diri di kalangan santri, mencontohkan tokoh-tokoh penting seperti presiden, wakil presiden, dan banyak pejabat negara yang berlatar belakang santri. 

"Santri harus percaya diri karena santri bisa menjadi apa saja, asalkan terus berjuang, berusaha, dan tidak menyerah," tegasnya.

Selain itu, Budi berpesan kepada para santri agar tidak hanya fokus pada ilmu agama, tetapi juga menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. 

"Kuasai ilmu pengetahuan dan teknologi, teruslah berinovasi dan berkontribusi untuk meraih masa depan Indonesia yang gemilang," tandasnya.

Peringatan Hari Santri Nasional ini menjadi momentum penting untuk memperkuat peran santri dalam membangun masa depan bangsa, menegaskan kontribusi santri tidak hanya penting pada masa perjuangan kemerdekaan, tetapi juga dalam mewujudkan cita-cita Indonesia yang lebih maju dan berdaya saing.

Disnaker Kota Cimahi Siap Bahas UMK 2025, Tunggu Kepastian Formulasi

Disnaker Cimahi siap bahas UMK 2025 menunggu formula upah Kemenaker

CIMAHI, SURAT KABAR – Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cimahi dalam waktu dekat akan mulai membahas Upah Minimum Kota (UMK) tahun 2025 bersama Dewan Pengupahan Kota Cimahi. Pembahasan tersebut menunggu kepastian terkait formulasi penghitungan upah yang akan ditetapkan oleh Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) RI.

Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jamsostek Disnaker Kota Cimahi, Febie Perdana, mengungkapkan bahwa pihaknya siap memulai diskusi meskipun formulasi penghitungan upah masih menunggu keputusan dari pusat.

"Pembahasan UMK akan segera dimulai bersama Dewan Pengupahan yang terdiri dari pemerintah, buruh, dan pengusaha," ujar Febie, Selasa (22/10/2024).

Febie menjelaskan bahwa saat ini belum ada surat resmi dari Kemenaker terkait penetapan UMK tahun 2025, namun setelah formulasi resmi diumumkan, perhitungan UMK akan segera dilakukan. 

"Kami masih menunggu formulasi dari Kemenaker, dan setelah ada, akan langsung dilakukan penghitungan dengan Dewan Pengupahan," lanjutnya.

Disnaker Kota Cimahi juga berencana melakukan simulasi penghitungan UMK berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan, yang memperhitungkan tiga variabel utama: Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), inflasi, dan indeks alfa.

"Sebelum ada keputusan resmi, kami akan melakukan simulasi penghitungan sesuai dengan peraturan yang ada," jelas Febie.

Selain itu, Febie menyebutkan bahwa mayoritas perusahaan di Cimahi sudah mematuhi ketentuan UMK yang ditetapkan, meskipun ada beberapa yang terkendala karena pengurangan pesanan.

"Rata-rata perusahaan sudah patuh, namun ada yang masih menyesuaikan upah karena order yang menurun," katanya.

Untuk diketahui, UMK Kota Cimahi pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 3,24 persen, dari Rp3.514.093,25 menjadi Rp3.627.880, berdasarkan SK Gubernur Jawa Barat Nomor: 561.7/Kep.804-Kesra/2023. 

Namun, Febie menambahkan bahwa kondisi perusahaan saat ini cukup terpengaruh oleh situasi ekonomi global yang menyebabkan berkurangnya pesanan.

"Perusahaan di Cimahi juga terdampak kondisi ekonomi global, sehingga order mengalami penurunan," pungkas Febie.

DP3AP2KB Kota Cimahi Tingkatkan Peran Karang Taruna dalam Pemberdayaan Masyarakat

DP3AP2KB Kota Cimahi Tingkatkan Peran Karang Taruna dalam Pemberdayaan Masyarakat

CIMAHI, SURAT KABAR – Kepala DP3AP2KB Kota Cimahi, Fitriani Manan, menyatakan bahwa pembinaan terhadap Karang Taruna terus ditingkatkan sebagai bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan sosial. 

“Karang Taruna merupakan organisasi yang memiliki peran penting dalam membangun kesejahteraan sosial di masyarakat, dan ini terbukti dari kegiatan mereka selama Bulan Bakti Karang Taruna (BBKT),” ujar Fitriani saat menghadiri acara di Alam Wisata Cimahi, Selasa (22/10/2024).

Menurutnya, DP3AP2KB bertanggung jawab dalam melakukan pembinaan terhadap Karang Taruna, termasuk dalam hal monitoring dan evaluasi program-program yang direncanakan organisasi tersebut. 

Ia menambahkan bahwa tugas dan fungsi Karang Taruna juga beririsan dengan beberapa dinas lain, seperti Dinas Sosial dan Disbudparpora.

“Kami terus memantau dan mengevaluasi rencana kerja Karang Taruna untuk memastikan program mereka berjalan sesuai rencana. Ini bagian dari pembinaan yang kami lakukan,” jelasnya.

Dalam peringatan BBKT kali ini, Karang Taruna berhasil menyelenggarakan beberapa kegiatan sosial seperti pemeriksaan kesehatan gratis dan pemberian santunan bagi anak yatim dan kaum disabilitas. 

Kegiatan ini diadakan secara mandiri oleh anggota Karang Taruna, termasuk dalam penggalangan dana.

“Meski belum banyak, ini merupakan awal yang sangat baik. Mereka berhasil menyelenggarakan kegiatan secara mandiri, yang tentu saja sangat kami apresiasi,” kata Fitriani.

Ia juga menyebut bahwa pemuda di Kota Cimahi semakin menganggap Karang Taruna sebagai organisasi yang berkomitmen untuk ikut serta dalam pembangunan Kota Cimahi. 

"Karang Taruna selalu dilibatkan dalam berbagai kegiatan masyarakat, mulai dari lomba kelurahan hingga posyandu, yang menunjukkan kerja nyata mereka," tutup Fitriani.

Raffi Ahmad Dilantik Jadi Utusan Khusus Presiden, Siap Angkat Budaya Indonesia ke Dunia

Raffi Ahmad saat dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden

SURAT KABAR  —  Nama Raffi Ahmad kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, bukan karena kariernya di dunia hiburan, melainkan karena ia baru saja dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. 

Penunjukan Raffi sebagai utusan khusus ini bertujuan untuk meningkatkan citra Indonesia di dunia internasional, terutama di sektor seni, budaya, dan diplomasi.

Raffi Ahmad, yang dikenal sebagai salah satu entertainer terbesar di Indonesia, dianggap mampu membawa pengaruh positif di bidang diplomasi budaya. 

Sebagai selebriti dengan puluhan juta pengikut di media sosial, Raffi diharapkan dapat membantu mempromosikan seni dan budaya Indonesia secara global.

Dalam kabinet baru yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, Raffi Ahmad bukan satu-satunya figur publik yang ditunjuk untuk posisi strategis. 

Musisi ternama Yovie Widianto juga dipercaya sebagai Staf Khusus yang akan mendukung promosi seni dan budaya Indonesia di kancah internasional. 

Keduanya akan berkolaborasi dalam berbagai proyek diplomasi budaya yang melibatkan seni dan hiburan.

Tugas Raffi sebagai Utusan Khusus ini mencakup peningkatan citra Indonesia di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. 

Dengan popularitas dan jaringan internasional yang ia miliki, Raffi diharapkan mampu menarik perhatian dunia pada potensi besar yang dimiliki Indonesia, baik dari segi seni maupun ekonomi.

Namun, tantangan besar juga menanti Raffi dalam peran barunya ini. Diplomasi budaya membutuhkan pendekatan yang lebih formal dan mendalam dibandingkan dengan dunia hiburan yang selama ini Raffi geluti. 

Meski demikian, Raffi terlihat optimis dan siap menjalankan tugas yang diberikan oleh Presiden Prabowo. 

Dalam beberapa wawancara, Raffi menyatakan bahwa ini adalah bentuk pengabdian yang berbeda dari yang pernah ia lakukan sebelumnya.

“Ini amanah yang besar, dan saya merasa terhormat bisa dipercaya untuk mempromosikan Indonesia. Kami memiliki potensi seni dan budaya yang luar biasa, dan saya ingin dunia melihat hal itu,” kata Raffi.

Penunjukan Raffi Ahmad dan Yovie Widianto dalam kabinet baru ini menunjukkan bahwa Presiden Prabowo ingin memanfaatkan kekuatan figur publik dalam upaya memajukan seni, budaya, dan ekonomi kreatif. 

Ini juga merupakan strategi untuk lebih mendekatkan generasi muda dengan isu-isu kenegaraan melalui figur yang mereka kagumi.

Langkah ini dinilai sebagai strategi cerdas yang dapat membawa perubahan signifikan dalam cara Indonesia memposisikan dirinya di dunia internasional. 

Raffi Ahmad diharapkan dapat menarik perhatian generasi muda global untuk mengenal lebih dalam tentang Indonesia melalui konten-konten kreatif dan diplomasi budaya.

Sebagai Utusan Khusus, Raffi Ahmad akan memiliki tanggung jawab besar dalam menjembatani hubungan budaya Indonesia dengan dunia internasional. 

Ini juga menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkenalkan potensi pariwisata Indonesia di luar negeri, terutama di tengah persaingan global yang semakin ketat.

Dengan kemampuan komunikasi yang baik dan popularitas yang luar biasa, Raffi Ahmad diyakini bisa membawa perubahan positif dan membantu Indonesia bersaing di level internasional, terutama di sektor seni dan budaya.

Penunjukan Raffi Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah strategis untuk mempromosikan seni, budaya, dan ekonomi kreatif Indonesia di dunia internasional. 

Dengan peran barunya ini, Raffi diharapkan bisa membawa perubahan positif dan memperkuat citra Indonesia di kancah global. 

Publik Indonesia, terutama para penggemar Raffi, menyambut baik kabar ini dan berharap Raffi bisa menjalankan tugasnya dengan sukses.

Bappenda Cimahi Optimis Capai Target Pajak 2024, Tersisa 7,4 Persen

Kepala Bappenda Kota Cimahi, Mochamad Ronny

CIMAHI, SURAT KABAR - Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi, Muhammad Ronny, menyatakan optimisme bahwa target pajak Kota Cimahi tahun 2024 sebesar Rp216 miliar dapat tercapai.

Hingga 17 Oktober 2024, realisasi pendapatan pajak sudah mencapai Rp200 miliar, atau sekitar 92,6 persen dari target.

"Dari target pajak Rp216 miliar, sampai 17 Oktober 2024 terealisasi Rp200 miliar, artinya kita masih ada sisa target Rp16 miliar atau sekira 7,4 persen. InsyaAllah akhir tahun bisa tercapai," ujar Ronny, Selasa (22/10/24).

Saat ini, Bappenda sudah berhasil mencapai target triwulan ketiga dan sedang fokus pada target triwulan keempat yang merupakan sisa dari target 7,4 persen tersebut. 

Ronny menjelaskan, terdapat 9 mata pajak yang dikelola oleh Bappenda, yaitu Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan), Pajak Makanan dan Minuman, Pajak Tenaga Listrik, Pajak Jasa Perhotelan, Pajak Jasa Kesenian dan Hiburan.

"Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) masih menjadi primadona dengan target Rp60 miliar, dan targetnya saat ini sudah terpenuhi, bahkan mencapai 103 persen," kata Ronny. 

Dengan PBB yang sudah melebihi target, sisa 7,4 persen target pajak tersebar di mata pajak lainnya. 

Meski demikian, Ronny mengakui bahwa Bappenda menghadapi beberapa tantangan, terutama terkait dengan data yang masih perlu diperbarui, seperti objek PBB yang belum teridentifikasi pemiliknya dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) ganda.

"Karena belum teridentifikasi, potensi pajak dari PBB tersebut belum terserap. Ini menjadi potensi pajak yang belum tergali," jelasnya.

Ronny juga menekankan bahwa meskipun pajak merupakan kewajiban warga tanpa imbalan langsung, manfaatnya dapat dirasakan melalui pembangunan di daerah.

Ia menyarankan agar Pemerintah Daerah memikirkan sumber pendapatan lain untuk meningkatkan penerimaan daerah.

Terkait dengan sisa target pajak, Ronny menyatakan bahwa semua mata pajak di Kota Cimahi masih "on the track" dan tidak ada yang meleset. 

"Tinggal kita optimalkan sisa waktu yang ada. Saya optimis bahkan nanti bisa melampaui target," ujarnya.

Ronny menambahkan, pada tahun 2023, target pajak sebesar Rp203 miliar tercapai, dan pada tahun ini target meningkat menjadi Rp216 miliar, yang berarti ada peningkatan target sebesar 13 persen.

Namun, dari beberapa mata pajak yang belum mencapai target, sektor pajak jasa kesenian dan hiburan menjadi yang tertinggi dengan target Rp291 juta, namun baru terealisasi Rp68 juta. 

"Mungkin kendalanya saat ini di tahun politik, sehingga panggung-panggung hiburan seperti event musik tidak banyak diselenggarakan," jelas Ronny.

Ronny menjelaskan, dalam kondisi normal, pajak dari tiket hiburan dikenakan tarif sebesar 10 persen.