Ridwan Kamil Diguncang Dua Kasus, Atalia Tak Mau Komentari

SURAT KABAR, CIMAHI – Atalia Praratya memilih diam. Ia hanya melempar senyum tipis, lalu melangkah cepat masuk ke mobil. Tak satu pun kalimat penjelas keluar dari mulutnya saat ditanya soal dua perkara yang kini menjerat suaminya, Ridwan Kamil.

“Nanti saja ya,” kata Atalia singkat, seraya menutup pintu mobil, Kamis siang, 31 Juli 2025, usai menghadiri kegiatan di Sentra Abiyoso,Kota Cimahi.

Pernyataan itu, meski hanya sekelebat, menjadi sinyal sikap diam keluarga dekat terhadap badai isu yang tengah menerpa mantan Gubernur JawaBarat tersebut. 

Dua perkara yang menyita perhatian publik kini berada di pusaran nama Ridwan Kamil kasus dugaan korupsi dan gugatan perdata dari seorang selebgram.

Kasus pertama, sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK). Dalam penyelidikannya, KPK telah menggeledah rumah pribadi Ridwan Kamil di Kota Bandung dan menyita sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan perkara korupsi tersebut. 

Informasi terbaru menyebutkan, KPK akan segera melayangkan surat pemanggilan resmi terhadap Ridwan Kamil.

Adapun kasus kedua datang dari gugatan seorang selebgram bernama Lisa Mariana. Ia mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Ridwan Kamil di Pengadilan Negeri Bandung, teregister dengan nomor perkara 184/Pdt/2025/PN.Bdg. Sidang perdana telah digelar pada Senin, 19 Mei 2025.

Lisa hadir dalam balutan blazer merah muda, didampingi tim pengacara. Namun, Ridwan Kamil maupun kuasa hukumnya tidak tampak hadir. Ketidakhadiran itu membuat majelis hakim menunda jalannya persidangan.

Gugatan Lisa menjadi sorotan publik karena menyentuh dimensi hukum perdata yang berpotensi berdampak luas terhadap reputasi mantan wali kota Bandung itu. Terlebih, perkara ini muncul di tengah proses hukum serius yang melibatkan KPK.

Sikap bungkam Atalia menambah lapisan baru dalam dinamika publikasi dua kasus tersebut. Di tengah tekanan pemberitaan dan desakan klarifikasi, istri Ridwan Kamil memilih jalan sunyi. Sebuah respons yang menyimpan banyak tafsir. (SAT)

Ngaku Sudah Cerai, Ketua KPU Cimahi Dibantah Istri: "Secara Negara Saya Masih Istrinya"

                                         

SURAT KABAR, CIMAHI – Isu panas tengah mengguncang jagat media sosial Kota Cimahi. Nama Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cimahi, AIA, terseret dalam dugaan perselingkuhan yang menjadi sorotan publik setelah sang istri, WB, membeberkan kisah pilu rumah tangganya melalui unggahan di akun media sosial pribadinya.

Dalam keterangannya kepada wartawan, WB menceritakan bahwa awal mula keretakan rumah tangga mereka dipicu oleh hubungan gelap AIA dengan seorang perempuan. 

Ia menyebut suaminya sempat tertangkap menjalin komunikasi intens dengan sosok wanita tersebut.

“Pertama ketahuan ada kontak-kontakan, katanya nggak akan diulangi. Tapi tanggal 7 Februari ketahuan lagi,” ungkap WB saat dihubungi via telepon, Kamis, 31 Juli 2025.

Setelah kejadian tersebut, WB mengaku mendapat tekanan dari pihak keluarga untuk menjauh sementara dari rumah. Namun justru pada tanggal 22 April 2025, ia kembali memergoki suaminya bersama perempuan yang sama.

“Ketahuan lagi sama saudara saya. Bahkan saat itu ada juga Ketua Bawaslu. Tapi dia (AIA) bilangnya nggak ada komunikasi, nggak ada hubungan,” beber WB.

Kekecewaan WB semakin mendalam setelah melihat foto-foto suaminya berlibur ke Pangandaran bersama perempuan yang diduga menjadi selingkuhannya.

“Saya lihat fotonya. Padahal anak saya sebelumnya minta main ke Pangandaran, tapi dia bilang nggak ada uang. Tahu-tahunya malah pergi dengan yang lain,” ucap WB lirih.

Lebih lanjut, WB mengaku sudah mencoba bersabar dan menyembunyikan aib keluarganya demi menjaga karier sang suami. Namun, setelah enam bulan bersabar, ia merasa tak bisa lagi menahan diri.

“Saya tahan selama enam bulan, karena masih kasihan sama karirnya. Tapi lama-lama makin kurang ajar, makin nunjukin kalau ternyata benar-benar selingkuh,” ungkapnya.

Bahkan, saat kejadian tanggal 22 April itu terjadi, WB dan anaknya sedang dalam kondisi sakit. Demi menjaga kondisi mental anaknya, ia bahkan mengaku telah berkonsultasi dengan psikolog.

“Dia malah nantangin. Saya punya bukti untuk nanti dibawa ke persidangan,” tegasnya.

Meski membantah adanya kekerasan fisik, WB menyatakan bahwa tekanan psikologis dan emosional yang dialaminya selama ini sangat nyata.

“Kekerasan fisik memang nggak ada. Tapi kekerasan mental dan emosional itu nyata kami rasakan,” katanya.

Tak tinggal diam, WB mengaku telah melayangkan surat resmi kepada KPU RI untuk melaporkan tindakan suaminya. Ia menuding AIA menggunakan fasilitas negara dalam dugaan perselingkuhan tersebut.

“Dia pakai mobil dinas. Itu sudah saya laporkan ke KPU RI,” ujarnya.

Proses perceraian, menurut WB, kini tengah berjalan. Ia dan AIA sudah tidak tinggal serumah sejak kasus perselingkuhan tersebut terungkap. Bahkan, ia mengaku diusir dari rumah.

“Saya disuruh pergi dari rumah sejak pertama ketahuan,” ucap WB.

Tak hanya itu, WB sempat berkomunikasi langsung dengan perempuan yang diduga menjadi orang ketiga. Respons dari perempuan tersebut justru semakin mempertebal kekecewaan WB.

“Dia bilang, ‘nggak sedih kok, Ketua KPU itu bukan tipe saya. Saya juga bisa dapat yang lebih.’ Tapi nyatanya mereka tetap dekat dan dia (perempuan itu) malah nantangin: silakan laporin aja,” kata WB.

Informasi yang didapat WB menyebutkan bahwa AIA sempat memperkenalkan perempuan tersebut ke beberapa orang terdekatnya.

“Saya awalnya dapat info kalau Ketua KPU itu sendiri yang mengenalkan perempuan itu,” tambahnya.

Meski AIA sudah menjatuhkan talak, WB menegaskan bahwa secara hukum negara, ia masih merupakan istri sah AIA.

“Dia sudah menjatuhkan talak kepada saya, namun secara negara saya masih istri sah-nya,” ucapnya.

Bahkan setelah foto-foto kedekatan AIA dan perempuan tersebut tersebar, WB menyebut suaminya masih bersikeras menyangkal.

“Bahkan setelah fotonya beredar aja dia tidak mengakui itu dia,” bebernya.

Saat dimintai konfirmasi melalui pesan WhatsApp, AIA menyatakan bahwa isu tersebut sudah lama terjadi dan merupakan urusan pribadi yang telah diselesaikan secara kekeluargaan.

“Sudah dibahas secara kekeluargaan bersama yang bersangkutan,” jawab AIA singkat.

Ia juga membenarkan bahwa dirinya sudah tidak bersama dengan WB, dan menyebut bahwa semua sudah dibereskan.

“Dan sudah cerai dengan yang bersangkutan,” tukas AIA. (SAT)

Viral Isu Dugaan Perselingkuhan Ketua KPU Cimahi, Istri Ungkap Kronologi Lengkap di Media Sosial

SURAT KABAR, CIMAHI – Media sosial dihebohkan dengan unggahan yang menyebut dugaan perselingkuhan yang menyeret nama Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cimahi, AIA. 

Isu ini mencuat setelah akun media sosial yang diduga milik sang istri, berinisial WB, membeberkan kronologi peristiwa yang ia alami selama beberapa bulan terakhir.

Dalam penuturannya kepada wartawan, Kamis (31/7/2025), WB mengungkapkan bahwa dirinya pertama kali mencurigai adanya hubungan terlarang antara AIA dan seorang perempuan lain pada awal Februari 2025.

“Pertamanya ketahuan ada kontak-kontakan dengan perempuan, dia bilang enggak akan (mengulangi). Tapi tanggal 7 Februari ketahuan lagi,” ujar WB melalui sambungan telepon.

Puncaknya, kata WB, terjadi pada 22 April 2025. Saat itu, keluarga WB meminta dirinya untuk keluar dari rumah agar menenangkan diri. 

Namun, justru di hari itu, ia kembali mendapat informasi bahwa AIA masih menjalin hubungan dengan perempuan yang sama.

“Ketahuan lagi, kali ini sama saudara saya. Bahkan saat itu juga ada Ketua Bawaslu di situ. Tapi dia (AIA) tetap ngotot bilang tidak ada komunikasi dan tidak ada hubungan,” ujarnya.

Tak hanya itu, WB juga mengungkap bahwa ia memiliki bukti kuat AIA dan perempuan tersebut pergi berlibur bersama.

“Tanggal 20-21 Juli mereka ke Pangandaran. Saya lihat sendiri fotonya,” ucapnya lirih.

Menurut WB, sang suami sempat berjanji untuk mengakhiri hubungan tersebut. Namun, karena tidak ada perubahan, ia memutuskan untuk mengungkap semuanya ke publik.

“Anak saya sebelumnya minta main ke Pangandaran. Tapi dia (AIA) bilang enggak ada uang. Tahu-tahunya malah pergi sama yang lain,” keluh WB.

Ia menegaskan bahwa selama enam bulan terakhir berusaha menahan diri untuk tidak memviralkan permasalahan rumah tangganya, demi menjaga karier suaminya yang menjabat sebagai Ketua KPU.

“Tapi lama-lama makin kurang ajar dan makin kelihatan kalau ternyata dia benar selingkuh. Waktu itu anak saya sedang sakit, saya juga sakit. Saya sampai bawa anak ke psikolog,” ujarnya.

Ketika ditanya soal adanya dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), WB menegaskan bahwa tidak pernah ada kekerasan fisik. Namun, ia menyebut telah mengalami kekerasan psikologis, baik terhadap dirinya maupun terhadap anak mereka.

“Kekerasan fisik memang tidak ada, tapi kalau menyakitkan hati terus-menerus itu juga bisa disebut kekerasan. Mental saya dan anak saya juga kena,” bebernya.

Lebih lanjut, WB mengatakan telah mengadukan masalah ini secara resmi ke KPU RI melalui surat. Ia menilai, tindakan suaminya telah melanggar kode etik sebagai penyelenggara pemilu, terlebih karena diduga menggunakan fasilitas negara.

“Saya sudah bersurat ke KPU RI. Dia sudah menggunakan mobil dinas juga untuk keperluan pribadi,” ucapnya.

Proses perceraian pun, menurut WB, tengah berjalan. Mereka pun kini sudah tidak lagi tinggal serumah.

“Semenjak pertama kali ketahuan selingkuh, saya langsung disuruh pergi,” kata dia.

Kepada perempuan yang diduga menjadi orang ketiga dalam rumah tangganya, WB sempat mencoba berkomunikasi. Namun, respons yang ia dapatkan justru mengejutkan.

“Dia (perempuan itu) bilang, ‘Saya enggak sedih, Ketua KPU itu bukan tipe saya, saya juga bisa dapat yang lebih.’ Tapi nyatanya tetap jalan bareng. Dia malah nantangin saya: ‘Silakan laporin aja,’” tandas WB.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Ketua KPU Kota Cimahi maupun pihak terkait lainnya mengenai isu ini.

Studi Tour Dilarang, SMPN 8 Cimahi Ajak Siswa Belajar Sambil Menyusuri Sejarah Kota

SURAT KABAR, CIMAHI – Larangan studi tour ke luar kota bagi jenjang PAUD, SD, dan SMP yang diberlakukan Pemerintah Kota Cimahi tak lantas membuat sekolah kehilangan akal. Di tengah pembatasan itu, SMPN 8 Kota Cimahi justru menjawabnya dengan pendekatan yang lebih membumi: menggandeng sejarah dan kearifan lokal lewat walking tour.

Konsep ini bukan sekadar pengganti jalan-jalan konvensional, melainkan upaya serius mengeksplorasi potensi sekitar yang selama ini luput dari perhatian. Alih-alih menempuh perjalanan jauh dengan bus pariwisata, para siswa diajak menapak tilas sejarah lokal dengan berjalan kaki ke situs-situs penting di Kota Cimahi.

“Ketika study tour dilarang, ya kita juga harus mengikuti kebijakan dari pemerintah, terutama dari komunitas kota yang turunannya ke Dinas Pendidikan,” kata Ayi Hidayat, Humas SMPN 8 Kota Cimahi saat ditemui, Rabu, 30 Juli 2025.

Alih-alih menganggapnya sebagai keterbatasan, sekolah melihat larangan itu sebagai peluang. Ayi menyebut, lingkungan sekitar sekolah menyimpan banyak cerita berharga yang layak dikenalkan kepada siswa. Salah satunya Kampung Adat Cirendeu, yang hanya berjarak sepelemparan batu dari sekolah.

“Kita lebih banyak mengarahkan siswa ke sana. Guru-guru mengajak mereka mengenal Kampung Adat Cirendeu. Selain itu, kami juga pernah ke Kerkop, LP Militer di Poncol, RS Dustira, dan beberapa tempat lainnya,” jelasnya.

Kegiatan ini tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari pembelajaran kontekstual yang terintegrasi dengan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5), khususnya tema kearifan lokal.

“Materinya tentang budaya, jadi kami meminta sumber data langsung dari Kampung Adat Cirende. Ada integrasi pembelajaran di situ,” ujar Ayi.

Dari segi biaya, walking tour nyaris tanpa beban. Siswa tak perlu membayar ongkos transportasi maupun akomodasi. 

“Kalau ke Cirende mah tinggal ngabring saja ke sana. Nggak ada ongkos. Walaupun ke Kerkop atau Bukit Merah juga, kalaupun ada biaya, nggak terlalu mahal,” tambahnya.

Meski beberapa siswa mengeluh lelah karena harus berjalan kaki, Ayi melihatnya sebagai tantangan sekaligus pembelajaran. 

“Anak-anak kan, ya wajar kalau bilang capek. Tapi selain menggali kearifan lokal, kan ada nilai kesehatannya juga dari jalan kaki itu,” katanya.

Dukungan orang tua, menurut Ayi, sejauh ini juga mengalir tanpa hambatan. Terutama karena kegiatan ini jelas terhubung dengan kurikulum.

“Kalau orang tua sih, selama itu bagian dari kebijakan sekolah dan kurikulum, pasti mendukung. Sampai saat ini nggak ada yang kontra,” ucapnya.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi, Nana Suyatna, sebelumnya telah menegaskan larangan studi tour ke luar kota. Ia mendorong sekolah-sekolah untuk mengganti pola wisata edukatif dengan kegiatan walking tour ke lokasi-lokasi historis di Cimahi.

“Dari tahun sebelumnya juga kita sudah ada pembatasan dan larangan, dan didorong untuk anak-anak itu melakukan yang namanya walking tour, mengenal tempat-tempat yang bersejarah di Kota Cimahi, sehingga mereka semakin cinta dan bangga terhadap Kota Cimahi,” ujar Nana.

Beberapa titik yang kini menjadi destinasi edukatif antara lain RS Dustira, Gereja Ignatius, Masjid Abri, hingga kawasan Kerkop dan Poncol. Selain memberikan nilai edukatif, walking tour dinilai lebih ramah dari sisi ekonomi dan sosial karena tidak membebani orang tua siswa.

“Kami dorong kegiatan itu. Karena kalau studi tour, perlu BBM, snack, transportasi, dan lainnya. Sedangkan kalau walking tour, siswa bisa tetap belajar sambil jalan-jalan dengan pemandu lokal yang bisa menjelaskan langsung di lapangan,” ujarnya.

Kebijakan ini sejalan dengan Surat Edaran Gubernur Jawa Barat yang menegaskan larangan studi tour komersial demi mencegah beban biaya berlebih pada siswa dan orang tua.

Di tengah berbagai respons publik yang muncul, sekolah seperti SMPN 8 Cimahi justru melihat peluang dalam pembatasan. 

Mereka menjadikan walking tour bukan hanya solusi sementara, melainkan transformasi pembelajaran: menyentuhkan sejarah, budaya, dan kebanggaan lokal secara langsung kepada generasi muda Kota Cimahi. (SAT)

Kampung Anggur di Cimahi, Dari Bibit Premium hingga Olahan Makanan dari Daun Anggur

SURAT KABAR, CIMAHI — Di tengah padatnya permukiman Kota Cimahi, sekelompok warga di RW 04 Kelurahan Cimahi berhasil menyulap gang sempit menjadi kebun anggur produktif. 

Bernaung di bawah Kelompok Wanita Tani (KWT) Rosela, mereka tidak hanya menanam anggur, tetapi juga mengembangkan aneka olahan berbasis tanaman tersebut mulai dari cheesestick daun anggur, es lumut, hingga dimsum yang dibungkus daun anggur.

Ketua KWT Rosela, Nurfitri, menyebutkan bahwa Kampung Anggur yang mereka kelola tidak difokuskan untuk penjualan buah anggur segar, melainkan bibitnya.

“Kalau kita kan banyak jenisnya juga, jadi memang bukan untuk dijual buahnya. Kita jual bibitnya. Makanya susah juga kalau harus dipanen semua, kadang diatur waktunya biar berkelanjutan. Jadi nggak semua dibuahin,” ujar Nurfitri saat ditemui di lokasi, Rabu 30 Juli 2025.

Selain cuaca yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan anggur, perawatan tanaman ini pun tidak bisa sembarangan. 

“Ini nggak boleh kena hujan langsung. Sinar matahari harus cukup, tapi tetap dijaga dari hama. Untuk pupuk kita pakai POC, vegetatif dan generatif, semuanya organik,” lanjutnya.

KWT Rosela juga memproduksi beragam olahan turunan dari tanaman anggur, yang dikerjakan secara kolektif oleh para anggotanya. 

Produk seperti cheesestick daun anggur, es yoghurt, puding, dan es lumut anggur dijual mulai dari harga Rp10.000. Penjualannya kini bergantung pada sistem pre-order (PO) atau bazar.

“Kalau dulu sempat dijual rutin, sekarang tergantung ibu-ibu yang bikin. Tapi kalau ada bazar kita aktif produksi lagi,” jelas Nurfitri. 

Ia menambahkan, omset yang dihasilkan bisa mencapai Rp1 juta per bulan, meskipun tidak stabil, karena juga menjual bunga sedap malam.

Produk olahan seperti dimsum dan es krim daun anggur dibuat secara gotong-royong oleh para anggota KWT. Pemerintah Kota Cimahi pun beberapa kali memberi dukungan, terutama saat ada event atau bazar.

“Respon dari pemerintah baik. Kalau ada bazar, suka order juga dari kita,” kata Nurfitri.

Sementara itu, pengelola Kampung Anggur Rosela, Zulkifli (58), menuturkan bahwa inisiatif ini bermula dari ide Ketua RT yang disambut positif oleh warga. Kampung Anggur ini berdiri sejak 2022 dan sempat dikunjungi Wali Kota Cimahi saat panen pertama.

“Anggur itu tanaman yang bisa dibilang ‘elit’, jadi waktu itu pas disambut baik oleh Pemkot juga, akhirnya jadi kampung tematik,” ujar Zulkifli.

Menurutnya, tantangan utama dalam budidaya anggur bukan pada panen, tetapi justru pada perawatan intensif yang harus dilakukan sejak awal.

“Kalau tanaman biasa kan bisa ditinggal, tapi ini dari nol sampai berbuah harus terus dipantau. Hama, pemupukan, semuanya harus rutin,” jelasnya.

Zulkifli menyebutkan bahwa terdapat sekitar 14 titik kebun aktif dan enam titik pembibitan yang tersebar di gang-gang sekitar permukiman. 

“Kalau ditotal dari gang depan sampai mentok itu hampir 100 meter lebih lah. Jenis anggurnya juga banyak, kita punya 54 jenis, walaupun yang ditanam aktif sekitar 20,” katanya.

Harga bibit bervariasi tergantung jenis. Paling murah jenis Jupiter, sekitar Rp100.000 per bibit. Yang paling mahal, kayak buah tin, itu Rp300.000 per bibit.

"Buah anggur yang dijual dipatok seharga Rp100.000 per kilogram, dengan sistem petik sendiri oleh pengunjung," ujarnya.

Zulkifli menegaskan bahwa keunggulan bibit dari Kampung Anggur Rosela bukan hanya pada kualitas, tetapi juga pada bentuk tanggung jawabnya kepada pembeli.

“Banyak yang beli dari online terus ngeluh, katanya asem atau nggak berbuah. Kalau di sini kan jelas, bisa tanya langsung, kita kasih nomor WA, bahkan bisa dipantau sampai berbuah,” tuturnya.

Kampung Anggur Rosela kini menjadi ruang hidup warga yang bukan hanya menanam, tetapi juga menciptakan ekosistem ekonomi berbasis komunitas. 

Di balik dedaunan hijau yang merambat di gang-gang kota, tersembunyi semangat gotong royong, kemandirian ekonomi, dan kreativitas ibu-ibu kota kecil yang tak gentar menghadapi cuaca maupun pasar. (SAT)

Inisiatif Mandiri Tangani Sampah di Pasar Atas Cimahi

SURAT KABAR, CIMAHI – Volume sampah yang dihasilkan dari aktivitas harian di Pasar Atas, Kota Cimahi, mencapai tiga hingga empat rit per hari. Angka itu tentu menjadi persoalan serius bagi pengelola pasar. 

Untuk itu, Unit PelaksanaTeknis Daerah (UPTD) Pasar Atas mulai menerapkan sistem pengelolaan sampah terpadu yang menyasar proses dari hulu ke hilir.

Pengelolaan ini bukan sekadar urusan membuang sampah, melainkan juga edukasi soal pemilahan. Pedagang diberikan penyuluhan tentang pentingnya memisahkan sampah organik dan anorganik, sebelum akhirnya dibawa ke tempat pembuangan.

Kasubag Tata Usaha UPTD Pasar Atas, Toni Hidayat, sedang menjalankan tugas penyuluhan dalam rangka Pendidikan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan 2 Provinsi Jawa Barat. Dalam kesempatan itu, ia memilih isu pengelolaan sampah sebagai fokus aksi perubahannya.

Dalam program aksinya, Toni berkolaborasi dengan komunitas Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) untuk berkeliling ke seluruh area pasar, menyosialisasikan pentingnya memilah sampah sejak dari sumbernya.

“Saya tengah mengangkat isu tentang pengelolaan sampah, sehingga saya berinisiatif untuk membuat alat pengelolaan sampah manual,” kata Toni saat ditemui di Pasar Atas, Rabu 30 Juli 2025.

Tantangan muncul ketika Toni harus membuat alat tersebut tanpa anggaran dari dinas. Ia pun menggunakan barang-barang yang tersedia di lingkungan sekitar, seperti tong plastik, karung, dan material sederhana lainnya.

Sebelum alat dibuat, Toni dan Germas gencar menyosialisasikan kepada para pedagang agar terbiasa memilah sampah sebelum dibuang. Menurutnya, proses pemilahan dari hulu akan sangat membantu dalam tahap pengolahan.

“Memilah sampah mesti dimulai dari hulu, sehingga lebih mudah dalam memproses di mesin pengelolaan sampah manual,” tuturnya.

Hasilnya cukup mencolok. Volume sampah harian yang semula mencapai tiga hingga empat rit, kini menurun drastis menjadi hanya satu setengah rit per hari. Penurunan ini bukan hanya berdampak pada kebersihan, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru.

“Alhamdulillah, saat ini produksi volume sampah cukup turun, dan dapat menghasilkan nilai ekonomi yang dapat membantu penghasilan para petugas sampah,” ujar Toni.

Tak hanya itu, sisa pengolahan sampah organik dimanfaatkan sebagai bahan baku maggot dan pupuk organik. Menurut Toni, kandungan air dari limbah organik sangat potensial untuk pertanian dan pengembangan budidaya maggot.

“Hasil dari olahan sampah berbahan organik sangat bermanfaat, terutama sebagai pupuk bahkan bahan baku maggot,” ucapnya.

Aksi perubahan ini, menurut Toni, merupakan bagian dari kontribusi nyata dalam mendukung program Pemerintah Kota Cimahi yang tengah berupaya mengurangi beban volume sampah kota. Apalagi saat ini Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti telah membatasi jumlah ritase yang bisa ditampung setiap harinya.

Langkah Toni mungkin sederhana. Tapi dari situ terlihat bagaimana satu inisiatif kecil bisa membawa dampak besar, bukan hanya bagi lingkungan, tapi juga bagi struktur pengelolaan sampah kota yang semakin kompleks. (SAT)

KNPI Cimahi Capai Kesepakatan, Tiga Kandidat Gabung Dukung Satu Nama

SURAT KABAR, CIMAHI – Dalam iklim persaingan yang biasanya sarat intrik, pemilihan Ketua DPD KNPI Kota Cimahi justru memunculkan narasi yang tak terduga, rekonsiliasi. Tiga kandidat yang semula bersaing memperebutkan posisi strategis di tubuh organisasi kepemudaan itu memilih mengalahkan ego dan menyatukan langkah.

Pada Rabu, 30 Juli 2025, Salman Faris, Farid Dharmagati Al Min, dan Sultan Mujahid Abdul Jabbar secara resmi menyerahkan berkas pencalonan ke panitia penjaringan. 

Namun hanya berselang beberapa jam, atmosfer kompetitif berubah drastis. Salman dan Farid memutuskan mundur dari bursa calon dan secara terbuka mengusung Sultan sebagai satu-satunya kandidat.

"Secara administratif, kami bertiga sudah menyerahkan berkas lengkap. Nanti akan ada proses verifikasi lanjutan oleh pihak panitia," ujar Salman Faris kepada awak media.

Keputusan mengejutkan itu, kata Salman, lahir dari diskusi panjang yang tidak melibatkan tekanan atau arahan dari pihak luar. 

“Kami ingin memberikan kabar baik kepada masyarakat Kota Cimahi dan keluarga besar KNPI bahwa hari ini kami sepakat menurunkan ego dan mengesampingkan kepentingan pribadi demi kemajuan kepemudaan di Cimahi,” ucapnya lugas.

Farid Dharmagati mengamini langkah itu sebagai bagian dari komitmen membangun konsolidasi. Baginya, kemenangan sejati bukanlah soal jabatan, tapi keberhasilan menciptakan kebersamaan.

“Saya tidak ingin ada pecah belah hanya demi kepentingan semata, asal demi pemuda Kota Cimahi hayulah,” ujar Farid.

Sementara Sultan Mujahid Abdul Jabbar, yang kini menjadi calon tunggal hasil rekonsiliasi, menolak jika langkah ini dianggap sebagai manuver transaksional. 

Menurutnya, keputusan itu adalah buah kesadaran bersama bahwa tantangan generasi muda Cimahi tak bisa dipecahkan lewat rivalitas sempit.

“Ini murni karena kami semua sadar bahwa tantangan generasi muda di Cimahi tidak bisa diselesaikan lewat kompetisi yang membelah. KNPI adalah ruang pengabdian, bukan ruang kekuasaan,” tegas Sultan.

Ia menyatakan, KNPI ke depan harus menjadi ruang kolaboratif yang terbuka bagi seluruh elemen pemuda, tanpa memandang latar belakang ideologi maupun organisasi. 

“Terima kasih kepada seluruh pihak, termasuk mentor politik dan panitia penjaringan yang telah bekerja profesional tanpa intervensi. Ini langkah awal membangun KNPI yang objektif dan inklusif,” lanjutnya.

Langkah ini, menurut Sultan, bukan semata menyatukan tiga nama, tapi menyatukan arah dan semangat. Visi yang mereka bawa adalah membumikan peran KNPI sebagai motor penggerak solusi atas persoalan-persoalan struktural yang menghimpit pemuda Cimahi, terutama tingginya angka pengangguran.

“KNPI tidak boleh jadi sekadar panggung seremonial. Kita butuh rumah gerakan yang menjawab tantangan zaman dengan gagasan konkret dan kolaborasi lintas sektor,” ujar Sultan.

Data menunjukkan, angka pengangguran di Kota Cimahi tergolong tinggi, bahkan disebut-sebut sebagai salah satu yang tertinggi di Jawa Barat. 

Di sinilah, kata ketiganya, organisasi pemuda seperti KNPI punya ruang strategis untuk menciptakan perubahan.

Rekonsiliasi ini pun mendapat sambutan positif dari sejumlah tokoh muda yang terlibat dalam proses penyatuan visi. 

“Kami sadar bahwa pemuda Cimahi butuh ruang untuk bertumbuh, bukan untuk saling bertarung kepentingan. Kami ingin KNPI benar-benar menjadi rumah bersama,” kata Sultan.

Langkah ini menjadi penanda bahwa arah gerakan pemuda Cimahi tengah bergeser. Dari perebutan kekuasaan menuju kerja kolaboratif. Dari ambisi personal menuju misi kolektif. (SAT)

Pemkot Cimahi Genjot Pelatihan Kerja, Angka Pengangguran Turun Jadi 8,97 Persen

SURAT KABAR, CIMAHI – Pemerintah Kota Cimahi berhasil menekan angka pengangguran dalam dua tahun terakhir. 

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Cimahi menurun dari 10,77 persen pada 2022 menjadi 8,97 persen pada tahun 2024.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cimahi, Asep Jayadi, mengatakan berdasarkan survei ketenagakerjaan nasional yang dilakukan BPS, angka pengangguran di tahun 2023 masih berada di 10,52 persen atau sekitar 32 ribu orang. 

Namun, di tahun 2024 jumlah tersebut turun menjadi sekitar 27 ribu orang.

"Penurunan ini tak lepas dari berbagai program pelatihan dan peningkatan kompetensi yang kami lakukan," ujar Asep saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu, 30 Juli 2025.

Salah satu pelatihan yang tengah digencarkan adalah pelatihan barista. 

Program ini merupakan bagian dari target Pemkot Cimahi untuk mencetak 10 ribu SDM siap kerja hingga tahun 2029, dengan capaian 2.000 orang per tahun.

"Untuk tahun ini, targetnya 1.460 orang. Sampai sekarang sudah terealisasi sekitar 700 orang dari berbagai pelatihan, termasuk pelatihan menjahit yang sempat diserahkan langsung oleh Wali Kota Cimahi, Ngatiyana," jelas Asep.

Dari pelatihan menjahit busana industri, sebanyak 83 peserta telah dinyatakan lulus dan disalurkan ke sejumlah perusahaan garmen. 

Sementara itu, lanjut Asep, pelatihan barista telah menghasilkan 50 peserta yang langsung disalurkan ke beberapa kafe di Cimahi seperti Inaka Caffe, Ruminosa Caffe, Selasar Caffe, Sultan Caffe, Kop Sentral, dan Sxpoit Caffe.

"Antusiasme masyarakat tinggi. Ada sekitar 260 orang yang mendaftar pelatihan barista, tapi karena kuotanya hanya 50 orang, kami lakukan seleksi ketat," katanya.

Ke depan, Disnaker Cimahi berencana mengadakan kembali pelatihan-pelatihan tersebut dengan jumlah kuota yang sama. Asep menambahkan, sejumlah perusahaan juga mulai terbuka untuk menerima para lulusan pelatihan.

"Ini bagian dari kolaborasi penthahelix, di mana pemerintah, LPK, dan dunia usaha bekerja sama dalam menyalurkan tenaga kerja," ucapnya.

Selain pelatihan barista dan menjahit, Disnaker juga menggelar pelatihan house keeping dan hospitality, masing-masing diikuti oleh 40 peserta. 

Kegiatan ini dilakukan melalui kerja sama dengan Hotel Haris di Jalan Pasirkoja. Para peserta yang lulus pelatihan langsung direkrut untuk bekerja di hotel tersebut.

Ada pula pelatihan jasa konstruksi yang pesertanya disalurkan ke perusahaan konstruksi, baik di proyek pemerintah maupun swasta.

Tak ketinggalan, pelatihan IT digital juga jadi salah satu program unggulan. Para lulusannya disalurkan ke SID di kawasan Leuwigajah, untuk bekerja di bidang fiber optic. Saat ini, sekitar 60 orang telah terserap di bidang tersebut.

"Upaya ini tidak hanya fokus pada pelatihan dari Disnaker saja, tapi juga kami dorong pelatihan mandiri agar target 10 ribu tenaga kerja siap pakai dalam lima tahun bisa tercapai," tutup Asep. (SAT) 

Kasus Perdagangan Bayi di Jabar, Komisi V DPRD Desak Perbaikan Ekonomi dan Evaluasi Perlindungan Anak

SURAT KABAR, CIMAHI – Terungkapnya kasus perdagangan bayi di Jawa Barat oleh Kepolisian Daerah (Polda) Jabar memantik keprihatinan di kalangan legislatif. Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Siti Muntamah, menyebut kasus tersebut sebagai potret buram kondisi sosial yang masih membelit masyarakat, terutama berkaitan dengan kemiskinan ekstrem.

“Kami mengapresiasi langkah Polda Jabar dalam mengungkap praktik keji ini. Tapi di saat yang sama, kita harus jujur mengakui ini alarm bahaya bagi semua pihak,” ujar Siti saat ditemui di Bandung, Selasa 29 Juli 2025.

Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera itu, kemiskinan ekstrem kerap menjadi akar kriminalitas, termasuk tindakan menjual bayi. Ia menilai, kondisi itu tak bisa dilepaskan dari tekanan ekonomi yang membuat sebagian warga kehilangan pijakan hidup.

“Perdagangan bayi adalah kejahatan kemanusiaan yang tidak bisa ditoleransi. Ini harus menjadi perhatian serius,” tegasnya.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2025 mencatat, jumlah penduduk miskin di Jawa Barat mencapai 3,65 juta jiwa. Meski angka tersebut menurun 13,61 ribu jiwa dibandingkan September 2024, terdapat catatan penting: kemiskinan di wilayah perkotaan justru meningkat.

Pada September 2024, jumlah penduduk miskin di wilayah urban berada di angka 2,78 juta jiwa. Namun pada Maret 2025, angkanya naik menjadi 2,85 juta jiwa bertambah 66,02 ribu orang. Sementara itu, jumlah penduduk miskin di perdesaan mengalami penurunan sebesar 79,63 ribu jiwa.

Bagi Siti, tren peningkatan kemiskinan di kota ini tak bisa dianggap sepele. “Ketika tekanan hidup di perkotaan makin keras, kita harus waspada. Jangan sampai anak-anak kembali jadi korban,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap para pelaku perdagangan bayi, sekaligus mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem perlindungan anak di Jawa Barat.

“Perlu keberanian politik dan kemauan kuat untuk berinvestasi menyelesaikan akar-akar persoalan sosial ekonomi masyarakat,” katanya. “Kalau tidak, kasus serupa bisa saja terulang.”

Siti juga mengingatkan agar pendekatan penanganan kasus seperti ini tidak berhenti di ranah hukum semata. Menurutnya, negara harus hadir dalam bentuk sistem yang mampu mencegah warga jatuh dalam kubangan kriminalitas karena kemiskinan.

“Ini bukan hanya soal moralitas pelaku, tapi juga tentang kegagalan kita melindungi warga dari keterpurukan,” pungkasnya. (SAT)

Perbasi Cimahi Bangkit, 'Cimahi Calling 3x3' Jadi Langkah Awal Menuju Porprov 2026

SURAT KABAR, CIMAHI – Setelah lama tak terdengar gaungnya, geliat bola basket di Kota Cimahi kembali menemukan napas. Lewat ajang bertajuk Cimahi Calling 3x3, Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (Perbasi) Kota Cimahi berupaya membangkitkan semangat kompetisi sekaligus menjaring bibit-bibit muda yang akan disiapkan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) 2026.

Turnamen yang digelar khusus untuk kelompok usia kelahiran 2005, 2007, 2009, dan 2011, baik putra maupun putri ini menyedot perhatian 30 tim dari berbagai sekolah dan komunitas basket di Kota Cimahi. 

Seluruh pertandingan berlangsung padat dalam satu hari penuh, Sabtu, 27 Juli 2024, di GOR Sangkuriang Cimahi.

“Ini merupakan event pertama yang diselenggarakan oleh Perbasi Cimahi dalam kurun waktu yang lama. Alhamdulillah, dengan persiapan kurang lebih satu minggu, kami mendapat sambutan yang positif, terutama dari kalangan pelajar di Cimahi,” kata Ketua Perbasi Kota Cimahi, Tresna Nur Ramdhani, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp.

Awalnya, kompetisi dirancang digelar selama dua hari, 26–27 Juli. Namun karena sejumlah pertimbangan teknis, penyelenggara memadatkannya menjadi satu hari. Meski begitu, Tresna menyebut jalannya pertandingan tetap berlangsung tertib dan meriah, dari pukul 09.00 hingga 16.30 WIB.

Ia mengakui, ada beberapa penyesuaian teknis yang harus dilakukan. Misalnya, tidak semua kelompok umur terpenuhi jumlah pesertanya sehingga harus ada modifikasi pada skema pertandingan.

“Ada beberapa kelompok umur yang mendaftar tapi jumlahnya belum mencukupi, jadi kami harus melakukan penyesuaian pada skema pertandingan,” ujarnya.

Dari sisi pendanaan, Tresna menyebut keterlibatan sponsor belum optimal. Hal itu lebih karena faktor waktu persiapan yang singkat dan proses administratif dari pihak sponsor yang belum rampung.

“Beberapa sponsor memerlukan persetujuan dari kantor pusat, sehingga dukungan belum bisa maksimal,” ungkapnya.

Meski begitu, Tresna menganggap Cimahi Calling 3x3 sebagai momentum penting bagi Perbasi Cimahi. Kompetisi ini menjadi tonggak awal untuk menata kembali pembinaan atlet basket di Kota Cimahi yang sempat tertidur.

“Alhamdulillah, event ini menjadi awal kebangkitan kembali Perbasi Cimahi yang selama ini vakum dari kejuaraan. Insyaallah ke depan akan menjadi kalender rutin. Tidak menutup kemungkinan kami akan menggelar juga kompetisi basket 5×5,” ujarnya dengan optimis.

Menurut Tresna, peserta dalam event ini diwajibkan berasal dari Kota Cimahi. Hal ini dilakukan sebagai bentuk komitmen Perbasi dalam menjaring dan membina talenta lokal. Namun demikian, minat peserta dari luar kota juga cukup tinggi.

“Kami ingin merangkul seluruh kelompok umur, dari pelajar hingga veteran. Harapannya, komunitas dan klub basket di Cimahi makin tumbuh dan berkembang,” tambahnya.

Sebagai bentuk apresiasi, para pemenang dalam ajang ini mendapatkan medali, piala, dan uang pembinaan. Lebih dari sekadar hadiah, hal ini dimaksudkan untuk memotivasi pelajar agar terus mengembangkan diri di bidang olahraga.

“Kami juga melakukan tanya jawab kepada orang tua dan peserta sebagai evaluasi. Ini menjadi masukan penting bagi kami untuk menyusun program kerja ke depan, agar bisa lebih maksimal dalam menjaring bibit-bibit atlet basket untuk regenerasi di Cimahi,” jelasnya.

Ke depan, Perbasi Cimahi menargetkan kerja sama dengan sejumlah instansi, mulai dari Dinas Pendidikan Kota Cimahi hingga Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Disbudparpora), guna memperkuat pembinaan sejak usia dini.

“Program ini akan dimulai dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas di wilayah Kota Cimahi. Semoga event seperti ini memberi dampak positif bagi remaja yang memiliki minat di bidang bola basket,” katanya.

Adapun untuk fasilitas, Tresna menilai GOR Sangkuriang cukup layak untuk pertandingan basket 3x3. Meski begitu, ada beberapa catatan yang ia anggap perlu segera diperbaiki.

“Beberapa titik memang perlu diperbaiki, seperti pengecatan tembok bagian atas dan pengecatan ulang garis lapangan,” tandasnya.

Dengan semangat baru yang mulai menyala, Perbasi Cimahi berharap bisa melahirkan lebih banyak atlet muda yang tak hanya membela kota, tapi juga siap bersaing di tingkat provinsi, bahkan nasional. (SAT)

Wali Kota Cimahi Ajak Orang Tua Lebih Waspada terhadap Dunia Anak

SURAT KABAR, CIMAHI – Peringatan Hari Anak Nasional dan Hari Keluarga Nasional di Kota Cimahi dirayakan meriah oleh lebih dari 500 siswa-siswi. Namun di balik semarak perayaan yang digelar di Lapangan Techno Park, Selasa, 29 Juli 2025, Wali Kota Cimahi Ngatiyana mengangkat isu serius, yaitu meningkatnya kekerasan terhadap anak, khususnya kekerasan seksual.

Dalam acara yang diselenggarakan Pemerintah Kota Cimahi melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) bersama seluruh perangkat daerah itu, Ngatiyana menekankan pentingnya disiplin dan pengawasan orang tua terhadap anak.

“Disiplin pulang maupun disiplin masuk sekolah. Kemudian jam 9 malam harus sudah ada di rumah, tidak boleh ke mana-mana, belajar di rumah. Masuk jam 6.30 ya kita berangkat, 6.30 harus sudah ada di sekolah,” ujar Ngatiyana di hadapan para awak media.

Menurutnya, anak-anak harus ditanamkan kedisiplinan sejak dini, termasuk dalam menggunakan waktu secara bijak. 

“Kalau sudah diajari mulai jam 6.30 sudah belajar dan sebagainya, itu adalah menandakan kedisiplinan sudah masuk di dalam sanubarinya,” ujarnya.

Ngatiyana juga menyoroti maraknya penggunaan media sosial dan gawai di kalangan pelajar yang kerap tidak terkontrol. Ia meminta agar para orang tua dan guru lebih aktif melakukan pengawasan.

“Karena itu akan berpengaruh juga, sehingga harus perlu diwaspadai. Jangan terlalu terlena anak-anak kita ini. Harus kita cek. Jangan sampai kalau malam hari menggunakan handphone sampai malam dan orang tua tidak tahu,” kata Ngatiyana.

Ia mengingatkan, dampak penggunaan media sosial yang berlebihan tidak hanya pada kesehatan fisik anak, tetapi juga berpengaruh terhadap pemikiran dan kondisi emosional mereka. 

“Ini harus disiplin. Orang tua cek and check terhadap anak-anaknya kita semuanya,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala DP3AP2KB Kota Cimahi, Fitriani Manan, mengungkapkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak di Cimahi masih didominasi oleh kekerasan seksual. Ia menyebutkan bahwa pendampingan psikologis menjadi fokus utama dalam menangani para korban.

“Karena memang kekerasan seksual itu kalau tidak kita dampingi, psikologisnya mungkin akan terwawas,” ujar Fitriani.

Fitriani menjelaskan, korban kekerasan seksual bisa mengalami berbagai dampak psikologis, mulai dari minder, trauma mendalam, hingga perubahan perilaku ekstrem. Karena itu, pendampingan yang berkelanjutan sangat penting.

“Makanya harus terus didampingi, korban-korban kekerasan seksual itu harus selalu didampingi,” ujarnya.

Mirisnya, kasus kekerasan tersebut tidak hanya terjadi pada anak perempuan, tapi juga anak laki-laki. Ia menyebutkan bahwa sebagian besar kasus terjadi di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah, meskipun beberapa juga ditemukan di lingkungan sekolah.

“Pernah terjadi di sekolah juga. Jadi untuk mengantisipasi itu, pihak sekolah juga sudah membentuk tim di setiap sekolah,” ungkap Fitriani.

Tim pengawasan di satuan pendidikan kini telah dibentuk untuk mendeteksi dan menangani berbagai bentuk kekerasan di lingkungan sekolah. DP3AP2KB juga menggandeng Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) sebagai mitra strategis dalam menangani kasus perundungan maupun kekerasan ringan.

“Misalnya ada anak-anak yang kalau korban itu ke P2TP2A. Tapi kalau misalnya yang baru dibully-bully yang seperti itu, ya kita ke pusat pembelajaran keluarga,” tambahnya.

Namun, tidak semua korban berani berbicara. Fitriani mengakui bahwa pelaku kekerasan sering kali berasal dari lingkungan terdekat korban, mulai dari keluarga hingga sekolah. Hal ini membuat banyak korban memilih diam.

“Mereka kebanyakan tutup mulut, tidak berani speak up,” ujar Fitriani.

Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak hanya bertugas mengembalikan fungsi sosial dan psikologis anak-anak korban kekerasan, tapi juga mendampingi mereka jika ingin membawa kasus ke ranah hukum.

“Nah ini tugas kami, selain mengembalikan fungsi sosialnya, mengembalikan psikologisnya, juga memberikan motivasi. Kalau memang mau dibawa ke ranah yang lebih tinggi, ke ranah hukum, kami siap mendampingi,” tutup Fitriani. (SAT)

Pemkot Cimahi Ikuti Larangan Siswa Bawa HP, Dinas Pendidikan Fokus Bangun Karakter Anak

SURAT KABAR, CIMAHI – Larangan membawa handphone (HP) dan sepeda motor ke sekolah bagi siswa SD dan SMP resmi diterapkan di Jawa Barat. Kebijakan ini ditegaskan langsung oleh Penjabat Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. 

Alasannya sederhana tapi fundamental, membangun karakter siswa sejak dini serta melindungi mereka dari paparan negatif dunia digital dan potensi bahaya di jalan raya.

Pemerintah Kota Cimahi merespons cepat kebijakan tersebut. Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi, Nana Suyatna, menyatakan bahwa larangan membawa HP dan motor akan diterapkan di seluruh satuan pendidikan di bawah kewenangan Pemkot.

“Untuk penggunaan HP, kami sudah membuat surat ke satuan pendidikan. Sesuai kewenangan Dinas Pendidikan Kota Cimahi, siswa dilarang membawa HP atau gadget ke sekolah, sehingga di sekolah tidak ada lagi anak-anak yang membawa HP,” ujar Nana saat ditemui usai menghadiri peringatan Hari Anak Nasional dan Hari Keluarga Nasional di Techno Park Cimahi, Selasa, 29 Juli 2025.

Nana menekankan, implementasi kebijakan ini tak bisa hanya dibebankan kepada sekolah. Menurutnya, kunci keberhasilan terletak pada kolaborasi aktif antara sekolah dan orang tua.

“Misalkan bicara tentang pembelajaran, kegiatan, bahkan berkaitan dengan perilaku juga disampaikan kepada orang tua. Supaya pendidikan itu tidak bisa berhasil hanya oleh satuan pendidikan atau guru, tetapi perlu kolaborasi dan kerja sama dengan orang tua dan stakeholder lainnya, sehingga penyelenggaraan pendidikan di Cimahi bisa berjalan dengan baik,” lanjutnya.

Meski larangan berlaku ketat, Nana memberi ruang terbatas jika gawai memang diperlukan dalam konteks pembelajaran. Namun tetap dengan pengawasan ketat dari guru dan pihak sekolah.

“Ya, siswa dilarang membawa handphone ke sekolah, dan itu sudah kita sebutkan dalam edaran. Sesuai dengan kewenangan, kita sudah melarang untuk TK PAUD, SD, dan SMP. Kecuali kalau memang sangat butuh sekali dan tidak ada alternatif lain, maka kita kasih kelonggaran, tapi tetap harus ada pengawasan,” katanya.

Menurut Nana, sejumlah kajian menunjukkan bahwa penggunaan HP di kalangan siswa justru lebih banyak membawa dampak negatif. Karena itu, sekolah disarankan mengoptimalkan sarana komputer atau perangkat pembelajaran lain yang tersedia.

Tak hanya soal HP, Nana juga menyinggung pentingnya pengawasan terhadap aktivitas anak di luar jam sekolah. Ia menegaskan bahwa sinergi dengan orang tua mutlak diperlukan, terutama dalam mendukung kebijakan larangan jam malam anak dari pukul 21.00 hingga 04.00.

“Kewenangan kita hanya di satuan pendidikan dan jam sekolah. Ketika itu di luar jam sekolah, maka silakan ini harus dikolaborasikan dengan orang tua,” ujar Nana.

Lalu bagaimana jika ada siswa yang nekat menyelundupkan HP ke sekolah?

Nana memastikan pendekatan yang diambil tidak akan bersifat menghukum secara represif. Pihak sekolah diarahkan untuk menyelesaikan persoalan lewat dialog dan komunikasi terbuka dengan orang tua.

“Hal ini harus diupayakan bersama-sama. Bicara pendidikan ini bukan hanya tanggung jawab sekolah dan guru. Pendidikan adalah tanggung jawab dari semua stakeholder, termasuk orang tua,” tutupnya.

Antisipasi Kasus Kekerasan Seksual Anak, Pemkot Cimahi Perkuat Pendampingan dan Sistem Perlindungan

SURAT KABAR, CIMAHI – Angka kekerasan seksual terhadap anak di Kota Cimahi kembali menunjukkan tren mengkhawatirkan. Setelah sempat menurun, kasus serupa pada 2025 justru kembali naik. Pemerintah Kota Cimahi menegaskan komitmennya dalam melindungi anak-anak dari kekerasan, dengan memperkuat pendampingan psikologis hingga membangun sistem perlindungan menyeluruh di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.

“Kekerasan seksual itu kalau tidak kita dampingi, dampaknya kejiwaan. Psikologisnya bisa terwawas,” ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Cimahi, Fitriani Manan, saat ditemui usai kegiatan puncak peringatan Hari Anak Nasional dan Hari Keluarga Nasional di Technopark, Selasa, 29 Juli 2025.

Fitriani menjelaskan, anak yang menjadi korban kekerasan seksual bisa mengalami trauma mendalam, rasa rendah diri, bahkan menarik diri dari lingkungan sosial. Sebagian menjadi lebih agresif dan sulit dijangkau secara emosional. Karena itu, pendampingan psikologis menjadi langkah krusial yang terus dilakukan DP3AP2KB.

“Korban-korban kekerasan seksual itu harus selalu didampingi. Mungkin korban akan minder, atau sebaliknya jadi semakin nanggal karena tanggungi," ujarnya.

Data DP3AP2KB menunjukkan fluktuasi tajam, tujuh kasus pada 2020, menurun menjadi enam pada 2021, lalu melonjak drastis menjadi 49 kasus di 2022. Angka itu turun menjadi 28 kasus pada 2023, lalu kembali turun ke 13 kasus di 2024. Namun, hingga pertengahan 2025, angka tersebut kembali naik menjadi 16 kasus.

Sebagian besar korban, kata Fitriani, berasal dari keluarga menengah ke bawah. Namun kekerasan juga pernah terjadi di lingkungan sekolah. Karena itu, pihaknya mendorong pembentukan tim penanganan kekerasan di setiap satuan pendidikan.

“Memang kebanyakannya kalangan ke bawah. Tapi pernah juga terjadi di sekolah. Maka untuk mengantisipasi itu, sekolah-sekolah sudah membentuk tim,” ujar Fitriani.

Tim ini bertugas menangani berbagai bentuk kekerasan, mulai dari kekerasan fisik, perundungan, hingga kekerasan seksual. Selain itu, DP3AP2KB juga menjalin kemitraan dengan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) untuk menangani kasus ringan dan sedang, seperti perundungan atau konflik sosial lainnya.

“Kalau ada korban kekerasan seksual, kita rujuk ke P2TP2A. Tapi kalau baru sebatas dibully, itu bisa ditangani lewat pusat pembelajaran keluarga,” katanya.

Namun, tantangan terbesar, menurut Fitriani, adalah keberanian korban untuk bersuara. Banyak di antara mereka yang justru memilih diam karena pelaku berasal dari lingkungan terdekat: keluarga, sekolah, bahkan tetangga.

“Mereka kebanyakan tutup mulut, tidak berani speak up. Nah ini tugas kami, mengembalikan fungsi sosial dan psikologis korban, serta memotivasi agar berani bicara. Kalau korban dan keluarga ingin melanjutkan ke ranah hukum, kami siap mendampingi,” tegasnya.

Fitriani menambahkan, masih banyak orang tua korban yang enggan membawa kasus ke jalur hukum karena takut dengan prosesnya.

“Biasanya anaknya takut, orang tuanya juga takut, bilang ‘kalau dibawa ke ranah hukum nanti begini, begitu. Tapi kami pastikan, kami siap dampingi. Baik secara psikologis maupun dalam proses hukumnya," ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Cimahi Ngatiyana, yang hadir dalam kegiatan Hari Anak Nasional tersebut, menekankan pentingnya peran orang tua dalam pengawasan anak, terutama terhadap penggunaan gawai dan media sosial. 

Ia mengingatkan, akses tanpa batas terhadap konten digital dapat membuka ruang terjadinya kekerasan, termasuk kekerasan seksual.

“Pengaruh medsos kalau tidak kita kontrol, anak-anak bisa saja melihat konten kekerasan termasuk seksual,” ujar Ngatiyana.

Ia mengimbau agar orang tua aktif mengecek aktivitas digital anak, khususnya saat malam hari. Tanpa pengawasan, anak bisa terlena bermain gim hingga larut malam, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan gangguan psikologis.

“Kalau tidak disiplin dan tidak dicek, nanti anak-anak terlena. Bisa berdampak pada kesehatan psikologis mereka,” katanya.

Dengan angka yang kembali naik, kekerasan seksual terhadap anak menjadi alarm serius bagi semua pihak di Kota Cimahi. Pemerintah pun terus memperkuat sistem perlindungan lintas sektor, sambil mendorong masyarakat untuk tidak menutup mata dan berani bersuara. (SAT)

Industri Kopi Menggeliat, Cimahi Siapkan SDM Tangguh Hadapi Pasar Kerja Baru

SURAT KABAR, CIMAHI - Merebaknya gerai kopi di KotaCimahi dalam beberapa tahun terakhir tak sekadar memanjakan lidah penikmat kopi. Di balik tren itu, terbuka peluang kerja baru yang terus tumbuh, terutama bagi kalangan muda yang ingin meniti karier di sektor jasa kuliner.

Melihat peluang tersebut, Pemerintahan Kota Cimahi bergerak cepat. Melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), mereka menggandeng LPK Budi Training Academy untuk menggelar pelatihan barista yang mengacu pada standar industri dan bersertifikat Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). 

Program ini tak hanya mencakup pelatihan teknis secara daring dan tatap muka, tetapi juga persiapan dan pelaksanaan uji kompetensi.

“Pelatihan dilakukan untuk mempersiapkan pencari kerja memasuki dunia kerja baru. Tidak hanya ingin mencetak tenaga kerja, tapi pekerja yang terampil, adaptif, dan tangguh,” kata Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudisthira, saat ditemui pada Senin, 28 Juli 2025.

Ia menegaskan, pelatihan ini bukan sekadar agenda seremonial. Di tengah selektivitas pasar kerja, apalagi di sektor jasa, kemampuan teknis saja tak cukup. Pekerja juga dituntut memiliki daya adaptasi tinggi terhadap tren industri yang terus bergerak.

“Anggaplah pengalaman ini bukan sekadar pencapaian, tetapi juga sebuah tanggung jawab. Kepercayaan yang diberikan kepada lulusan pelatihan bukan hanya sebuah peluang kerja, melainkan panggilan untuk menunjukkan bahwa potensi SDM lokal kita mampu menembus batas-batas konvensional, dan beradaptasi dengan tuntutan industri masa kini,” ujarnya.

Adhitia menyoroti lonjakan signifikan sektor kafe danrestoran di Cimahi. Profesi barista kini menjadi magnet baru, terutama bagi Generasi Z yang dikenal kreatif dan ekspresif.

“Mereka melihat profesi barista bukan hanya sebagai pekerjaan, tetapi juga sebagai wadah untuk mengekspresikan diri dan keterampilan seni mereka,” katanya.

Data dari platform pencari kerja seperti Jobstreet mencatat ratusan lowongan barista dan bartender dibuka tiap bulan, menandakan kebutuhan tenaga kerja terampil di sektor ini terus meningkat.

Namun tantangan yang dihadapi tak ringan. Menurut Adhitia, lulusan pelatihan harus lebih dari sekadar tahu cara meracik kopi. Mereka dituntut menguasai manajemen outlet, keterampilan pengembangan produk seperti latte art dan manual brew, hingga pelayanan pelanggan yang sesuai standar industri.

Lebih dari itu, kata Adhitia, profesi barista punya daya tawar karier yang makin luas. Tak hanya bekerja di kedai kopi, tetapi juga menjadi trainer, membuka usaha sendiri, bahkan menembus pasar ekspor kopi.

“Dengan kombinasi data pasar yang kuat dan tren industri yang sedang naik daun, para lulusan pelatihan barista kini memiliki pijakan nyata untuk menjadi pionir dalam membentuk masa depan industri kopi Indonesia,” pungkasnya. (SAT)

Cimahi Jaga Warisan Sunda Lewat Pasanggiri Mapag Panganten Tingkat Jawa Barat

 

SURAT KABAR, CIMAHI – Di tengah arus budaya global yang deras, KotaCimahi menegaskan perannya sebagai garda terdepan dalam merawat kearifan lokal. Selama dua hari, 25–26 Juli 2025, Convention Hall Cimahi Technopark disulap menjadi panggung megah pelestarian budaya Sunda dalam ajang Pasanggiri KreasiUpacara Mapag Panganten Sunda ke-5 tingkat Jawa Barat.

Ajang ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Kota Cimahi melalui Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga (Disbudparpora), Dewan Kebudayaan Kota Cimahi (DKKC), Komunitas Lengser Ambu Jawa Barat, serta komunitas seni Djati dan Progresif Team.

Sebanyak 20 komunitas seni dari berbagai daerah di Jawa Barat tampil memukau dengan interpretasi artistik terhadap upacara adat Mapag Panganten yang kaya akan nilai-nilai filosofis dan simbolik budaya Sunda. 

Setiap penampilan menjadi cermin hidupnya tradisi, sekaligus ajakan untuk merenung, sejauh mana kita masih mengenal akar budaya sendiri?

Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, menekankan pentingnya regenerasi dalam pelestarian budaya di tengah modernitas yang kian menggusur ruang tradisi.

“Mapag Panganten bukan sekadar seremoni, tapi cerminan jati diri. Generasi muda harus mengenalnya, mencintainya, dan menjaganya,” ujarnya tegas.

Ngatiyana juga menyerukan agar lingkungan pendidikan menjadi garda awal dalam menanamkan kecintaan terhadap budaya lokal.

“Sekolah jadi tempat awal menanamkan cinta budaya. Anak-anak kita harus bangga jadi urang Sunda,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Disbudparpora Kota Cimahi, Achmad Nuryana, melihat pasanggiri ini bukan hanya sebagai kompetisi, tapi juga ruang edukasi dan pemberdayaan sektor kreatif yang berakar pada budaya lokal.

“Kami ingin seni tradisional bukan hanya lestari, tapi juga tumbuh sebagai kekuatan industri kreatif,” katanya.

Achmad menegaskan, semangat keberagaman, tahun ini juga digelar Kirab Pengantin Nusantara yang menghadirkan representasi adat dari tujuh provinsi, Aceh, Lampung, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Bali, dan Papua. 

Kirab tersebut menjadi simbol terbukanya Cimahi pada semangat kebhinekaan, sekaligus penghormatan terhadap keberagaman budaya Indonesia.

Rangkaian acara turut dimeriahkan dengan bazar kuliner, wedding expo, lomba makeup, lomba mewarnai, pertunjukan seni jaipongan, serta penampilan musisi lokal dan nasional seperti Rusdy Oyag Percussion feat Ayu Rusdy, Dhea Gemoy, dan Renyta.

Demi menjaga mutu kompetisi, panitia menghadirkan lima juri profesional dari kalangan budayawan, seniman, dan akademisi. Para peserta bersaing memperebutkan Piala Bergilir Gubernur Jawa Barat dan Wali Kota Cimahi, serta sejumlah penghargaan bergengsi lainnya.

Inilah Para Juara Pasanggiri Mapag Panganten Sunda 2025:

• Juara 1: Margasari Kacrit Putra Grup (Kabupaten Bekasi)
• Juara 2: Padepokan Rangga Setra (Kota Tasikmalaya)
• Juara 3: Sanggar Seni Sunda Rancage (Kabupaten Majalengka)
• Penataan Musik Terbaik: Mahindra Askandar (Kabupaten Bekasi)
• Lengser Terbaik: Komarudin (Kota Cimahi)
• Penataan Tari Terbaik: Gustian Setiawati (Kabupaten Subang)
• Kostum dan Artistik Terbaik: Sopi Yanti (Kabupaten Garut)

Dengan suksesnya ajang ini, Cimahi kembali menegaskan posisinya sebagai kota budaya yang tak hanya menjaga akar, tapi juga mampu menyulapnya menjadi motor penggerak pariwisata dan ekonomi kreatif daerah. (SAT)

Menelisik Jejak Pangan Leluhur Cireundeu yang Terus Hidup

SURAT KABAR, CIMAHI – Di tengah gempuran modernitas dan pola makan instan, masyarakat Kampung Adat Cireundeu, Cimahi Selatan, tetap kukuh memegang warisan leluhur: mengonsumsi singkong sebagai makanan pokok. Namun, tak banyak yang tahu, pangan lokal berbentuk nasi dari singkong yang selama ini dikenal sebagai rasi, sejatinya bukanlah nama asli.

"Nama aslinya itu sangun. Kalau sudah dimasak, namanya jadi sangun sampe. Sangun adalah bahan dasar nasi singkong," ujar Jajat, tokoh masyarakat Kampung Adat Cireundeu, saat ditemui belum lama ini.

Menurut Jajat, istilah rasi baru dikenal setelah wilayah adat mereka dijadikan percontohan dalam program ketahanan pangan nasional. Meski demikian, semangat yang menghidupi konsumsi sangun ini jauh melampaui program semata. Bagi warga Cireundeu, makan singkong adalah bentuk konkret pelestarian nilai-nilai leluhur sekaligus cara menjaga kelestarian lingkungan.

"Kami diamanatkan untuk menjaga alam. Kalau tidak dijaga, tempat ini akan penuh tangtungan," katanya.

Istilah tangtungan dalam bahasa Sunda, dijelaskan Jajat, berarti dua hal: keramaian dan berdirinya bangunan. Ia menilai perubahan fungsi lahan menjadi perumahan, pabrik, atau pusat perbelanjaan adalah manifestasi nyata dari tangtungan yang menjadi kekhawatiran para leluhur.

Lebih dari sekadar simbol adat, konsumsi singkong di Cireundeu berakar pada peristiwa sejarah. Saat masa penjajahan Belanda, beras menjadi komoditas langka karena dikuasai penjajah. Sebagai bentuk perlawanan, Mama Ali, salah satu tokoh sepuh mengajak warga beralih ke pangan lokal.

"Pada tahun 1918, masyarakat Cireundeu sepakat melakukan Nunda Kersaning Nyai, atau dalam bahasa Indonesia: berhenti makan nasi beras," kata Jajat.

Transformasi itu mencapai titik penting pada 1924, ketika Ibu Omah Asnama, menantu Mama Ali, menemukan cara mengolah singkong menjadi rasi. Tak hanya berperan dalam dapur, Omah Asnama dianggap memiliki visi politik dan budaya yang kuat.

"Ibu Omah sendiri bahkan sempat ditahan Belanda karena dianggap berbahaya. Aktivitasnya mengajak warga mengganti beras dengan singkong selalu diselipi semangat kemerdekaan," imbuh Jajat.

Kini, rasi bukan hanya bertahan, tapi juga berkembang. Sejak 2010, berkat kolaborasi dengan mahasiswa Teknologi Pangan Universitas Padjadjaran (Unpad), masyarakat Cireundeu menciptakan lebih dari 10 produk olahan turunan dari singkong.

“Kita buat kue semprong, kue kering, bahkan sekarang sudah ada mi dari tepung rasi,” ucap Jajat.

Produk-produk olahan tersebut dikembangkan melalui UMKM lokal dan mulai diperkenalkan ke pasar yang lebih luas, terutama lewat kanal online oleh generasi muda Cireundeu.

Meski sempat mencoba menjual produk-produk tersebut ke kawasan luar, seperti Dago dan Kebun Binatang Bandung, respons pasar belum menggembirakan. Strategi pun diubah: kembali fokus pada penjualan di wilayah sendiri.

“Pengunjung ke Cireundeu bisa mencapai 1.000 hingga 1.500 orang setiap bulannya. Dan ini cukup untuk menopang penjualan,” pungkasnya. (SAT)

Mahasiswa KKN IKIP Siliwangi Turun Tangan Tangani Sampah di Cimahi, Harap Tak Perlu Lagi "Gerakan Punggut Sampah"

SURAT KABAR, CIMAHI - Persoalan sampah masih menjadi pekerjaan rumah besar di sejumlah wilayah Kota Cimahi. Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) dari IKIP Siliwangi pun turun tangan, ikut mengedukasi warga soal pentingnya pengelolaan sampah lewat kolaborasi dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Cibeureum.

Kegiatan bertajuk Gerakan Punggut Sampah (GPS) dan santunan rakyat ini digelar dalam rangka peringatan HUT ke-25 LPM Cimahi. Bagi para mahasiswa, kegiatan ini bukan sekadar program wajib kampus, tapi juga bentuk nyata pengabdian ke masyarakat.

“Alhamdulillahirobbilalamin, karena dari kampus juga memberikan penugasan mengenai pemilahan dan pengelolaan sampah, kami senang sekali bisa ikut dilibatkan dalam acara ini,” ujar Lutfia Apriani Salsabila, perwakilan mahasiswa IKIP Siliwangi yang mengikuti kegiatan tersebut di Kelurahan Cibeureum, Senin (21/7/25).

Ia menambahkan, partisipasi mahasiswa KKN dalam kegiatan ini menjadi bagian dari pelaporan tugas sekaligus wadah untuk memperkenalkan diri dan menunjukkan kontribusi mereka kepada masyarakat.

Namun, Lutfia tak menutup mata bahwa masih ada tantangan besar yang dihadapi dalam penanganan masalah sampah di lingkungan setempat.

“Untuk kendalanya, mungkin belum kompaknya warga dalam menjaga kebersihan. Karena itu, masih perlu adanya program-program seperti GPS ini. Masih banyak warga yang belum sadar soal pentingnya kebersihan dan pemilahan sampah,” jelasnya.

Menurutnya, edukasi kepada masyarakat tidak bisa hanya sekali dilakukan. Perlu pendekatan berkelanjutan agar pola pikir dan kebiasaan warga bisa benar-benar berubah. Ia berharap, di masa depan, masyarakat bisa lebih mandiri dan sadar menjaga kebersihan lingkungan tanpa harus diawasi atau dibimbing terus menerus.

“Harapannya, ke depan tidak ada lagi acara Gerakan Punggut Sampah, karena warga sudah sadar akan pentingnya menjaga kebersihan. Tidak perlu dipantau lagi oleh LPM ataupun pemerintah,” harap Lutfia.

Ia menambahkan bahwa keterlibatan warga yang lebih aktif dan sadar akan memudahkan semua pihak dalam menciptakan lingkungan bersih dan sehat.

Selama pelaksanaan kegiatan, banyak momen yang meninggalkan kesan mendalam bagi para mahasiswa. Salah satunya adalah kedekatan yang terjalin dengan para pengurus LPM dan warga setempat.

“Yang paling berkesan itu bisa kenal dengan bapak-bapak dan ibu-ibu LPM juga Kelurahan Cibeureum yang sangat baik, sangat membantu kami dalam melaksanakan program kerja. Mereka juga aktif mengajak kami bekerja sama,” ungkapnya.

Namun, pengalaman menarik juga tak lepas dari tantangan lapangan. Lutfia bercerita soal pengalaman menghadapi bau sampah hingga kejadian-kejadian lucu yang tak terduga.

“Saat pelaksanaan GPS, banyak kejadian lucu, seperti menemukan sampah yang bau banget, bahkan kadang ada kotoran kucing. Tapi kami tetap semangat, apalagi melihat contoh dari bapak-bapak LPM yang turun langsung,” kenangnya.

Saat ini, sekitar 250 mahasiswa IKIP Siliwangi sedang melaksanakan program KKN di Kelurahan Cibeureum. Program berlangsung selama 3 bulan, sejak Juni hingga akhir September, berbarengan dengan kegiatan PPL (Program Pengalaman Lapangan) di sekolah-sekolah, mengingat latar belakang kampus mereka sebagai institusi pendidikan keguruan.

“Pelaksanaannya berbarengan dengan PPL. Jadi kami harus sanggup karena selain pengabdian ke masyarakat, kami juga mengajar ke sekolah. Itu jadi tantangan tersendiri,” pungkas Lutfia.

Kolaborasi antara mahasiswa, LPM, dan pemerintah kelurahan diharapkan bisa menjadi contoh sinergi dalam menyelesaikan isu lingkungan, khususnya dalam membangun kesadaran kolektif menjaga kebersihan. (SAT)

DPRD Cimahi Akan Panggil Pejabat Baru, Fokus Evaluasi dan Darurat Sampah

SURAT KABAR, CIMAHI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi akan segera memanggil para pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi untuk melakukan evaluasi kinerja, seiring dengan masuknya semester II tahun 2025. Pemanggilan itu sekaligus menjadi respons atas mutasi dan rotasi pejabat yang baru saja dilakukan oleh pemerintah kota.

Anggota DPRD Kota Cimahi dari Fraksi Partai Golkar, Agung Rohama Shidiq, menegaskan bahwa seluruh komisi akan segera melakukan evaluasi bersama mitra kerja mereka.

“Di minggu ini, masing-masing komisi akan memanggil mitra kerjanya untuk melakukan evaluasi semester II,” kata Agung saat ditemui di Cimahi baru-baru ini.

Langkah ini tak hanya menjadi rutinitas pengawasan semesteran, tapi juga bagian dari respons terhadap dinamika mutasi jabatan yang terjadi di lingkungan eksekutif. Agung menilai, rotasi jabatan itu membawa konsekuensi berupa tanggung jawab besar bagi para pejabat yang baru dilantik.

“PR besar mereka banyak. Paling prioritas adalah dari persoalan sampah. Kita masih dalam status darurat sampah. Semoga dengan pejabat-pejabat baru di Dinas Lingkungan Hidup, masalah itu bisa segera ditangani,” ujarnya.

Agung menyoroti bahwa meskipun rotasi jabatan adalah hal lumrah dalam tata kelola birokrasi, kinerja konkret tetap menjadi tolok ukur utama. Terlebih, persoalan sampah yang selama ini tak kunjung tertangani dengan baik telah menjadi momok lingkungan dan sosial di Kota Cimahi.

Ia memastikan, DPRD tidak akan tinggal diam. Fungsi pengawasan akan terus diperkuat untuk memastikan para aparatur sipil negara (ASN) menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan maksimal.

“Semoga dengan dilantiknya pejabat-pejabat baru ini bisa memberikan warna baru, membawa Kota Cimahi sesuai visinya, yakni Kota Cimahi Mantap,” kata Agung mengakhiri. (SAT)