Antusias Siswa Sambut Program MBG Perdana di SMKN 3 Cimahi

SURAT KABAR CIMAHI – Ratusan siswa SMKN 3 Cimahi menyambut dengan penuh antusias pelaksanaan perdana program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah pada Jumat, 29 Agustus 2025. 

Program ini sejak lama ditunggu para siswa, bahkan banyak yang kerap menanyakan kapan MBG mulai berjalan di sekolah mereka.

Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Industri dan Masyarakat, Latifah Pujiastuti mengatakan sejak bulan Juli para siswa kerap menagih terus kapan MBG akan dilaksanakan di SMKN 3 Cimahi. 

"Berarti ini merupakan sesuatu yang ditunggu-tunggu dan anak-anak begitu antusias,” ujarnya , saat dihubungi melalui pesan WhatsApp, Jum'at (29/8/25).

Pada uji coba tersebut, Latifah menerangkan MBG diberikan kepada siswa kelas 10 dan 11 dari lima jurusan, yakni Kuliner, Desain dan Produksi Busana, Perhotelan, Manajemen Perkantoran, serta Desain Komunikasi Visual, dengan total penerima sebanyak 1.235 siswa.

Distribusi makanan MBG pada tahap awal ini disuplai dari Dapur Citeureup yang berlokasi di Jalan Permana No. 79, Cimahi. 

Pemilihan dapur tersebut, menurut Latifah, didasarkan pada jarak yang dekat dengan sekolah sehingga memudahkan proses distribusi sekaligus meminimalisasi risiko makanan basi akibat perjalanan jauh.

“Kami telah melakukan MoU sekitar dua minggu lalu dengan dapur ini. Kenapa kami pilih, karena secara spasial dapur ini yang paling dekat dengan kampus SMKN 3 Cimahi,” jelas Latifah.

Dalam uji coba pertama, menu yang disajikan adalah burger dengan standar kualitas yang dinilai cukup baik. 

Pihak sekolah juga menekankan koordinasi yang intens dengan penyedia MBG, termasuk melakukan kunjungan langsung ke dapur sehari sebelum pelaksanaan untuk memastikan kesiapan.

Meski demikian, Latifah menyoroti isu keamanan makanan tetap menjadi perhatian. Mengingat di beberapa daerah lain sempat terjadi kasus keracunan akibat MBG, pihak sekolah menegaskan langkah antisipasi sudah dilakukan dengan ketat.

“Kami yakin program ini bukan main-main. Pemerintah sudah berusaha menyelenggarakan dengan baik, dari pemilihan bahan makanan, proses memasak, hingga adanya ahli gizi yang menghitung kalori serta kandungan gizi setiap menu," tegasnya 

Bahkan, sambung Latifah, pihak sekolah meminta pihak dapur melakukan tes kesehatan kepada pegawainya, mulai dari tes rektal hingga tes hepatitis.

Selain itu, sekolah juga menyimpan sampel makanan hingga tiga hari sebagai bentuk pengawasan, untuk memastikan keamanan apabila sewaktu-waktu muncul dugaan kontaminasi. 

"Wali kelas pun ditugaskan mendampingi siswa ketika menyantap hidangan, meskipun guru tidak ikut mencicipi," ujarnya.

Latifah mengungkapkan, program MBG ini dijadwalkan berjalan secara reguler mulai 1 September 2025, setiap hari kerja dari Senin hingga Jumat. 

Ia menegaskan manfaat program ini sangat besar, terutama bagi siswa yang tidak sempat sarapan sebelum berangkat sekolah.

“Dengan adanya dukungan makan siang ini, anak-anak akan mendapat tambahan kalori yang bermanfaat untuk daya konsentrasi belajar. Menunya pun lengkap, ada karbohidrat, protein nabati, hewani, sayuran, susu, hingga buah. Insya Allah ini berdampak positif pada energi dan fokus mereka,” tuturnya.

Pihak sekolah juga terbuka memberikan masukan kepada penyedia makanan. Dapur pelaksana bahkan mengizinkan permintaan khusus dari sekolah, misalnya menu tradisional seperti menu tradisional Indonesia, atau menu modern seperti spaghetti.

Mengenai mekanisme pengawasan, Latifah menyebut pengelolaan gizi dilakukan secara terukur. 

Kata Latifah, pihaknya juga menggandeng ahli gizi untuk menghitung kalori dan protein setiap menu. Pengawasan dilakukan mingguan dengan laporan kepada kepala dapur. 

"Pihak sekolah sudah melakukan visitasi dan memastikan standar kebersihan serta SOP dipenuhi,” tegasnya.

Tak hanya berdampak pada kesehatan, program MBG juga dinilai meringankan beban siswa secara ekonomi. 

“Beberapa anak bilang ke saya, program ini bisa menghemat uang jajan mereka. Jadi MBG ini bukan hanya menyelamatkan perut, tapi juga membantu anak-anak menabung,” pungkas Latifah. (SAT)

Konvensi Hak Anak Jadi Landasan, Cimahi Mantapkan Diri Menuju Kota Layak Anak

SURAT KABAR, CIMAHI - Pemerintah Kota Cimahi menegaskan komitmennya dalam memperkuat perlindungan anak dengan menggelar Pelatihan Konvensi Hak Anak pada Rabu-Kamis, 27-28 Agustus 2025, di Ballroom Mal Pelayanan Publik Kota Cimahi. 

Kegiatan yang diinisiasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk serta Keluarga Berencana (DP3AP2KB) ini menjadi langkah strategis untuk menjadikan Cimahi sebagai Kota Layak Anak (KLA) sekaligus merespons tantangan besar di era digital.

Pelatihan ini melibatkan 60 peserta dari berbagai elemen, mulai dari perangkat daerah, akademisi, dunia usaha, media massa, perwakilan masyarakat, hingga Forum Anak Kota Cimahi. Kehadiran mereka diharapkan memperkuat jejaring dan sinergi antar-stakeholder dalam mewujudkan ekosistem ramah anak.

Kepala Bidang P3A DP3AP2KB Kota Cimahi, Neneng Mastoah, menegaskan bahwa kegiatan ini adalah bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam memastikan pemenuhan hak anak.

“Kami ingin memastikan seluruh hak anak terpenuhi, mulai dari pendidikan, kesehatan, rasa aman, hingga ruang berekspresi. Upaya ini melibatkan pemerintah, dunia usaha, tokoh masyarakat, akademisi, hingga media agar bersama-sama membangun generasi berkualitas,” ujarnya.

Neneng menyoroti perkembangan teknologi digital yang kini menjadi peluang sekaligus risiko bagi tumbuh kembang anak. Ia menekankan pentingnya edukasi kepada orang tua agar mampu mendampingi anak dalam penggunaan gawai.

“Orang tua jangan sampai tertinggal dari anak-anaknya dalam hal teknologi. Pengawasan dan pemahaman harus seimbang agar anak memanfaatkan sisi positif digitalisasi tanpa terjerumus pada dampak negatifnya,” jelasnya.

Cimahi saat ini baru meraih predikat Pratama dalam penilaian KLA setelah sebelumnya dua tahun absen dari nominasi. Neneng menyebut, tahun depan pihaknya menargetkan predikat Utama dengan sejumlah langkah nyata.

“Tahun depan kami targetkan naik ke predikat Utama. Salah satu langkahnya adalah membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan Perempuan dan Anak yang diharapkan mulai beroperasi pada 2026. Regulasi sudah disiapkan melalui Peraturan Wali Kota,” ungkapnya.

Ia juga mengajak seluruh peserta pelatihan untuk menjadi agen perubahan. 

“Hak-hak anak harus dijaga bersama karena mereka adalah generasi penerus bangsa menuju Indonesia Emas 2045,” tegasnya.

Sementara itu, narasumber dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Ikeu Tanziha, menjelaskan bahwa Konvensi Hak Anak bertumpu pada empat pilar utama: melindungi, memenuhi, menghargai, dan memajukan hak anak. Pilar ini, kata Ikeu, harus diterjemahkan dalam kebijakan nyata di tingkat daerah.

“Implementasi di daerah harus mengacu pada konvensi, termasuk penyediaan layanan publik ramah anak, pendidikan inklusif, serta ruang bermain yang aman,” ujarnya.

Ia juga mendorong Cimahi untuk meningkatkan predikat KLA tahun depan. “Kita jadikan Kota Cimahi kota yang ramah untuk anak baik di ruang bermain, ruang publik, sekolah, hingga di rumah ibadah,” tandasnya.

Dengan terselenggaranya pelatihan ini, Pemkot Cimahi berharap komitmen mewujudkan Kota Layak Anak dapat berjalan konsisten. Setiap anak di Cimahi diharapkan terlindungi haknya, tumbuh dalam lingkungan yang aman, serta menjadi generasi unggul yang berdaya saing untuk masa depan. (SAT)

HIPMI Cimahi Resmikan Kantor Sekretariat Baru, Fokus Dorong UMKM dan Kurangi Pengangguran

SURAT KABAR, CIMAHI – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kota Cimahi meresmikan kantor sekretariat baru pada Rabu, 27 Agustus 2025. 

Kehadiran sekretariat ini diharapkan menjadi pusat kolaborasi, pembinaan, sekaligus akselerasi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mengurangi angka pengangguran di Cimahi.

Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudhistira menegaskan bahwa langkah ini sejalan dengan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat perekonomian lokal. 

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan HIPMI tidak boleh berhenti pada tataran seremonial, melainkan harus diarahkan pada kerja sama konkret.

“Hubungan dengan pemerintah tidak hanya sebatas mitra pembinaan, tetapi juga perlu diarahkan pada kerja sama nyata, misalnya dengan pemanfaatan aset-aset milik Pemkot Cimahi agar bisa memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat,” tegas Adhitia.

Saat ini, HIPMI Kota Cimahi menaungi sekitar 90 anggota yang bergerak di berbagai sektor usaha, mulai dari industri tekstil, jasa, pertambangan, lembaga pelatihan kerja (LPK), hingga layanan kesehatan. Keberagaman sektor tersebut dinilai menjadi kekuatan dalam memperluas jaringan usaha dan menciptakan lapangan kerja baru.

Langkah strategis ini mendapat apresiasi langsung dari Pemerintah Kota Cimahi. 

Adhitia menilai keberadaan sekretariat HIPMI akan mempermudah sinergi dengan pemerintah, terutama dalam mendorong penciptaan iklim usaha yang sehat serta mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

“Keberadaan HIPMI dengan sekretariat barunya ini bukan hanya simbol, tetapi wadah nyata bagi para pengusaha muda untuk tumbuh bersama, sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah dalam menekan pengangguran,” ujar Adhitia.

Ketua HIPMI Kota Cimahi, Aria Putra Perdana, mengungkapkan pihaknya meluncurkan program pembinaan kewirausahaan melalui kurikulum bertajuk Bangkit Maju Berkibar.

Program ini dirancang untuk memperkuat kapasitas pengusaha muda dalam mengelola usaha secara berkelanjutan.

“Dalam perkembangannya, usaha para anggota sudah menunjukkan progres signifikan, dengan omzet bulanan mulai dari Rp25 juta hingga di atas Rp100 juta,” terang Aria.

Dengan peresmian sekretariat ini, HIPMI Cimahi menegaskan peran strategisnya sebagai motor penggerak ekonomi daerah. 

"Harapannya, pusat kolaborasi ini dapat melahirkan lebih banyak inovasi bisnis, memperluas lapangan kerja, serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi Kota Cimahi," tandas Aria. (SAT)

Forum 4 Almamater Dukung Penuh Program Pemkot Cimahi, Dorong Sinergi Polres dan Kodim untuk Stabilitas Kota

CIMAHI, SURAT KABAR – Dukungan terhadap program pembangunan Pemerintah Kota Cimahi kembali menguat. Forum 4 Almamater, yang beranggotakan LSM GBR, Moonraker, XTC, dan Brigez, secara resmi menyatakan komitmen untuk mendukung penuh langkah Pemkot Cimahi dengan fokus pada stabilitas keamanan serta ketertiban sosial.

Deklarasi dukungan tersebut disampaikan dalam forum bersama pada Selasa (26/8/2025). Hadir dalam kegiatan itu perwakilan aparat keamanan dan pemerintah daerah, di antaranya KBO Polres Cimahi Suryo, Pasi Intel Kodim Cimahi Kapten Arm Erfan Suntoro S.H., serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Cimahi, Mardi.

“Kolaborasi harmonis antara aparat keamanan dan pemerintah daerah adalah contoh nyata bahwa sinergi lintas sektor mampu menciptakan iklim kondusif bagi masyarakat. Melalui berbagai program, tujuan utamanya adalah memberikan manfaat bagi warga agar hidup lebih sejahtera dan aman,” ujar Azwar Rinaldi dari LSM GBR Kota Cimahi.

Menurut Azwar, dukungan Forum 4 Almamater tidak berhenti pada deklarasi simbolis. Komitmen itu akan diwujudkan melalui aksi nyata, mulai dari kegiatan sosial, edukasi publik, hingga pengawasan partisipatif terhadap kebijakan pemerintah yang berpihak pada masyarakat.

“Kami forum 4 almamater siap bersinergi, berkontribusi, serta menjadi bagian dalam mendukung keberhasilan program-program pemerintah. Kami juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, dan persatuan demi kemajuan Kota Cimahi yang lebih baik,” jelasnya.

Keterlibatan tokoh-tokoh organisasi turut memperkuat sinergitas ini, seperti Janjan selaku Ketua Moonraker Cimahi, Ubo sebagai Ketua XTC Cimahi, serta Kang Andrian dari Brigez Kota Cimahi. Menurut mereka, keberhasilan pembangunan daerah mustahil tercapai tanpa stabilitas keamanan yang dijaga bersama oleh semua pihak.

Dalam pandangan Forum 4 Almamater, tantangan Cimahi bukan hanya pada pembangunan fisik, tetapi juga sosial. Menjaga persatuan masyarakat di tengah dinamika perkotaan dianggap sebagai kunci penting agar kebijakan pembangunan dapat berjalan efektif.

Hal ini diamini oleh Kepala Bakesbangpol Cimahi, Mardi, yang menyampaikan apresiasinya terhadap komitmen Forum 4 Almamater. Ia menilai dukungan dari berbagai elemen masyarakat akan memperkuat fondasi demokrasi sekaligus mencegah potensi gesekan sosial.

"Kami melihat bahwa kolaborasi yang harmonis antara aparat keamanan dan pemerintah daerah menjadi contoh nyata bagaimana sinergi lintas sektor mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi masyarakat," kata Mardi.

Ia menegaskan, dukungan yang terbangun bukan sekadar wacana, tetapi akan ditindaklanjuti dengan kegiatan nyata di lapangan, termasuk program sosial, kegiatan edukasi, hingga pengawasan partisipatif terhadap kebijakan publik.

“Dengan semangat kebersamaan, sinergitas, dan gotong royong, kami percaya bahwa Kota Cimahi akan terus melangkah maju menjadi kota yang aman, nyaman, dan sejahtera bagi seluruh warganya,” tandas Mardi. (SAT)

Honorer Cimahi yang Gagal Seleksi P3K Tetap Punya Kesempatan Lewat Skema Paruh Waktu

SURAT KABAR, CIMAHI – Ratusan tenaga honorer atau pegawai non-ASN di Kota Cimahi menghadapi ketidakpastian status kepegawaian seiring kebijakan pemerintah pusat yang akan menghapus honorer pada 2025. 

Namun, Pemkot Cimahi memastikan tidak akan tinggal diam. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDM) Kota Cimahi, Lilik Setyaningsih, menegaskan pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah agar tenaga honorer tetap memiliki peluang berkarier di lingkungan pemerintahan, meski mereka gagal dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Menurut Lilik, pegawai honorer yang tidak lolos pada seleksi tahap pertama telah kembali diberi kesempatan di tahap kedua. Sementara mereka yang kembali gagal di tahap dua, Pemkot membuka opsi penempatan melalui skema P3K paruh waktu yang sudah diatur dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Untuk tahap 1 yang tidak lolos diikutkan pada tahap 2, kalau tahap 2 mereka tidak lolos, dikutkan di skema paruh waktu yang berdasarkan database BKN,” ujar Lilik saat dikonfirmasi, Selasa (26/8/2025).

Data BKPSDM mencatat, setidaknya 120 pegawai non-ASN di Kota Cimahi hingga kini belum terserap ke dalam formasi P3K. Angka ini menambah daftar panjang tenaga kerja yang masih menunggu kepastian status mereka di tengah kebijakan pemerintah pusat mengenai penataan tenaga honorer.

Lilik menegaskan, pihaknya telah mengusulkan penerapan skema P3K paruh waktu ke pemerintah pusat. Usulan ini dianggap sebagai solusi alternatif bagi mereka yang gagal seleksi baik pada tahap pertama maupun kedua.

“Sudah diusulkan sesuai data yang kami terima dari Badan Kepegawaian Negara (BKN),” tegasnya.

Ia menjelaskan, dasar hukum skema ini mengacu pada Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Nomor B/3832/M.SM.01.00/2025 tentang Pengusulan P3K Paruh Waktu. 

Aturan tersebut menjadi pegangan daerah untuk memberikan ruang legal bagi tenaga honorer yang selama ini mengisi kekosongan di berbagai lini pelayanan publik.

Meski demikian, Lilik menambahkan bahwa mekanisme seleksi P3K paruh waktu tetap mengikuti regulasi pusat tanpa ada perlakuan khusus. Tidak ada prioritas berdasarkan lama masa pengabdian maupun jenis pekerjaan. 

“Mekanismenya mengikuti surat dari Menpan-RB, jadi tidak ada prioritas tambahan selain yang diatur dalam aturan itu,” jelasnya.

Kebijakan penempatan tenaga paruh waktu ini juga diambil untuk menjawab kebutuhan daerah terhadap sumber daya manusia yang fleksibel, sekaligus mengurangi keresahan tenaga honorer menjelang penghapusan status mereka pada 2025. 

Dengan adanya skema ini, Pemkot Cimahi berupaya memastikan tidak ada pegawai honorer yang kehilangan mata pencaharian tanpa solusi yang jelas.

Namun, Lilik menekankan bahwa proses implementasi formasi P3K paruh waktu masih menunggu petunjuk teknis lebih lanjut dari pemerintah pusat. Artinya, Pemkot Cimahi hanya bisa menyiapkan usulan dan menanti tindak lanjut kebijakan resmi agar bisa segera dieksekusi.

Terkait dampak sosial-ekonomi dari penghapusan tenaga honorer, Lilik menyebut Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) juga tengah menyiapkan skema pengalihan. Pemerintah ingin memastikan setiap honorer memiliki pilihan, baik melalui jalur P3K paruh waktu, seleksi CPNS, maupun alternatif pekerjaan lain yang sesuai dengan kemampuan masing-masing.

“Kita arahkan mereka untuk dapat mencari alternatif pekerjaan lain atau dapat mengikuti seleksi CPNS,” kata Lilik. (SAT)

12 Peserta PPPK di Cimahi Gagal Lulus, 7 Orang Meninggal dan 5 Tidak Memenuhi Syarat

SURAT KABAR, CIMAHI – Sebanyak 12 peserta seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi tahun 2024 di Kota Cimahi, Jawa Barat, resmi dibatalkan kelulusannya. 

Keputusan ini diumumkan langsung oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi melalui surat resmi Wali Kota Cimahi Nomor: KP/2/BKPADMD/2025.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengelola Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Cimahi, Lilik Setyaningsih, menjelaskan bahwa pembatalan tersebut dilakukan setelah hasil verifikasi dokumen dan pemberkasan tahap kedua pengajuan Nomor Induk Pegawai (NIP). 

Dari 716 peserta yang lolos seleksi tahap kedua, ditemukan 12 orang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PPPK.

“Pembatalan kelulusan PPPK formasi tahun 2024 untuk tahap 2 sudah diumumkan secara resmi. Hal ini sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Lilik saat dikonfirmasi, Senin (25/8/2025).

Dari total 12 orang yang dibatalkan, lima peserta diketahui tidak lagi aktif bekerja di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Cimahi sehingga gagal melengkapi dokumen persyaratan.

“Karena tidak bisa melengkapi dokumen, maka kelulusannya harus dibatalkan agar tidak tercatat sebagai PPPK,” jelas Lilik.

Selain itu, tujuh peserta lainnya dinyatakan gugur lantaran meninggal dunia atau memilih mengundurkan diri. Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Nomor 6 Tahun 2024, kondisi tersebut secara otomatis membuat kelulusan mereka dibatalkan.

“Bagi peserta yang meninggal dunia maupun mengundurkan diri, sesuai aturan memang harus dibatalkan,” tambah Lilik.

Kasus ini terungkap ketika Pemkot Cimahi sedang melakukan proses pengajuan NIP tahap 2 bagi 716 peserta PPPK. Dari pemberkasan yang masuk dari OPD, baru diketahui terdapat peserta yang tidak memenuhi syarat, meninggal dunia, atau mengundurkan diri.

“Data itu baru terdeteksi saat proses pemberkasan NIP, sehingga tidak bisa kami usulkan dan otomatis kelulusannya dibatalkan,” beber Lilik.

Untuk diketahui, pengadaan PPPK formasi tahun 2024 di Cimahi dilaksanakan dalam dua tahap. Pada tahap pertama, Pemkot Cimahi telah melantik 920 orang PPPK dan menyerahkan Surat Keputusan (SK) Wali Kota Cimahi. Sementara tahap kedua saat ini masih dalam proses pengusulan NIP, dengan jumlah peserta yang tersisa sebanyak 704 orang setelah pembatalan 12 kelulusan.

“Untuk tahap pertama sudah selesai dengan pelantikan 920 PPPK. Tahap kedua masih berjalan, tetapi setelah proses validasi, hanya peserta yang memenuhi syarat yang akan diproses NIP-nya,” tandas Lilik. (SAT)

Pelestarian Budaya Lokal, Pemkot Cimahi Dorong Tari Campernik Menjadi Warisan Nasional

SURAT KABAR, CIMAHI – Upaya pelestarian budaya lokal kembali mendapat sorotan setelah Pemerintah Kota Cimahi melalui Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga (Disbudparpora) menegaskan bahwa Tari Campernik, yang ditampilkan dalam rangkaian peringatan HUT ke-80 RI, berpotensi dikembangkan hingga ke tingkat nasional.

Pertunjukan massal ini digelar di kawasan Alun-Alun Cimahi pada Minggu, 24 Agustus 2025, dengan melibatkan ratusan penari dari berbagai sanggar seni. Acara bertajuk Kariaan Tari Campernik itu menjadi simbol semangat kebersamaan sekaligus sarana menegaskan identitas kultural masyarakat Cimahi.

Kepala Disbudparpora Kota Cimahi, Achmad Nuryana, menilai bahwa kehadiran Tari Campernik tidak hanya sekadar perayaan seremonial, tetapi juga bentuk kolaborasi kreatif yang bisa mengangkat citra budaya lokal di kancah lebih luas.

“Tari Campernik merupakan salah satu bentuk perayaan HUT RI ke-80. Tarian ini adalah hasil kolaborasi dari berbagai sanggar tari yang dibina oleh Dewan Kebudayaan Kota Cimahi (DKKC). Kami berharap tarian ini bisa ditampilkan secara rutin dan menjadi identitas budaya Kota Cimahi,” kata Achmad.

Ia menambahkan, partisipasi dari berbagai daerah di Jawa Barat dalam pertunjukan tersebut memperlihatkan potensi besar yang dimiliki Tari Campernik.

“Dengan keterlibatan berbagai daerah di Jawa Barat, kami optimis Tari Campernik ini bisa berkembang ke tingkat nasional, bahkan mendapat hak paten sebagai tarian khas Kota Cimahi,” ujarnya.

Meskipun jumlah pasti penari belum terdata, hampir seluruh sanggar tari di Kota Cimahi ambil bagian. Menurut Achmad, seluruh elemen kreatif, mulai dari koreografi, musik, lagu, hingga kostum, sepenuhnya merupakan hasil karya seniman lokal yang tergabung dalam DKKC.

“Ke depan, tentu tarian ini akan terus disempurnakan, termasuk dalam aspek kekompakan dan kostum, yang juga dikerjakan oleh teman-teman bidang fashion di DKKC,” jelasnya.

Tak hanya itu, pihaknya berharap keberhasilan Tari Campernik mampu memicu lahirnya inovasi seni lain yang lebih fenomenal dari Cimahi.

“Selain itu kami berharap keberhasilan Tari Campernik dapat menjadi pemicu lahirnya karya-karya seni lain yang lebih fenomenal dari Kota Cimahi,” tandas Achmad. (SAT)

Ribuan Biker Padati Lapangan PT INTI Bandung Rayakan Satu Dekade Bandung NMAX Community

SURAT KABAR – Ribuan bikers tumpah ruah memenuhi Lapangan PT INTI, Palasari, Kabupaten Bandung, pada Sabtu (23/8/2025). Sekitar seribu peserta hadir untuk merayakan peringatan satu dekade berdirinya Bandung NMAX Community (BNC).

Gelaran bertajuk ‘One Decade Grand Reunion’ ini menjadi titik temu yang istimewa, bukan hanya karena menandai perjalanan sepuluh tahun komunitas, tapi juga karena menyatukan kembali lintas generasi anggota yang pernah tergabung dalam BNC.

Momentum ini menghadirkan nuansa reuni yang kental. Anggota lama yang sempat vakum kembali hadir, bergabung dengan anggota aktif, hingga wajah-wajah baru yang baru saja mengenal komunitas. Semua menyatu dalam suasana hangat, memperlihatkan bahwa BNC bukan hanya tentang kendaraan, melainkan tentang menjaga silaturahmi.

Ketua Pelaksana Anniversary, Erwin, memaparkan bahwa rangkaian acara dibuka dengan doa bersama sebagai bentuk rasa syukur atas perjalanan panjang komunitas selama satu dekade. 

Setelah itu, suasana dibuat semakin khidmat dengan seremoni ulang tahun yang melibatkan seluruh peserta, lengkap dengan simbolis potong tumpeng dan sorak sorai kebersamaan.

Tidak berhenti di situ, panitia juga menyiapkan sajian hiburan yang cukup beragam. Mulai dari penampilan talent-talent lokal dengan musik khas anak muda yang energik, hingga pertunjukan band yang membawa nostalgia bagi anggota lama. Seluruh rangkaian hiburan dirancang untuk menyatukan generasi berbeda yang hadir dalam perayaan ini.

“Alhamdulillah, kegiatan ini murni terlaksana berkat dukungan penuh sponsor dan para member, serta founder dan ketua umum yang selalu konsisten mendukung BNC hingga berusia 10 tahun,” ujar Erwin saat diwawancarai awak media di lokasi.

Dalam rangkaian perayaan, BNC menggelar city rolling dari Tegallega menuju lokasi acara yang disambut meriah oleh para peserta. Konvoi ini jadi salah satu momen paling ditunggu karena menghadirkan semangat kebersamaan ribuan bikers.

Keseruan makin lengkap dengan doorprize yang bikin peserta semangat. Mulai dari motor listrik, helm, sampai hadiah seru lainnya.

“Kami ingin berbagi kebahagiaan dengan seluruh peserta, termasuk yang hadir membeli produk sponsor,” tambah Erwin.

Bukan cuma hiburan semata, malam harinya acara makin hangat dengan prosesi potong tumpeng sebagai wujud rasa syukur. Semua peserta kompak nyanyiin lagu ulang tahun bareng, bikin suasana tambah meriah sebelum lanjut ke penutup.

Buat Erwin, momen ini makin spesial karena hadirnya anggota dari berbagai generasi jadi nilai penting yang nggak bisa dilewatkan.

“Tujuannya adalah mempersatukan semua anggota, baik yang lama, yang baru, maupun yang sudah tidak aktif. Semua kami undang untuk bersilaturahmi,” ucapnya.

Bukan cuma anggota BNC yang datang, lebih dari 120 komunitas motor lain juga ikut meramaikan, termasuk Indonesia Max Owner (IMO) sebagai induk organisasi.

“IMO itu ibarat payung besar yang menaungi komunitas ini. Jadi, kehadiran mereka bikin acara terasa makin istimewa,” kata Erwin.

Ia pun berharap momentum ini bisa jadi contoh nyata buat komunitas motor lain di Indonesia, bahwa kebersamaan harus sejalan dengan semangat tertib berkendara.

Ketua Umum Bandung NMAX Community (BNC), Zainal Arifin, melihat perjalanan komunitas hingga mencapai usia 10 tahun sebagai sesuatu yang luar biasa dan penuh makna. Menurutnya, capaian ini tidak bisa dilepaskan dari kekompakan dan loyalitas para anggota yang selalu menjaga rasa kebersamaan sejak awal berdiri.

Ia menekankan, sepuluh tahun bukan waktu yang sebentar bagi sebuah komunitas motor untuk tetap eksis, terlebih di tengah dinamika perubahan zaman dan berbagai tantangan yang harus dihadapi.

“Motor bagi kami hanyalah alat, yang terpenting adalah silaturahmi. Karena merasa seperti keluarga, BNC bisa bertahan sampai saat ini,” ujarnya.

Zainal juga menegaskan, pencapaian satu dekade ini harus dijadikan momentum untuk melangkah lebih jauh. Ia berharap BNC bisa terus solid, guyub, dan semakin bermanfaat, tidak hanya bagi anggotanya, tetapi juga bagi masyarakat luas dengan menjadi contoh tertib berlalu lintas dan menjunjung tinggi budaya berkendara yang aman.

“Ke depan BNC ingin lebih solid, guyub, serta menjadi pelopor keselamatan lalu lintas,” tuturnya.

Sementara itu, Founder IMO, Acho Bule, menyoroti perkembangan Max Series di Indonesia yang semakin pesat.

“Awalnya, ketika Max Series hadir di Indonesia, baru ada N-Max dan T-Max. Sekarang sudah menjadi trendsetter besar. Perjalanan 10 tahun ini menunjukkan persaudaraan yang luar biasa,” katanya.

Menurutnya, BNC telah berkembang menjadi salah satu komunitas motor pelopor di Indonesia. Saat ini, jumlah anggota aktif sudah lebih dari tiga ratus orang. Jika digabungkan dengan mereka yang sudah tidak aktif sejak awal berdiri, totalnya bisa mencapai lebih dari seribu anggota.

Acho tersenyum saat mengingat awal perjalanan BNC. Tempat nongkrong mereka dulu tak lebih dari sebuah warung kecil, tapi justru di situlah semangat kebersamaan tumbuh.

“Tapi karena semangat kebersamaan,akhirnya lahirlah organisasi besar yang bisa menaungi banyak pecinta motor di Indonesia,” kenangnya.

Perayaan satu dekade BNC tidak hanya menampilkan kebersamaan, tetapi juga memperlihatkan urgensi komunitas motor sebagai wadah pembinaan disiplin dan solidaritas.

Dengan ribuan bikers hadir, acara ini menjadi bukti bahwa komunitas bukan hanya tentang hobi berkendara, melainkan juga tentang membangun budaya tertib di jalan dan menjaga nilai kekeluargaan di tengah masyarakat. (SAT)

Joget di Lampu Merah Bandung, Antara Hiburan dan Krisis Moral Publik

SURAT KABAR – Publik Kota Bandung digegerkan oleh sebuah video viral berdurasi 14 detik yang memperlihatkan seorang pria berkostum wanita berjoget di perempatan Jalan Cibaduyut. Video tersebut bukan hanya mengundang tawa, tetapi juga menimbulkan keprihatinan. 

Pasalnya, aksi tersebut berinteraksi dengan orang dengan gangguan kejiwaan (ODGJ) yang tengah duduk termenung di pembatas jalan lampu merah, hingga memicu perdebatan di jagat maya.

Video yang diunggah akun TikTok @tuanelvano pada Jumat (8/8) itu diberi judul “ODGJ bertemu orang waras” dan langsung menuai respons masif. Hingga saat ini, video tersebut telah disukai lebih dari 96 ribu pengguna, mendapat 4 ribu komentar, dan dibagikan lebih dari 29 ribu kali. 

Namun, sorotan warganet bukan semata pada aksi joget itu sendiri, melainkan pada fenomena “ngemis online” melalui live streaming TikTok yang dinilai menyimpang dari norma sosial.

Banyak pengguna media sosial menilai sang pria sejatinya sehat dan tidak layak mengemis, meski ia berdalih joget di jalan demi memperoleh saweran. Kritik warganet pun menguat, menyoroti bagaimana fenomena ini mengaburkan batas antara hiburan, kebutuhan ekonomi, dan eksploitasi publik.

Psikolog sekaligus Dosen Psikologi Sosial Universitas Padjadjaran, Hammad Zahid Muharram, M.Psi., menilai fenomena ini mencerminkan kompleksitas norma sosial di masyarakat digital. 

Menurutnya, perilaku “joget untuk saweran” tidak lepas dari dinamika norma injungtif yang datang dari tekanan penonton untuk menolong dan norma deskriptif di mana orang cenderung mengikuti tindakan donasi yang dilakukan orang lain.

“Nah ini berhubungan sama norma. Kalau secara sosial ada yang disebut norma injungtif sama norma deskriptif. Norma injungtif itu datangnya dari penonton biasanya. Karena sebagai penonton kita tuh harusnya nolong kalau ada yang membutuhkan. Terus kalau norma deskriptifnya, ketika ada orang lain yang donasi, saya merasa harus ikut juga,” ujar Zahid.

Menurutnya, perilaku tersebut akhirnya dimanfaatkan dengan memunculkan rasa iba publik. Banyak yang awalnya menolong, hingga memberi gift atau saweran, namun kemudian dijadikan strategi bertahan hidup. 

Dalam analisis psikologi, hal ini masuk dalam konsep moral disengagement yakni melepaskan tanggung jawab moral atas suatu tindakan karena dianggap tidak merugikan orang lain.

“Joget-joget yang tidak jelas, bahkan berperilaku lebih dari orang gila, secara normatif itu salah. Tetapi pelaku menganggap dirinya tidak merugikan siapa pun. Ia menilai itu sekadar hiburan agar orang lain bisa menikmatinya, sehingga aspek moral diletakkan di luar dirinya,” jelas Zahid.

Lebih jauh, Zahid menilai hadirnya internet melahirkan dualisme moral. Aktivitas di dunia maya sering kali tidak memiliki relevansi langsung dengan kehidupan nyata. Hal ini membuat seseorang lebih mudah berperilaku menyimpang karena merasa aman dalam ruang digital.

“Internet itu membuat kita punya dualisme moral. Apa yang dilakukan di dunia maya bisa berbeda dengan di dunia nyata. Orang bisa bebas berkomentar, menghina, atau menertawakan tanpa mempertimbangkan dampaknya. Inilah yang memicu bias standar moral dalam masyarakat digital,” katanya.

Ia menekankan bahwa fenomena ini bukan sekadar soal hiburan, tetapi juga menyentuh ranah sosial, tata kota, dan regulasi. Jika dilakukan di ruang privat, fenomena joget tersebut mungkin tidak menjadi masalah. 

Namun, ketika dilakukan di ruang publik seperti perempatan jalan, ia menyentuh aspek kenyamanan bersama dan berpotensi merusak estetika kota.

“Memang meresahkan, karena di Kota Bandung yang indah ini tiba-tiba ada sosok orang tersebut joget di lampu merah. Ini perlu ditangani secara sosial. Namun sebelum itu, kita harus memahami dulu standar moral masyarakat terhadap fenomena ini. Kalau dilihat dari aspek tata kota, maka ini masuk ranah pemerintahan. Regulasi harus dibuat agar tidak ada lagi fenomena serupa di ruang publik,” pungkas Zahid.

Fenomena ini memperlihatkan bagaimana perkembangan teknologi dan ekonomi digital mampu mengaburkan batas moral serta norma sosial di masyarakat. 

Urgensinya kini terletak pada bagaimana pemerintah, masyarakat, dan platform digital menata kembali ruang publik agar tidak tercemar oleh perilaku-perilaku yang mereduksi nilai sosial hanya demi popularitas dan keuntungan instan. (SAT)

Belajar Bukan Hanya Teori, Siswa SMKN 3 Cimahi Hadirkan Industri Kuliner di Dalam Sekolah

SURAT KABAR, CIMAHI - Aroma roti panggang dan kopi hangat menyambut setiap pengunjung yang datang ke Tillu Coffee and Eatery, sebuah aula sekolah yang disulap menjadi kafe kecil oleh siswa-siswi jurusan kuliner SMKN 3 Kota Cimahi. 

Bukan sekadar ruang pamer, kafe ini menjadi tempat di mana para remaja menyalurkan kreativitas, menantang diri, dan belajar tentang arti kerja keras serta kemandirian.

Pada Jumat (22/8/2025), ratusan pengunjung menyaksikann dan mencicipi langsung Culinary Display Kreasi Rasa Inovasi Karya siswa siswi SMKN 3 Kota Cimahi.

Di sana, siswa kelas XI Kuliner 3 dengan penuh semangat menampilkan hasil belajar mereka, mulai dari fruit carving yang rumit, kue dan roti dengan tampilan modern, minuman segar inovatif, hingga makanan khas Nusantara dan western. 

Semua tersaji dalam suasana riuh namun penuh kebanggaan.

Hobi yang Menemukan Jalannya

Bagi Tiara Putri Wulandari, memasak bukan sekadar keterampilan, melainkan bagian dari hidupnya sejak kecil. Kini, hobinya itu semakin terasah di bangku SMKN 3 Cimahi.

“Aku emang hobi masak, makanya aku ngambil jurusan kuliner. Aku banyak banget pelajaran dari jurusan kuliner ini, dari cara mengolah, bukan hanya makanan Indonesia, tapi juga makanan luar,” ungkap Tiara dengan senyum sumringah.

Namun, perjalanan tidak selalu mulus. Tantangan sering muncul, baik dari resep yang rumit hingga kerja sama tim yang beragam. 

“Pasti ada kesulitannya masing-masing, tapi karena kitanya terus berusaha dan mau belajar, pasti bisa dilakukan,” katanya mantap.

Kreativitas Jadi Jalan Belajar Mandiri

Di sudut lain, Anggun Armanda sibuk menawarkan produk buatannya, kue soes kering, milk bun, hingga cappuccino cincau yang langsung diserbu pengunjung. 

Ia bercerita dengan penuh semangat bahwa seluruh hasil penjualan produk siswa dikembalikan untuk kebutuhan produksi berikutnya.

“Jadi ini dijual, baik untuk orang di luar maupun di dalam SMK. Profitnya buat sekolah lalu dibelikan bahan lagi, jadi terus berjalan,” terang Anggun.

Baginya, belajar di jurusan kuliner bukan hanya soal resep, tetapi juga soal berwirausaha, mengatur modal, hingga melayani konsumen. “Prakteknya dari kelas 10, tapi dari kelas 11 ini selama 3 bulan full kita masak di kafe,” katanya sambil tersenyum malu.

Dari Sekolah Menuju Dunia Nyata

Kepala Program Keahlian Kuliner, Widya Widina, menegaskan bahwa kegiatan ini adalah bagian dari ujian praktik sistem blok. 

“Selama satu bulan setengah, siswa fokus belajar kuliner, lalu diakhiri dengan pameran karya. Setelah itu, mereka masuk ke teaching factory, di mana siswa benar-benar mengelola kafe sendiri,” jelasnya.

Menurut Widya, siswa tidak hanya belajar memasak, tetapi juga mengelola bisnis kecil. 

“Mereka yang jadi kasir, yang melayani pembelian, menyiapkan bahan, sampai membagi tugas dapur. Semua dilakukan oleh siswa. Itu yang membuat mereka semakin mandiri,” paparnya.

Ia menambahkan, respon siswa sangat positif. 

"Mereka merasa kegiatan ini bukan beban, tapi justru menyenangkan. Karena mereka merasakan realitas kerja di industri, bukan hanya teori di kelas,” ujarnya.

Harapan dan Masa Depan

Bagi Widya, program ini juga menjadi inspirasi bagi adik kelas agar memiliki gambaran nyata saat nanti memasuki kelas XI. Pameran dibuka tidak hanya untuk warga sekolah, tetapi juga masyarakat umum.

“Kami ingin pembelajaran ini meningkatkan kompetensi siswa, membuat mereka percaya diri, dan siap menghadapi dunia kerja,” harap Widya.

Di balik senyum ceria para siswa, ada kerja keras, keberanian mencoba, dan semangat untuk tidak menyerah. 

Dari ruang kelas hingga kafe sederhana, mereka belajar bahwa sebuah hobi bisa berkembang menjadi keahlian, dan keahlian bisa menjadi bekal hidup yang berharga. (SAT)

Kereta Cepat Whoosh Dinilai Potensial, Namun Terkendala Konektivitas dan Persaingan Jalan Tol

SURAT KABAR, BANDUNG BARAT – Anggota Komisi VII sekaligus Badan Legislasi DPR RI. Ir. H. Bambang Haryo Soekartono, melakukan kunjungan kerja ke Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) di Stasiun Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Selasa (19/8/2025). 

Kunjungan tersebut bertujuan untuk meninjau langsung potensi layanan Kereta Cepat Whoosh rute Jakarta–Bandung yang digadang mampu menjadi transportasi modern andalan masyarakat.

Bambang mengungkapkan, potensi Kereta Cepat Whoosh cukup besar dengan tingkat keterisian penumpang mencapai 75 persen pada akhir pekan dan sekitar 50 persen pada hari kerja. 

Namun, ia mengingatkan bahwa keberadaan jalan tol baru yang ditargetkan Presiden Joko Widodo sejak lama bisa menjadi kompetitor serius bagi moda transportasi ini.

“Sebenarnya sangat potensial kalau tidak ada kompetisi lainnya yang akan dibangun, yaitu jalan tol yang dulu sudah ditargetkan Pak Jokowi,” ujarnya kepada wartawan di lokasi.

Bambang menambahkan, jika jalan tol baru tersebut terealisasi, maka waktu tempuh kendaraan roda empat dari Jakarta ke Bandung bisa hanya sekitar 45 menit hingga 1 jam. Menurutnya, kondisi itu berpotensi menggerus kemampuan operasional KCIC.

“Ini tentu akan menggerus kemampuan operasional atau menemui kesulitan untuk biaya operasional dari kereta cepat ini,” tuturnya.

Selain itu, ia menyoroti pengaruh bandara. Sebelumnya, Bandara Husein Sastranegara sempat ditutup sehingga faktor keterisian penumpang (load factor) KCIC masih terjaga.

Namun, kini bandara tersebut kembali dibuka bahkan akan difungsikan secara internasional.

“Sekarang kan Husein Sastranegara ini dibuka kembali apalagi akan dibuka internasional, maka tentu ini juga akan mengurus kemampuan KCIC atau kereta cepat ini untuk menutup biaya operasional,” ungkap Bambang.

Meski demikian, ia melihat peluang besar KCIC untuk mendukung sektor pariwisata, baik di Jawa Barat maupun di Jakarta.

Menurutnya, masing-masing wilayah memiliki daya tarik yang khas sehingga layanan kereta cepat dapat saling menunjang.

“Dengan adanya kereta cepat ini bisa menunjang kemampuan atau peningkatan pariwisata yang ada di wilayah Jawa Barat maupun Jakarta karena potensi wisatanya mempunyai kekhasan sendiri-sendiri,” kata Bambang.

Ia menilai Kereta Cepat Whoosh sangat potensial, namun masih menghadapi tantangan besar dalam aspek konektivitas transportasi, terutama di Jakarta.

“Transportasi Whoosh belum mencapai ke stasiun sentral Jakarta maupun belum terkoneksi dengan Bandara Halim Perdanakusumah. Jarak dari Halim sekitar 10 kilometer, sedangkan dari Stasiun Gambir sekitar 15,3 kilometer. Konektivitas menuju Whoosh menjadi cukup mahal,” jelasnya.

Ia menambahkan, meski di Padalarang sudah tersedia kereta feeder menuju Stasiun Bandung, masyarakat Jakarta masih harus menggunakan transportasi publik atau pribadi untuk menuju Stasiun Halim, yang menjadi titik keberangkatan KCIC. Hal ini dinilai mengurangi minat masyarakat.

Situasi serupa terjadi di Karawang. Menurut Bambang, lokasi stasiun Whoosh di Karawang tidak dekat dengan pusat fasilitas publik, industri, maupun perumahan.

Akibatnya, tingkat keterisian penumpang sangat rendah, rata-rata tidak sampai 1.000 orang per hari, padahal jumlah penduduk Kabupaten Karawang mencapai 2,5 juta jiwa.

“Ini juga menjadi kendala, demand dari Karawang sangat kecil. Padahal, kalau dioptimalkan, bisa lebih besar. Namun karena tidak terkoneksi dengan pusat-pusat publik, perdagangan, maupun perumahan, pemanfaatannya sangat rendah,” paparnya.

Kondisi ini berdampak pada operasional KCIC. Dari total 11 rangkaian kereta cepat yang dimiliki, hanya lima rangkaian yang beroperasi. 

Minimnya keterisian penumpang dinilai berpotensi memperbesar kerugian pengelola, seperti yang dialami PT Wijaya Karya (WIKA) pada 2023 dengan kerugian sekitar Rp7,12 triliun akibat investasi di KCIC.

“Ini satu tantangan besar. Bagaimana perbaikan manfaat transportasi kereta cepat bisa benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkas Bambang. (SAT)

Pengangguran, Kemiskinan, dan Stunting Jadi Fokus Ngatiyana di HUT ke-80 RI

SURAT KABAR, CIMAHI – Peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia di Kota Cimahi dimaknai Wali Kota Ngatiyana sebagai momentum refleksi dan evaluasi pembangunan. Upacara yang berlangsung di Lapangan Rajawali, Kota Cimahi, Minggu (17/8/2025), menjadi pengingat pentingnya mengisi kemerdekaan dengan kerja nyata untuk kesejahteraan rakyat.

Ngatiyana menegaskan bahwa semangat perjuangan para pendiri bangsa harus diterjemahkan dalam upaya menekan angka kemiskinan, pengangguran, dan stunting yang masih menjadi tantangan serius di Kota Cimahi.

“Dulu para pejuang berjuang dengan senjata, sekarang tugas kita bagaimana mengisi kemerdekaan, yaitu mensejahterakan masyarakat dengan seadil-adilnya,” kata Ngatiyana usai upacara.

Menurutnya, kemerdekaan akan terasa penuh makna apabila masyarakat terbebas dari masalah mendasar yang menghambat kualitas hidup. 

Ia menekankan bahwa penanganan pengangguran, kemiskinan, hingga stunting harus dipercepat agar Cimahi mampu berdiri sejajar dengan kota lain dalam pembangunan.

“Dan tidak ada lagi kemiskinan, tidak ada stunting, tidak pengangguran di Kota Cimahi, ini yang kita tekankan untuk mengisi kemerdekaan di Kota Cimahi,” tegasnya.

Selain persoalan kesejahteraan, Ngatiyana juga mengingatkan pentingnya memperkuat persatuan dan kesatuan masyarakat. 

Ia mengimbau seluruh warga Cimahi untuk menjadikan HUT Kemerdekaan sebagai momen meningkatkan kebersamaan, tanpa terjebak perbedaan identitas.

Nilai empat pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, menurut Ngatiyana harus terus ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari.

“Mudah-mudahan masyarakat Cimahi tertanam dalam hatinya cinta terhadap tanah air, dan persatuan dan kesatuan tanpa membedakan suku ras agama,” tandasnya. (SAT)

Kisah Siswi SMAN 2 Cimahi, Dari Seleksi Hingga Membawa Baki Bendera di HUT RI ke-80 di Kota Cimahi

SURAT KABAR, CIMAHI – Di tengah gegap gempita perayaan HariUlang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia, terdapat kisah penuh perjuangan dari para remaja yang dipercaya mengibarkan Sang Saka Merah Putih di Kota Cimahi. 

Salah satu sosok yang menyedot perhatian adalah Aisya Syita, siswi SMAN2 Cimahi, yang tampil sebagai pembawa baki bendera pusaka langsung di hadapan Wali Kota Cimahi, Ngatiyana.

Tugas itu bukanlah sesuatu yang datang begitu saja. Di balik senyum bangga yang ia tunjukkan, tersimpan kisah panjang tentang perjuangan melewati seleksi ketat, latihan disiplin, hingga rasa gugup yang tak terelakkan saat berada di momen bersejarah. 

Dari 262 peserta yang mendaftar seleksiPaskibraka, hanya 40 orang yang terpilih, dan Aisya menjadi salah satu di antaranya.

“Pesan dan kesan saya, pertama cukup menegangkan ya, karena khawatirnya tuh langsung tegang begitu,” ucap Aisya dengan suara bergetar saat ditemui usai prosesi penurunan bendera.

Ia mengaku sejak awal tidak menyangka bisa lolos seleksi. Proses seleksi yang dijalani sangat panjang, dimulai dari Februari hingga Mei, dengan berbagai tahapan seperti tes fisik, kesehatan, kedisiplinan, serta wawasan kebangsaan. 

Setelah dinyatakan lolos, tantangan baru menanti: latihan intensif yang berlangsung hampir setiap hari sejak Juli hingga menjelang perayaan kemerdekaan.

“Latihannya sekitar satu bulan, terus sejak awal itu memang lumayan susah. Dari ribuan yang daftar awalnya, kemudian disaring sampai tinggal 262, akhirnya masuk 40 orang. Deg-degannya luar biasa, tapi saat akhirnya berhasil menjalankan tugas, semua perjuangan itu terbayar,” ungkapnya sambil tersenyum lega.

Bagi Aisya, pengalaman ini tidak hanya sekadar menjadi pengibar bendera, melainkan juga pelajaran hidup tentang arti kedisiplinan, tanggung jawab, serta rasa cinta tanah air. Ia mengaku sangat terharu karena orang tuanya merasa bangga atas pencapaiannya. 

“Orang tua seneng banget, sampai nangis lihat saya di lapangan. Itu jadi kebahagiaan tersendiri,” katanya.

Di balik kisah Aisya, terdapat kerja keras tim pembina Paskibraka Kota Cimahi. Muhammad Rimas Faizi, Direktur Latihan Paskibraka 2025, menuturkan bahwa seluruh anggota tahun ini adalah wajah-wajah baru. 

Tantangan terbesar justru terletak pada upaya menyatukan perbedaan karakter, ego, dan latar belakang para peserta yang datang dari berbagai sekolah SMA, SMK, hingga MA dan pesantren.

“Awalnya mereka punya cara berpikir sendiri-sendiri, ada ego, ada perbedaan pengetahuan. Tugas kami adalah menyatukan mereka menjadi sebuah tim yang solid. Itu yang paling menantang. Tapi kini, mereka sudah bisa menunjukkan kualitas terbaiknya,” ujar Rimas dengan penuh kebanggaan.

Menurut Rimas, total anggota Paskibraka Cimahi 2025 berjumlah 40 orang, terdiri dari 38 yang bertugas di Cimahi dan dua orang lainnya yang dikirim sebagai perwakilan Jawa Barat. 

Semua berasal dari siswa kelas 10 dengan rentang usia 16–18 tahun, yang dinilai sebagai usia ideal untuk membentuk karakter dan jiwa kepemimpinan.

Rimas menambahkan, momentum tahun ini juga memiliki arti khusus. Perayaan HUT RI ke-80 di Cimahi dinilai berlangsung sangat megah dan penuh pembaruan. 

Selain kemeriahan acara, kehadiran Paskibraka menjadi simbol penting regenerasi generasi muda yang siap mengisi kemerdekaan dengan semangat baru.

“Menurut saya, perayaan tahun ini sangat baik dan sangat megah. Anak-anak ini adalah wujud nyata dari proses regenerasi yang sehat. Mereka tidak hanya bertugas di lapangan, tapi juga belajar tentang arti kebersamaan, tanggung jawab, dan nasionalisme,” tegasnya.

Kisah Aisya dan rekan-rekannya di Paskibraka Cimahi menjadi bukti bahwa di balik prosesi formal pengibaran bendera, terdapat cerita inspiratif tentang dedikasi, disiplin, dan kerja keras generasi muda.

Tugas itu bukan sekadar simbol, melainkan juga perjalanan panjang yang menempa mereka untuk menjadi pemimpin masa depan bangsa. (SAT)

Karnaval HUT RI ke-80 di Ecowik Cimahi Angkat Nilai Kebersamaan dan Semangat Gotong Royong

CIMAHI, SURAT KABAR – Suasana kemeriahan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 tampak jelas di kawasan Ekowisata Cimenteng (Ecowik), Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Minggu (17/8/2025). 

Warga dari empat RT di RW 12 Cipageran menampilkan berbagai atraksi dalam karnaval kemerdekaan yang sarat dengan nuansa sejarah perjuangan bangsa.

Dengan penuh semangat, warga mengenakan kostum unik yang mencuri perhatian. 

Ada yang tampil dengan properti tank baja, lodong, hingga mengenakan seragam tentara lengkap dengan replika senjata. 

Tak ketinggalan pula sejumlah warga berkostum ala pahlawan nasional yang menghadirkan suasana heroik, seolah membangkitkan kembali memori perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Cimahi, Rika Lisindarti, menyampaikan, kegiatan karnaval semacam ini sudah menjadi agenda rutin yang digagas masyarakat RW 12. 

Menurutnya, kegiatan tersebut bukan hanya sebatas perayaan seremonial, melainkan juga sarana membangun kebersamaan dan kesadaran akan makna kemerdekaan.

“Jadi untuk memperingati HUT Republik Indonesia ini, kita melakukannya tidak hanya seremonial saja ya, tapi kita ke warga itu, apa sih makna dari 17 Agustusan ini. Jadi biar tidak hanya seremonial nya saja yang mereka ingat, tapi kita harus mengingat jasa-jasa para pahlawan,” ungkap Rika saat ditemui di lokasi.

Ia menegaskan pentingnya masyarakat memahami sejarah perjuangan sebelum bangsa ini merdeka, agar semangat para pahlawan tetap menjadi inspirasi dalam kehidupan sehari-hari. 

"Untuk mengimplementasikannya dengan cara memberikan motivasi terus, jadi tetap harus gotong royong, semangat,” imbuhnya.

Lebih jauh, Rika juga berharap agar kegiatan karnaval seperti ini bisa semakin berkembang dan menjangkau wilayah yang lebih luas. 

Ia menyebutkan keinginannya agar di tahun mendatang, kegiatan serupa dapat digelar tidak hanya di RW 12, tetapi juga mencakup wilayah Cipageran, Citeureup, bahkan bisa menjadi agenda tingkat kota.

“Insya Allah tahun ke depan, bismillah, mudah-mudahan bisa diselenggarakan untuk Dapil 1 dan 2 wilayah Cipageran dan Citeureup. Insya Allah bisa berkembang lebih besar, bahkan sampai tingkat Kota Cimahi,” harap politisi PKS tersebut.

Sementara itu, tokoh masyarakat RW 12 Cipageran, Sumarno, menilai karnaval ini sebagai wujud nyata semangat kebersamaan warga dalam mengisi kemerdekaan. 

Menurutnya, peringatan HUT RI bukan hanya perayaan simbolis, tetapi juga momentum untuk menumbuhkan persatuan.

“Semangat bahu-membahu, mengadakan karnaval dan sebagainya. Dan semua ini adalah dari warga masyarakat dan untuk masyarakat. Kami hanya memotivasi bahwa kami akan mendukung, mensupport kegiatan ini, dan bisa dilaksanakan insya Allah setiap tahunnya,” ujar Sumarno.

Ia menjelaskan, peserta karnaval adalah warga dari empat RT di RW 12. Untuk menambah semarak, panitia menghadirkan dewan juri independen guna menilai kreativitas peserta. 

Pemenang lomba akan diumumkan pada malam pentas seni warga RW 12 yang dijadwalkan berlangsung 23–24 Agustus 2025.

“Karena kalau nanti jurinya dari internal, nanti ada keperpihakan. Jadi kami hadirkan juri independen, dan hasilnya akan diumumkan nanti di malam pentas seni,” jelasnya.

Selain itu, Sumarno juga memastikan bahwa panitia menyiapkan hadiah untuk memotivasi warga. 

“Ada hadiahnya, mungkin jutaan rupiah untuk juara pertama. Tentu berbeda dengan juara dua dan tiga, tapi semua peserta tetap akan mendapatkan apresiasi,” katanya dengan penuh semangat.

Sumarno menekankan, nilai utama dari kegiatan ini adalah persatuan dan gotong royong. 

"Ya harus selalu semangat, selalu gotong royong, selalu bersatu. Sehingga apa? Kalau tidak bersatu, maka kita akan jauh tertinggal dengan masyarakat yang lain. Kita tinggal mengisi kemerdekaan, peluangnya banyak,” tegasnya.

Ia menutup dengan harapan besar agar kegiatan ini menjadi contoh bagi masyarakat lain di Kota Cimahi. 

"Sehingga apa? Harapan kami akan menjadikan satu role model bagi masyarakat lain. Jadi Agustus itu betul-betul kita isi dengan semangat,” pungkasnya.

Karnaval HUT RI ke-80 di RW 12 Cipageran ini tidak hanya menghadirkan hiburan bagi warga, tetapi juga mengandung pesan penting tentang nilai perjuangan, kebersamaan, serta tanggung jawab generasi penerus untuk menjaga persatuan. 

Semangat gotong royong dan kebersamaan yang tercermin di acara tersebut diharapkan dapat terus menjadi inspirasi dalam kehidupan bermasyarakat di Kota Cimahi. (SAT) 

Pemprov Jabar Perluas Sekolah Rakyat Terintegrasi, Target 16 Unit Tercapai Tahun Ini

SURAT KABAR, CIMAHI – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan target ambisius membangun 16 Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) pada 2025. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. 

Namun, di balik optimisme tersebut, mengemuka tantangan krusial, yaitu kesiapan sumber daya, keberlanjutan program, dan jaminan mutu pembelajaran.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, mengungkapkan hal itu saat menghadiri Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di SRT 17 Kota Cimahi, yang berlokasi di Kantor Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Jalan Jenderal H. Amir Machmud No. 331, Cigugur Tengah, Jumat (15/8/2025).

“Dari 100 Sekolah Rakyat Terintisan atau Terintegrasi di Indonesia, Jawa Barat memiliki 13 sekolah. Salah satunya di Dinas Sosial, memanfaatkan bangunan milik Pemprov Jabar. Ada 4 kelas, 4 rombel, SMP 2 rombel, SMA 2 rombel,” ujarnya.

Jumlah siswa di SRT 17 Cimahi mencapai 100 orang, dengan dukungan 50 guru, kepala sekolah, dan wali asrama/wali asuh. Kurikulum di Jawa Barat diperkaya dengan muatan lokal Kepemimpinan Pancawaluya atau Generasi Pancawaluya.

“Selain 13 sekolah yang memanfaatkan bangunan Kementerian Sosial dan Pemda, ada juga milik kabupaten/kota yang direnovasi Kementerian PUPR dan kini beroperasi,” kata Herman.

Herman menambahkan, Kementerian Sosial telah menginformasikan rencana penambahan tiga sekolah lagi yang sedang dipersiapkan, termasuk proses renovasi dan rekrutmen siswa.

“Mudah-mudahan yang 3 akan segera tuntas, sehingga tahun ini Jawa Barat memiliki 16 Sekolah Terintegrasi,” ucapnya.

Saat ini, total siswa di 13 SRT Jawa Barat mencapai 1.380 orang, terdiri dari 75 siswa SD, 675 siswa SMP, dan 630 siswa SMA. Fasilitas yang tersedia diklaim lengkap: ruang kelas dengan peralatan belajar, laptop, laboratorium untuk SMP dan SMA, serta asrama dengan tempat tidur dan toilet yang memadai.

"Saya sudah cek, asrama lengkap, anak-anak dijamin betah,” ujarnya.

Meski demikian, Herman mengingatkan para guru, kepala sekolah, wali asuh, dan wali asrama agar memberikan perhatian khusus serta motivasi kepada siswa, terutama di awal masa tinggal di asrama.

“1-2 hari mungkin masih ingat rumah, tapi seminggu atau dua minggu kemudian diharapkan betah,” katanya.

Fasilitas makan diatur ketat, tiga kali sehari, dimasak khusus untuk 100 siswa.

“Dari sisi gizi, standar isi, dan kurikulum, ini luar biasa. Apalagi kami di Jawa Barat akan berikan tambahan muatan lokal,” ujarnya.

Seluruh kebutuhan dasar siswa ditanggung pemerintah, termasuk uang saku proporsional.

“Ya sekali-kali kan boleh mereka jajan, sama seperti anak-anak lainnya,” tambahnya. Sebagai dukungan tambahan, Gubernur Jawa Barat memberikan stimulus Rp20 juta untuk siswa SRT 17 Cimahi.

Namun, di tengah semangat memperluas akses pendidikan, ujian terbesar program ini tetap pada kualitas pengajaran, kapasitas tenaga pendidik, serta keberlanjutan pendanaan. 

Tanpa penguatan di aspek-aspek tersebut, target 16 sekolah berisiko hanya menjadi capaian angka, bukan lompatan mutu bagi masa depan generasi penerus Jawa Barat. (SAT)

SDN Cibabat Mandiri 2 Cimahi Tanamkan Cinta Budaya Lewat Permainan Tradisional

SURAT KABAR, CIMAHI – SDN Cibabat Mandiri 2, Kecamatan Cimahi Utara, menjadikan pengenalan permainan tradisional sebagai bagian dari pembelajaran rutin untuk menanamkan rasa cinta budaya di tengah maraknya penggunaan gadget di kalangan siswa. 

Kegiatan ini dilakukan setiap Jumat melalui intrakurikuler pramuka, di mana anak-anak diajak memainkan beragam permainan warisan Sunda seperti egrang, bakiak, dagongan, hingga gatrik.

Suasana ceria mengisi halaman sekolah pada Jumat pagi (15/8). Sejumlah siswa tampak berlari kecil menjaga keseimbangan di atas egrang bambu. 

Ada yang melangkah jauh, ada yang terjatuh lalu bangkit kembali. Muhammad Azis Nurhakim (11), siswa kelas VI, menjadi salah satu yang paling antusias.

“Seru. Bisa seneng-seneng, kaya kerja kelompok. Dari kecil sudah tahu permainan Sunda. Favorit saya jajangkungan, awi tapi jangkung kaya enggrang. Naik terus kaya lari, kaya egrang. Semuanya senang,” ujarnya sambil mengatur napas.

Azis mengaku, permainan tradisional sudah menjadi bagian dari kesehariannya. 

“Jarang main HP. Main tradisional. Paling buat komunikasi aja. Gurunya lucu-lucu, senang permainan Sunda,” tambahnya.

Sedangkan menurut Taufiq Ridwan, guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK), mengajak anak-anak bermain permainan tradisional di era digital bukan hal mudah. 

“Kalau sekarang kan anak-anak mainnya ke gadget, ke platform, jadi tidak main yang bergerak. Jadi agak susah untuk menerangkan ke anak. Tapi setelah kami terangkan dari awal sampai akhir, Alhamdulillah anak-anak senang dan mau mencoba permainan tradisional,” tuturnya.

Proses pengenalan dilakukan bertahap. Guru memperlihatkan peralatan, memberikan contoh, kemudian mengajak siswa mempraktikkan. 

“Sebelum bermain, kami menerangkan dulu alat-alatnya. Lalu guru mencoba terlebih dahulu sebagai contoh, kemudian anak-anak mulai mencoba,” kata Taufiq.

Permainan egrang menjadi tantangan tersendiri. 

“Guru pun hampir tidak ada yang bisa, namun saya bisa. Tapi untuk lari saya agak takut karena posisinya bukan di tanah. Egrang sebaiknya di tanah supaya cengkeramannya kuat,” ujarnya.

Tantangan lain ada pada langkah awal. Menurutnya, anak-anak biasanya pertama sulit, kedua pasti luka di kaki karena harus melepas sepatu. 

"Jadi sebelum ke anak, guru-guru yang bisa akan mencoba dulu. Setelah ada guru yang berhasil berjalan, anak-anak pun termotivasi untuk mencoba,” jelasnya.

Taufiq menambahkan, siswa kelas kecil biasanya lebih berani. 

“Yang paling antusias itu kelas 1, 2, dan 3. Kelas 4, 5, dan 6 sudah mulai malu. Kelas kecil kalau jatuh, bangun lagi, sedangkan yang besar agak segan,” katanya.

Selain permainan, sekolah juga menjalankan program “Kamis Nyunda” di mana siswa mengenakan pakaian adat Sunda dan berbahasa Sunda untuk menumbuhkan kebanggaan terhadap budaya daerah.

Bagi Taufiq, melihat siswa berkeringat dan tertawa saat bermain egrang atau bakiak adalah keberhasilan tersendiri. 

"Saat diberi penjelasan mereka penasaran, lalu setelah mencoba ingin mengulang lagi, walau waktunya terbatas,” ujarnya.

Sorak tawa para siswa SDN Cibabat Mandiri 2 mengiringi rangkaian HUT RI Ke -80 dan menjadi bukti bahwa permainan tradisional tetap hidup jika ada yang mau menjaga dan mengenalkannya. (SAT)