Dinkes Cimahi Intensifkan Inspeksi dan Penyuluhan ke Dapur MBG

SURAT KABAR, CIMAHI - Maraknya kasus keracunan akibat konsumsi makanan bergizi gratis (MBG) membuat Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Cimahi bergerak cepat. 

Pengawasan diperketat dengan penyuluhan hingga inspeksi langsung ke dapur penyedia makanan bergizi (SPPG). 

Dari 20 SPPG yang terdaftar, tercatat 17 sudah beroperasi. 10 SPPG telah melakukan koordinasi dengan Dinkes Kota Cimahi dan ada 4 SPPG sudah mendapatkan pelatihan keamanan pangan. 

Disamping itu ada beberapa SPPG yang sudah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). 

Sedangkan untuk SPPG yang sudah dilakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan ada 9 sisanya sudah dijadwalkan.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Cimahi, Mulyati, menegaskan, pihaknya telah melakukan langkah pengawasan sejak awal, salah satunya melalui penyuluhan kepada para penjamah makanan. 

Dalam melakukan pengawasan dan pembinaan, Dinas Kesehatan memilki beberapa kendala, antara lain:

• Tidak ada data update terkait jumlah SPPG yang ada di Kota Cimahi
• Beberapa SPPG menolak untuk di lakukan pengawasan dan pembinaan
• Belum ada SPPG yang mengajukan sertifikasi laik hygiene sanitasi
• Maka dari itu Dinkes yang harus aktif, berkoordinasi dengan SPPG dengan cara mendatangi langsung

Upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan dalam rangka pengawasan dan pembinaan antara lain;

Melakukan koordinasi aktif dengan ketua SPPG tingkat Kota Cimahi terkait data SPPG yang ada di kota Cimahi

Membuat surat ke Sanitarian Puskesmas untuk melakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan

Melaksanakan pelatihan hygiene sanitasi pangan untuk pengelola dan penjamah di SPPG yang bersedia 

Memberikan informasi tentang pengajuan Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS)

Dari 9 SPPG yang dilakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan, sebagian besar SPPG sudah memenuhi syarat, karena ada persyaratan teknis dari BGN yang harus di penuhi. 

"Kita juga memberikan penyuluhan. Di antara yang banyak itu, yang sudah dilakukan inspeksi kesehatan lingkungan,” ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (30/9/25).

Meski begitu, ia mengakui tidak semua SPPG bersedia untuk koordinasi dalam pemenuhan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). 

Menurutnya, karena ada beberapa kendala kurangnya komunikasi dari semua pihak 

“Kalau Dinkes pengen meriksa, tapi SPPG-nya belum mau menerima, kita juga kan nggak bisa. Itu rumah orang. Jadi bukan berarti Dinkes ini kurang proaktif, tidak! Dari yang sudah diperiksa, inspeksi kesehatan lingkungan tercatat baru sembilan SPPG,” tegasnya.

Untuk sertifikat laik higiene sanitasi, baru satu SPPG yang sudah memilikinya dan tiga lagi masih dalam proses. 

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pengajuan SLHS tidak sederhana. Ada sejumlah persyaratan ketat yang harus dipenuhi, mulai dari profil perusahaan, sertifikat hasil pemeriksaan sampel makanan dan air minum, hingga sertifikat pelatihan keamanan pangan serta hasil inspeksi kesehatan lingkungan. 

“Untuk persyaratan pengajuan SLHS, itu mencakup semuanya, dari profil perusahaan sampai hasil inspeksi kesehatan lingkungan. Jadi prosesnya memang harus benar-benar dipenuhi,” jelasnya.

Dengan kondisi ini, Dinkes Cimahi memastikan akan terus menggencarkan penyuluhan ke seluruh dapur SPPG. 

Mulyati menegaskan, langkah tersebut dinilai penting untuk menjamin kebersihan dan higienitas makanan MBG sebelum didistribusikan kepada penerima manfaat di Cimahi. 

"Kami ingin memastikan makanan yang diterima masyarakat benar-benar aman, sehat, dan layak dikonsumsi,” tandas Mulyati. (SAT)

Kerja Sama Internasional Perkuat Upaya Cimahi Tekan Stunting dan Malnutrisi

SURAT KABAR, CIMAHI - Isu stunting dan kesehatan ibu-anak kembali menempati panggung utama kebijakan di Kota Cimahi. Pada Selasa (30/9/2025), Nutrition International bersama perwakilan Kedutaan Besar Kanada melakukan kunjungan ke Mal Pelayanan Publik (MPP) Cimahi. 

Agenda ini menjadi tonggak penting penguatan kerja sama internasional dalam meningkatkan kualitas gizi, kesehatan masyarakat, sekaligus ketahanan pangan.

Dalam kunjungan tersebut hadir Miss Christine Roy, representatif pemerintah Kanada sekaligus perwakilan Nutrition International. 

Organisasi non-pemerintah ini telah lama aktif di Indonesia sejak 2006, dengan fokus utama pada kesehatan perempuan, ibu hamil, serta anak-anak.

Wakil Wali Kota Cimahi, Adithia Yudhistira, menyambut langsung delegasi tersebut. Ia menegaskan, keberlanjutan kolaborasi dengan Nutrition International membawa dampak signifikan, terutama dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang lebih inklusif.

“Nutrition International sudah sejak 2006 konsen dalam penanganan kesehatan perempuan, ibu, dan anak di berbagai daerah di Indonesia. Khususnya di Cimahi, program ini sangat luar biasa. Tahun ini kita kedatangan lagi, dan tahun depan Insya Allah akan lebih banyak bantuan serta kerja sama yang dijalankan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Kanada,” ungkap Adithia.

Salah satu bentuk nyata implementasi program adalah dukungan rutin berupa distribusi tablet tambah darah dan intervensi gizi lain untuk mencegah anemia serta menurunkan angka stunting. 

Menurut Adithia, kontribusi ini menjadi penopang penting pemerintah daerah dalam mengatasi persoalan mendasar keluarga-keluarga di Cimahi.

“Selain anemia, angka stunting juga jadi perhatian utama. Banyak sekali intervensi yang sudah diberikan Nutrition International dan pemerintah Kanada, terutama dalam bentuk tablet penambah darah serta dukungan gizi lain yang sangat dibutuhkan,” jelasnya.

Tak hanya berhenti pada intervensi gizi, kerja sama ini juga mulai merambah isu strategis lain, yakni fortifikasi pangan. 

Adithia menilai langkah tersebut sebagai jawaban untuk mengatasi keterbatasan sumber daya pangan sekaligus mencegah malnutrisi di masyarakat.

“Kita masih butuh sosialisasi yang masif tentang apa itu fortifikasi pangan. Fortifikasi ini adalah jawaban untuk keterbatasan bahan baku yang kita miliki. Misalnya, Cimahi punya MBG, harapannya bahan bakunya bisa dipenuhi dari wilayah sekitar. Tapi kenyataannya kita belum punya. Maka salah satu jawabannya adalah fortifikasi pangan,” terangnya.

Fortifikasi pangan, menurut Adithia, bukan sekadar memenuhi perut, tetapi memastikan kualitas gizi di setiap sajian makanan. 

Ia menyoroti fenomena malnutrisi yang seringkali bukan karena kurang makan, melainkan rendahnya kandungan gizi dalam makanan sehari-hari.

“Asal kenyang tapi gizinya tidak ada, ini masalah yang sering terjadi. Padahal dua hal ini berbeda. Antara kebutuhan dasar pangan dengan kualitas gizi yang harus disajikan secara simultan,” ujarnya.

Selain fokus pada gizi, Pemkot Cimahi juga memperluas perhatian pada aspek keamanan pangan. 

Adithia menyampaikan, pada Rabu (1/10/2025), pemerintah kota akan menginisiasi pertemuan dengan Forkopimda, stakeholder, serta 17 penanggung jawab SPPG (Sistem Penyelenggaraan Pangan dan Gizi) Cimahi.

“Besok akan kita inisiasi bersama Forkopimda dan stakeholder, khususnya penanggung jawab SPPG di Cimahi. Ini untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, salah satunya keracunan. Dari berbagai kasus keracunan di daerah lain, penyebab umumnya hanya dua bakteri. Itu semua sebenarnya bisa dicegah,” jelasnya.

Lewat inisiatif ini, pemerintah berharap sistem keamanan pangan di Cimahi semakin kuat, sekaligus mendukung program gizi yang kini mendapat dukungan langsung dari Kanada.

Kerja sama lintas negara ini bukan sekadar bantuan teknis, melainkan juga transfer pengetahuan dan strategi jangka panjang: dari distribusi tablet tambah darah, intervensi gizi, hingga pengembangan kebijakan fortifikasi pangan dan keamanan pangan.

Adithia menutup pernyataannya dengan harapan besar. 

“Mudah-mudahan semakin banyak dukungan yang bisa kita dapatkan dari Kanada melalui Nutrition International, baik di bidang kesehatan maupun aspek lain yang bisa meningkatkan kualitas hidup warga Cimahi,” tandasnya. (SAT)

Dari Alun-Alun Hingga Sungai, Pemuda Pancasila Cimahi Dorong Budaya Bersih Kota

SURAT KABAR - CIMAHI – Sejalan dengan agenda Majelis Pimpinan Nasional (MPN), Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kota Cimahi menggelar aksi bersih-bersih di kawasan Alun-Alun Cimahi dan Stadion Sangkuriang. 

Kegiatan ini menjadi wujud komitmen organisasi dalam mendukung program Pemerintah Kota Cimahi, khususnya terkait upaya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan.

Hal ini terlihat dalam kegiatan bersih-bersih yang digelar Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kota Cimahi, Selasa (30/9/2025). 

Aksi tersebut dipusatkan di kawasan Alun-Alun Kota Cimahi dan Stadion Sangkuriang, bertepatan dengan program Majelis Pimpinan Nasional (MPN).

Ketua MPC PP Kota Cimahi, Insan Budiman, menegaskan kegiatan ini bukan sekadar menjaga kebersihan ruang publik, melainkan juga upaya mempererat solidaritas internal sekaligus membuka ruang kolaborasi yang lebih luas dengan masyarakat.

"Aksi bersih-bersih ini kita mulai dari Alun-Alun Cimahi. Ke depan, kami berencana melanjutkan kegiatan serupa di wilayah yang lebih luas, seperti sungai dan area publik lainnya,” ujar Insan saat ditemui di lokasi.

Menurut Insan, aksi tersebut juga memiliki pesan lebih mendalam, mengikis stigma negatif terhadap ormas, termasuk Pemuda Pancasila. 

Ia menyadari bahwa masih ada pandangan miring di masyarakat, namun PP Cimahi berkomitmen untuk membalik persepsi itu dengan langkah nyata.

“Selama ini masih ada pandangan negatif terhadap ormas, termasuk Pemuda Pancasila. Maka dari itu, kami ingin menunjukkan bahwa kami juga bisa memberikan kontribusi positif bagi masyarakat,” ungkapnya.

Tidak berhenti di satu agenda, MPC PP Cimahi sudah menyiapkan rangkaian program sosial berikutnya. Salah satunya adalah donor darah yang dijadwalkan pada 30 Oktober 2025.

“Donor darah ini merupakan bagian dari upaya kami untuk terus berkontribusi bagi masyarakat. Meski dimulai dengan skala kecil, kami berharap bisa terus berkembang dan melibatkan lebih banyak pihak,” tambah Insan.

Lebih jauh, ia berharap kegiatan sosial semacam ini dapat menjadi budaya yang berkelanjutan, bukan sekadar event sesaat. 

Sinergi dengan Pemerintah Kota Cimahi pun diharapkan terus terjalin untuk menciptakan kota yang bersih, sehat, dan harmonis.

“Kami sadar, sebagai bagian dari masyarakat Kota Cimahi, sudah sepatutnya kami bersinergi dengan pemerintah dalam melakukan hal-hal positif. Harapannya, ke depan, kegiatan seperti ini bisa menjadi budaya di lingkungan organisasi kami,” pungkasnya. (SAT)

Kasus Keracunan MBG Merebak, DPRD Cimahi Minta Evaluasi Dapur Penyedia

SURAT KABAR, CIMAHI - Kasus keracunan massal akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah wilayah Jawa Barat belakangan ini menjadi sorotan publik. 

Meski Kota Cimahi belum mencatat adanya kasus serupa, Ketua DPRD Cimahi, Wahyu Widyatmoko, menegaskan perlunya langkah antisipasi sejak dini. 

Ia menilai pencegahan lebih penting daripada menunggu munculnya masalah di kemudian hari.

“Sejak kejadian itu mencuat, kami langsung berkoordinasi dengan Pemerintah Kota. Dalam waktu dekat, kita akan duduk bersama pengelola MBG, mulai dari SPPG hingga dapur-dapur penyedia. Intinya, kami ingin memastikan kejadian di daerah lain tidak terjadi di Cimahi,” ujar Wahyu saat diwawancarai Surat Kabar melalui sambungan telefon, Minggu (28/9/2025).

Menurut Wahyu, bentuk tindak lanjut yang sedang dipersiapkan adalah audiensi dan diskusi bersama antara DPRD, Pemkot Cimahi, hingga para pemangku kepentingan. 

Pertemuan itu akan mengundang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan difasilitasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).

“Kalau audiensi sifatnya lebih ke koordinasi. Kami ingin semua pihak yang terkait dengan penyediaan MBG, baik itu SPPG maupun dapur-dapur penyedia makanan, hadir dalam forum ini. Tujuannya jelas, jangan sampai masalah di daerah lain ikut menimpa Cimahi,” tegas Wahyu.

Lebih lanjut, ia menuturkan pertemuan tersebut akan digelar secepat mungkin. 

“Kemungkinan minggu ini atau awal pekan depan. Jadi tidak menunggu lama. Kami ingin langkah antisipasi segera dilakukan sebelum ada kasus serupa muncul di lapangan,” imbuhnya.

Wahyu juga menegaskan, program MBG ini sejatinya merupakan kebijakan pemerintah pusat. DPRD Cimahi, kata dia, memang tidak dilibatkan secara langsung dalam penyusunan maupun implementasi teknis program tersebut. 

Namun sebagai wakil rakyat, pihaknya tetap berkepentingan memastikan keamanan dan keselamatan masyarakat.

“Proses kerja sama antara sekolah dengan penyedia makanan, koordinasi dengan Dinas Kesehatan, atau Dinas Pendidikan, semua itu jalurnya langsung dari pusat dan pemerintah daerah. Kami di DPRD memang tidak banyak terlibat dalam operasionalnya. Tapi kalau ada potensi risiko, tentu kami tidak bisa tinggal diam,” jelasnya.

Ia mengakui sejauh ini Cimahi belum terdampak kasus keracunan MBG, mengingat distribusi program masih lebih masif di daerah lain. 

Meski begitu, ia menekankan bahwa sikap kewaspadaan tetap perlu dijaga.

“Saya sebagai Ketua DPRD, walaupun Cimahi belum terdampak, tetap harus mengawasi. Kasus ini jadi pelajaran bersama, supaya kita tidak hanya sekadar melihat kejadian di daerah lain tanpa mengambil langkah pencegahan,” tutup Wahyu. (SAT)

Arus Globalisasi Tantang Budaya Sunda, Cimahi Jawab dengan Pasanggiri Jaipong 2025

 

SURAT KABAR, CIMAHI - Seni tari Jaipong kembali menjadi sorotan publik setelah digelarnya Merdeka Fest #3 Pasanggiri Jaipong Tingkat Kota Cimahi 2025 yang berlangsung di Taman Kreatif Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Sabtu (27/9/2025). 

Ajang ini menjadi bukti nyata bahwa di tengah arus globalisasi, warisan budaya Sunda tetap memiliki tempat istimewa dan terus hidup melalui generasi muda.

Lurah Cibabat, Bambang Wahyu Purwasto, menegaskan pentingnya momentum tersebut dalam menjaga identitas budaya masyarakat Cimahi.

“Melalui acara seperti ini, kami melihat antusiasme masyarakat, terutama generasi muda, dalam melestarikan budaya daerah. Ini bukan hanya tentang mempertahankan tradisi, tapi juga menumbuhkan rasa bangga akan identitas budaya kita,” ujarnya.

Kegiatan yang diprakarsai oleh Karang Taruna Widya Karya Kelurahan Cibabat itu resmi dibuka oleh Kasi Kecamatan Cimahi Utara, Sulis, yang menyampaikan apresiasi tinggi terhadap panitia dan peserta. 

Menurutnya, Pasanggiri Jaipong bukan sekadar ajang kompetisi tari, melainkan wahana penting untuk menghidupkan kembali kesadaran budaya di tengah masyarakat.

“Ini suatu hal yang luar biasa bagi kita. Saya sangat mengapresiasi kerja keras panitia dan semua pihak Karang Taruna Kelurahan Cibabat yang telah menyelenggarakan acara ini,” ungkap Sulis.

Ia menambahkan, Jaipong adalah warisan budaya Sunda yang memiliki nilai luhur. 

Tantangan globalisasi kerap membuat generasi muda lebih akrab dengan budaya asing, sehingga ruang ekspresi seperti Pasanggiri Jaipong menjadi sangat strategis dalam memperkenalkan sekaligus memperkuat identitas budaya lokal.

“Pasanggiri Jaipong ini sangat positif dan bermakna, terutama dalam menjawab tuntutan era saat ini. Ini adalah bagian dari upaya konkret untuk menjaga esensi seni tari Jaipong tetap hidup dan berkembang,” kata Sulis.

Lebih jauh, Sulis menekankan bahwa kegiatan seni dan budaya tidak boleh berhenti pada seremoni tahunan. 

Ia berharap ada kesinambungan serta dampak nyata yang bisa dirasakan oleh masyarakat, khususnya kalangan pelajar.

“Harapan saya, kegiatan ini tidak hanya sukses secara pelaksanaan, tetapi juga melahirkan rekomendasi-rekomendasi positif yang bisa dimanfaatkan oleh sekolah-sekolah, terutama para alumni yang punya peran besar dalam membentuk karakter generasi muda,” tuturnya.

Ia juga menekankan perlunya sinergi antara pemerintah, sekolah, komunitas seni, dan masyarakat luas dalam menciptakan ruang hidup bagi budaya lokal. 

Dengan begitu, sambung Sulis, Jaipong bukan hanya menjadi tontonan, melainkan juga tuntunan yang menguatkan jati diri masyarakat Sunda di Kota Cimahi. (SAT)

Merdeka Fest #3 Pasanggiri Jaipong Cimahi 2025 pun menjadi penanda bahwa seni tradisional masih relevan dan mampu beradaptasi dengan zaman, selama ada komitmen bersama untuk terus menjaganya. (SAT)

Lewat Pelatihan Servis Motor, Disnaker Cimahi Targetkan Pencari Kerja Langsung Terserap Industri

SURAT KABAR, CIMAHI - Tingginya jumlah pencari kerja di Kota Cimahi mendorong Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Cimahi bergerak cepat. 

Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah menyelenggarakan program pelatihan berbasis kompetensi, kali ini difokuskan pada bidang otomotif roda dua, khususnya servis motor metik.

Kepala Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Disnaker Kota Cimahi, Tresna Nur Ramdhani, menjelaskan, pelatihan ini dirancang untuk meningkatkan keterampilan warga sehingga lebih siap bersaing di dunia kerja. 

Program ini juga menjadi bagian dari strategi menekan angka pengangguran, yang meski menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024 menunjukkan tren menurun, tetap masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah daerah.

“Jadi kami dari Disnaker Kota Cimahi melakukan pelatihan service kendaraan motor, lebih spesifiknya motor metik. Sub-kegiatannya bagi pencari kerja yang berbasis kompetensi, dimana pelaksanaannya selama 10 hari,” ujar Tresna saat ditemui Jabar Ekspres, Senin (29/9/2025).

Menurut Tresna, seleksi peserta dilakukan ketat. Dari ratusan pendaftar, hanya 30 orang yang dinyatakan lolos. 

Proses seleksi meliputi verifikasi administrasi hingga wawancara, memastikan peserta benar-benar layak mengikuti pelatihan.

“Kami mencari orang-orang pencari kerja atau mereka yang datang ke Disnaker. Dari sekian ratus orang, kami seleksi tahapannya untuk mengikuti pelatihan service motor. Setelah lolos, mereka kemudian mengikuti pelatihan yang bekerja sama dengan LPK. Kebetulan sekarang LPK ini bersama dengan Honda,” jelasnya.

Menariknya, program ini tidak berhenti di ruang kelas. Setelah pelatihan, peserta langsung dimagangkan di bengkel resmi Honda. 

Bahkan, bagi mereka yang kompetensinya memenuhi standar, pintu untuk rekrutmen kerja terbuka lebar melalui jaringan mitra industri.

“Setelah pelatihan ini mereka akan dimagangkan di gerai-gerai Honda. Dan yang berkompetensi akan mengikuti seleksi lowongan pekerjaan di Honda melalui LPK,” tambah Tresna.

Tahun 2025 menjadi momentum perdana pelaksanaan pelatihan servis motor metik. Tresna optimistis minimal 50 persen peserta dapat langsung terserap di industri otomotif.

“Mudah-mudahan dengan jumlah 30 orang, minimal setengahnya bisa diterima di dunia usaha. Tapi dari LPK sendiri juga menjanjikan tidak akan melepas begitu saja, mereka akan membina dan memberikan kesempatan bagi yang sudah dilatih untuk mengikuti seleksi apabila dibutuhkan oleh gerai-gerai Honda,” paparnya.

Disnaker Cimahi telah menyiapkan agenda pelatihan sepanjang tahun 2025. Program dimulai sejak Februari hingga Desember, mencakup berbagai bidang, mulai dari keamanan hingga perhotelan.

“Kalau untuk bulan depan di Oktober, kita akan adakan pelatihan Satpam, lalu manajerial yang banyak klasifikasinya seperti housekeeping dan perhotelan. Juga akan ada sertifikasi yang lebih tinggi lagi. Jadi sertifikasi ini bagi warga Cimahi yang sudah memiliki sertifikasi level 1, 2, atau 3, bisa kami fasilitasi tanpa biaya,” terang Tresna.

Program ini diprioritaskan khusus bagi warga Cimahi. Syaratnya antara lain usia produktif 18–35 tahun, maksimal 40 tahun, tidak sedang kuliah, dan tidak dalam ikatan pekerjaan.

“Karena harus mengikuti pelatihan selama 10 hari, jadi memang tidak boleh sedang terikat pekerjaan atau kuliah. Peserta juga wajib memiliki KTP Cimahi,” jelasnya.

Menurut Tresna, tren penurunan pengangguran di Cimahi selama 2024 salah satunya berkat upaya konsisten Disnaker dalam melahirkan SDM terampil.

“Menurut data dari BPS tahun 2024, memang ada penurunan angka pengangguran. Salah satunya karena kegiatan-kegiatan yang kami lakukan di Disnaker. Walaupun mungkin di luar sana lebih banyak lagi yang sudah bekerja tapi tidak melapor ke kami,” tutup Tresna.

Program pelatihan ini menjadi bukti nyata bahwa investasi pada keterampilan dan kompetensi bisa membuka pintu baru bagi pencari kerja, sekaligus memperkuat daya saing ekonomi Cimahi. (SAT)

Bukan Cuma Sertifikat, Peserta Pelatihan Service Motor Didorong Jadi SDM Unggul

 

SURAT KABAR, CIMAHI – Bagaimana cara sebuah kota kecil seperti Cimahi menekan angka pengangguran sekaligus menyiapkan warganya menghadapi ketatnya persaingan kerja di sektor otomotif? 

Jawabannya muncul lewat program pelatihan teknisi sepeda motor yang digagas Pemerintah Kota Cimahi melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), berkolaborasi dengan LPK Excellent Course.

Pelatihan ini berlangsung di SMK Wiraswasta Cimahi, Sabtu (27/9/2025), dengan pendekatan berbasis kompetensi yang dirancang intensif. 

Selama 10 hari atau 100 jam pembelajaran, 30 peserta ditempa keterampilan teknis otomotif dengan porsi dominan 80 persen praktik langsung.

Tujuannya jelas, bukan hanya memahami teori dasar permesinan, tetapi benar-benar siap pakai di lapangan. 

Lebih jauh, peserta juga diproyeksikan langsung terserap ke dunia usaha maupun dunia industri (DUDI) setelah lulus uji kompetensi bersertifikat nasional.

Kepala Sekolah SMK Wiraswasta Cimahi, Yoyo Suharyo, menilai program ini bukan sekadar kursus tambahan, melainkan jembatan nyata antara pendidikan, pelatihan, dan kebutuhan industri.

“Dari 30 peserta, nantinya hasil pelatihan ini bisa diimplementasikan secara mandiri atau berkelompok. Jadi, bukan sekadar teori, tetapi benar-benar praktik yang bisa menciptakan lapangan kerja baru,” jelas Yoyo saat diwawancarai.

Ia menegaskan, pelatihan ini sejalan dengan visi sekolah yang ingin melahirkan lulusan tak hanya sebagai pencari kerja, tapi juga pencipta lapangan kerja. 

Yoyo bahkan mencontohkan salah satu alumninya yang kini kembali ikut serta, demi memperdalam keterampilan teknis.

“SMK kami memiliki enam jurusan kompetensi. Dengan program pelatihan ini, kami berharap lulusan tidak hanya jadi pencari kerja, tapi juga bisa membuka peluang usaha,” katanya optimistis.

Menurutnya, penyelarasan antara sekolah, lembaga pelatihan, dan industri merupakan kunci menghadapi tantangan dunia kerja. 

Sub-pelatihan servis sepeda motor bisa menjadi pintu masuk kecil yang tumbuh menjadi peluang besar, apalagi melihat meningkatnya kebutuhan teknisi di Jawa Barat.

Kolaborasi Disnaker Cimahi, sekolah, dan lembaga pelatihan ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam menekan pengangguran serta meningkatkan daya saing SDM lokal.

“Dengan publikasi ini, mudah-mudahan semakin banyak masyarakat yang tahu dan ikut terlibat. Karena kunci keberhasilan program ini ada pada partisipasi warga,” tutup Yoyo.

Hal senada diungkapkan pimpinan LPK Excellent Course, Permana. Ia menjelaskan peserta pelatihan datang dari latar belakang beragam, bahkan sebagian besar tanpa pengalaman otomotif. 

Namun, kurikulum dirancang bertahap mulai dari materi dasar hingga kompetensi inti, sehingga semua peserta bisa menguasai keterampilan dengan baik.

“Pada hari ke-10 seluruh peserta diwajibkan mengikuti uji kompetensi yang digelar bersama Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). Hasil uji ini bersertifikat nasional sehingga para peserta diakui memiliki keahlian sesuai standar industri,” jelas Permana.

Lebih menarik lagi, kata dia, peserta tidak dibiarkan mencari pekerjaan sendiri. LPK Excellent Course sudah menyiapkan jalur penyaluran melalui nota kesepahaman (MoU) dengan berbagai perusahaan otomotif.

“Target kami 100 persen peserta lulus, bahkan 99 persen di antaranya sudah terbukti kompeten. Setelah itu, kami bantu menyalurkan mereka ke dunia usaha maupun dunia industri,” tegas Permana.

Meski begitu, tantangan tetap ada. Salah satunya terkait tingkat kehadiran peserta. Menurut Permana, absen dua hari saja sudah bisa membuat peserta tertinggal jauh dari materi.

“Untuk mengantisipasi, kami siapkan sistem backup lewat online agar peserta tetap bisa mengejar materi,” ujarnya.

Rentang usia peserta juga cukup luas, antara 18 hingga 40 tahun. Fakta ini justru menunjukkan antusiasme lintas generasi di Cimahi untuk meningkatkan skill, bahkan ada yang masih berstatus mahasiswa.

“Prinsipnya, siapa saja yang belum memiliki pekerjaan bisa mendaftar. Ini terbuka untuk seluruh masyarakat Cimahi,” kata Permana. (SAT)

Tilu Coffee and Eatry, Saat Aula Sekolah Disulap Jadi Kafe Penuh Inspirasi

SURAT KABAR, CIMAHI - Siang itu, aroma kopi dan roti panggang menyeruak dari sebuah aula sederhana di SMKN 3 Kota Cimahi. 

Bukan sekadar aula biasa, ruangan ini telah disulap menjadi sebuah kafe bergaya modern dengan nama unik, 'Tilu Coffee and Eatry' sejak berdiri pada 24 Agustus 2024.

Nama “Tilu” sendiri punya makna mendalam: T untuk Ter, I untuk Inspirasi, L untuk Lezat, dan U untuk Untukmu. 

Filosofi ini bukan sekadar slogan, melainkan cerminan tekad para siswa SMKN 3 Cimahi menyajikan hidangan terbaik yang lahir dari inspirasi dan ketekunan belajar.

Di balik meja, terlihat siswa-siswi berseragam lengkap dengan apron dan topi koki, tersenyum ramah menyambut tamu yang datang.

Mereka bukan barista atau koki profesional, melainkan pelajar jurusan kuliner yang tengah belajar mengelola hidup dari memasak hingga melayani tamu, dari menata ruangan hingga membangun rasa percaya diri.

Dengan praktik seperti ini, kami jadi tahu bagaimana rasanya bekerja di restoran sungguhan. Jadi nanti kalau lulus, tidak kaget lagi saat masuk dunia kerja,

Kafe yang berlokasi di Jalan Sukarasa No.136, Citeureup, Cimahi Utara ini bukan sekadar ruang belajar. Ia menjadi laboratorium hidup. 

Setiap hidangan, mulai dari menu barat hingga makanan khas Nusantara seperti Mie Tilu Asin, Nasi Bakar, Pempek, hingga Mie Ayam dimasak langsung oleh tangan-tangan muda penuh semangat.

Selain itu, ada juga menu lainnya seperti Nasi Tutug Oncom, Ayam Goreng Kremes, Wonton, hingga Dimsum.

Harga menu dibuat ramah, namun kualitas rasa dan penyajian setara dengan restoran hotel. Ruangannya ditata rapi, lengkap dengan taplak meja yang menciptakan suasana elegan. 

Tak jarang pengunjung merasa seperti sedang bersantap di restoran bintang lima. Para siswa bekerja bergantian sesuai jadwal kelas, mulai dari XI Kuliner 1, 2, 3, hingga 4. 

Setiap kali bertugas, mereka bukan hanya melatih keterampilan memasak, tapi juga belajar disiplin, manajemen waktu, hingga sikap profesional.

Mereka belajar melayani dengan ramah, seperti di hotel bintang lima. Itu yang membedakan pengalaman ini dengan hanya belajar di kelas.

Lebih dari sekadar kafe, Tilu Coffee and Eatry menjadi cermin harapan. Di tengah tantangan dunia kerja yang makin ketat, siswa SMKN 3 Cimahi menunjukkan bahwa pendidikan vokasi bisa menjawab kebutuhan industri. 

Banyak lulusan sekolah ini yang kini bekerja di restoran maupun hotel ternama, berkat bekal nyata yang mereka dapatkan sejak di bangku sekolah.

Kisah para siswa di balik Tilu Coffee and Eatry adalah bukti bahwa mimpi tidak hanya lahir dari teori. 

Mimpi tumbuh ketika anak muda diberi ruang untuk berkreasi, berani mencoba, dan belajar dari pengalaman nyata.

Dari sebuah aula sekolah yang sederhana, mereka mengajarkan satu hal penting, bahwa masa depan bisa diracik dengan tangan sendiri, selagi ada kemauan, kerja keras, dan semangat untuk belajar. (SAT)

Pemerhati Lingkungan Soroti Buruknya Kualitas Air di Cimahi

SURAT KABAR, CIMAHI - Persoalan kualitas air di Kota Cimahi kian darurat. Berdasarkan pemantauan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), kondisi air di wilayah ini masuk kategori tercemar berat akibat dominasi limbah komunal dan peternakan yang dibuang langsung ke aliran sungai.

Data Indeks Kualitas Air (IKA) memperlihatkan tren penurunan yang mengkhawatirkan. Pada 2022, Cimahi masih mencatat skor 34,58, lebih baik dibanding Kota Bekasi dengan 28,39. 

Namun pada 2023, nilainya merosot drastis menjadi 22,5. Situasi semakin parah pada 2024, ketika IKA Cimahi anjlok ke angka 14,76 dengan tanda merah, mengukuhkan status tercemar berat.

Ketua Perkumpulan Pengelola Sampah dan Bank Sampah Nusantara (Perbanusa) Kota Cimahi, Wahyu Dharmawan, menegaskan urgensi persoalan ini. 

Menurutnya, jika tidak segera ditangani, Cimahi berpotensi menghadapi dampak kesehatan, krisis lingkungan, hingga terhambatnya keberlanjutan pembangunan kota.

“Polutan di air yang cukup signifikan dapat mengakibatkan keracunan, bahkan berpotensi menghilangkan nyawa bagi pihak terdampak. Lebih baik segera melakukan perubahan daripada menyesal kemudian,” ujarnya saat dihubungi via telefon, Selasa (23/9/2025).

Wahyu menyoroti lemahnya keseriusan pemerintah dalam mengendalikan pencemaran. Menurutnya, hal ini terlihat ketidakpedean Pemerintah Kota Cimahi menangani masalah tersebut.

"Daya tampung kota sudah jauh dilewati. Jika ini terus berlanjut, potensi konflik horizontal semakin tinggi,” jelasnya.

Ia menegaskan, kegagalan pemerintah dalam menjaga kualitas air akan berdampak sistemik.

“Pemerintah bisa dinilai gagal menjaga kesehatan masyarakat, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, serta berpotensi terjadinya krisis kepercayaan. Masyarakat bisa saja melakukan tindakan yang tidak pas dan tidak pantas,” tegasnya.

Wahyu menyebut langkah paling mendesak adalah menemukan sumber masalah dan segera mengobatinya. 

Jika pencemaran berasal dari hulu sungai, maka kewenangan penanganan harus melibatkan pemerintah provinsi.

"Pemkot Cimahi tidak punya kewenangan penuh di hulu, tapi tetap menjadi pihak yang terkena dampak. Jika bakteri patogen sudah tinggi sejak di hulu, maka kontrol harus dilakukan. Bahkan, jika Pemkot berharap wilayah itu menjadi perluasan Cimahi, kendala ini harus segera dibenahi,” katanya.

Lebih lanjut, Wahyu memaparkan faktor penyebab utama menurunnya kualitas air di Cimahi. 

Menurutnya, polutan berasal dari limbah padat maupun cair, ditambah mikroorganisme patogen yang jumlahnya semakin tinggi.

“Pendapat pribadi saya, kontribusi limbah domestik di Cimahi lebih tinggi dibanding limbah industri. Namun, limbah industri punya daya rusak yang jauh lebih besar,” terangnya.

Ia juga mengungkapkan adanya indikasi pencemaran serius di hulu sungai.

“Hulu sungai bahkan sudah tercemar bakteri patogen, limbah padat dan cair. Dugaan saya ini berasal dari limbah domestik, peternakan, dan pertanian. Tata kelola memang tidak akan maksimal, karena urusan polusi tidak bisa dibatasi oleh wilayah administrasi,” jelasnya.

Masalah kualitas air Cimahi bukan lagi sekadar isu lingkungan, tetapi juga menyangkut kesehatan publik. 

Dengan status tercemar berat, masyarakat dihadapkan pada risiko paparan penyakit seperti E. coli hingga keracunan akibat polutan berbahaya.

Jika tidak segera ada langkah intervensi terukur, Cimahi berpotensi menghadapi bencana ekologis yang mengganggu kehidupan sehari-hari, menekan ekonomi warga, sekaligus mengikis kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. (SAT)

SPPG Citeureup 2 Cimahi Berdayakan Warga Lokal Sekaligus Kawal Keamanan Pangan Sekolah

SURAT KABAR, CIMAHI - Kasus keracunan massal akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang meluas di 17 provinsi kini memicu kecemasan publik. 

Program yang semula digadang sebagai solusi gizi anak sekolah justru menyisakan pertanyaan serius, seberapa aman rantai penyediaan makanan, dari dapur produksi hingga tersaji di piring siswa?

Kekhawatiran itu kian terasa di Cimahi. Salah satu penyedia, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Citeureup 2, kini menjadi sorotan karena harus memastikan ribuan porsi makanan yang mereka olah setiap hari benar-benar aman.

Kepala SPPG Citeureup 2, Ilham Ramadhan,  menegaskan, pengawasan kualitas bahan baku hingga distribusi merupakan titik paling krusial.

“Dari awal pemesanan, bahan baku kami ambil melalui koperasi yayasan. Setiap bahan yang datang selalu melewati proses quality control oleh ahli gizi. Jika tidak lolos, otomatis tidak diolah. Kami tidak bisa main-main, karena risikonya sangat besar untuk anak-anak,” ujar Ilham saat ditemui di SMKN 3 Cimahi, Selasa (23/9/2025).

Ilham menjelaskan, dapur mulai bekerja sejak sore hari. Persiapan dimulai pukul 17.00 dengan pembersihan buah, sayuran, hingga protein hewani dan nabati. 

Pukul 22.00 malam, proses pengolahan dimulai dengan briefing menu sekaligus pengecekan ulang bahan baku.

Jika ditemukan bahan tidak layak, Ilham menegaskan pihaknya akan mengambil langkah tegas.

“Kalau sayur cepat busuk atau protein hewani ada perubahan tekstur, langsung ditahan. Lebih baik menunda daripada dipaksakan dan berisiko keracunan,” tegasnya.

Tahap pemorsian berlangsung mulai pukul 02.00 hingga 10.00 pagi. Setiap porsi makanan melewati uji organoleptik, uji sampel, hingga pengecekan laboratorium internal. 

“Semua verifikasi dilakukan oleh ahli gizi. Tidak ada porsi yang boleh keluar tanpa pemeriksaan kelayakan konsumsi,” kata Ilham.

SPPG Citeureup mempekerjakan 51 orang tenaga kerja, mayoritas warga sekitar. Ilham menyebut, misi mereka bukan hanya menyediakan makanan bergizi, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi lokal.

Namun, kasus keracunan yang marak membuat pengawasan semakin ketat. Bahkan, SPPG mulai memasang CCTV untuk memastikan dapur steril dari celah kontaminasi. 

“Kami juga mendorong pekerja menjalani medical check-up lengkap, bukan hanya surat sehat dari puskesmas,” ujarnya.

SPPG Citeureup mengelola Rp452,7 juta untuk satu periode (10 hari). Setiap porsi mendapat alokasi Rp15.000: Rp10.000 bahan baku, Rp3.000 operasional, dan Rp2.000 sewa peralatan.

Dengan anggaran sebesar itu, tekanan menjaga kualitas makanan kian tinggi. 

“Kalau amit-amit terjadi kasus luar biasa, prioritas kami menyelamatkan anak-anak dulu. Setelah itu baru uji laboratorium untuk mengetahui penyebab: apakah basi, alergi, atau zat beracun,” jelas Ilham.

Soal isu tray impor dari China yang disebut mengandung minyak babi, Ilham mengaku belum bisa memastikan. 

“Informasi itu masih simpang siur. Untuk memastikan, perlu ada uji laboratorium. Kami akan koordinasi dengan Badan Gizi Nasional,” tambahnya.

Program MBG sejatinya hadir untuk menjawab masalah gizi anak sekolah sekaligus memberdayakan masyarakat.

Namun, rentetan kasus keracunan dan temuan lapangan menegaskan masih banyak celah yang perlu dibenahi.

Ia menekankan, sekolah tetap melakukan langkah preventif agar siswa aman. 

“Sejak awal, kami selektif memilih penyedia. Dari sepuluh SPPG yang ada, kami pilih yang terdekat dengan standar lebih baik. Hingga hari ke-15, kami sudah empat kali melakukan kunjungan langsung,” ujarnya.

Dengan produksi ribuan porsi setiap hari, keamanan pangan bukan lagi sekadar soal dapur, tetapi soal masa depan anak-anak yang seharusnya dijaga.

Pihak sekolah pun ikut waspada. Wakil Kepala Hubungan Industri dan Masyarakat SMKN 3 Cimahi, Latifah Pujiastuti, mengungkapkan sekolah rutin melakukan inspeksi langsung ke dapur SPPG.

“Lokasinya dekat, hanya sekitar satu kilometer. Itu alasan kami memilih penyedia ini, supaya distribusi lebih cepat dan risiko kontaminasi lebih kecil,” jelas Latifah.

Sejak awal program berjalan, sekolah sudah empat kali melakukan kunjungan. Namun, Latifah menegaskan masih belum ada temuan serius.

“Pernah ada nasi berulat, brokoli berhama, sampai buah lengkeng busuk. Hal-hal kecil seperti ini jangan disepelekan, karena bisa memicu masalah besar,” katanya.

Latifah bahkan menilai pekerja dapur seharusnya menjalani pemeriksaan kesehatan setara industri perhotelan. 

"Tes paru-paru, hepatitis, sampai tes rektal. Karena mereka memasok ribuan porsi ke lima sekolah sekaligus, bayangkan dampaknya jika ada keracunan massal,” tegasnya. (SAT)

SMKN 3 Cimahi Perketat Pengawasan MBG Demi Pastikan Keamanan dan Gizi Siswa

SURAT KABAR, CIMAHI - Maraknya kasus keracunan massal akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah membuat sekolah-sekolah di Kota Cimahi meningkatkan kewaspadaan. 

SMKN 3 Cimahi menjadi salah satu sekolah yang memperketat pengawasan, demi memastikan ribuan siswa mendapatkan makanan sehat sekaligus aman untuk dikonsumsi.

Program MBG yang digagas pemerintah sejatinya bertujuan mulia, yakni mendukung pemenuhan gizi siswa dan mencegah masalah stunting. 

Namun, tanpa sistem kontrol ketat, program ini berpotensi menghadirkan risiko besar, termasuk keracunan massal.

Di SMKN 3 Cimahi, pengawasan dilakukan mulai dari pemilihan penyedia makanan hingga proses distribusi harian. Sekolah ini setiap hari mendistribusikan 1.235 foodtray dengan menu yang terus berganti.

Wakil Kepala Hubungan Industri dan Masyarakat SMKN 3 Cimahi, Latifah Pujiastuti, menegaskan pihaknya menerapkan serangkaian langkah preventif.

“Antisipasi kami lakukan dengan rutin mengunjungi SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi). Lokasinya tidak sampai satu kilometer dari sekolah. Itu alasan utama kami memilih yang terdekat, karena potensi kontaminasi saat distribusi jadi lebih kecil,” jelas Latifah saat ditemui di sekolah, Selasa (23/9/2025).

Sejak awal, pihak sekolah selektif dalam menentukan SPPG. Dari sepuluh penyedia yang tersedia, SMKN 3 Cimahi memilih mitra yang dinilai paling memenuhi standar. 

Hingga hari ke-15 pelaksanaan program, sudah empat kali dilakukan kunjungan langsung untuk memantau proses produksi.

“Kami ingin tahu secara detail bagaimana proses pencucian beras, sayuran, peralatan masak, hingga manajemen dapurnya. Termasuk juga siapa saja pegawai yang bekerja di sana, apakah mereka berasal dari lingkungan sekitar, dan bagaimana kondisi kesehatan mereka,” jelas Latifah.

Menurutnya, pemeriksaan kesehatan pekerja dapur sangat krusial. Idealnya, standar kesehatan mencakup tes rektal, paru-paru, hingga hepatitis, sebagaimana yang diwajibkan bagi siswa SMKN 3 saat magang di hotel.

“Ini penting, karena SPPG Citeureup juga memasok lebih dari 4.000 porsi ke lima sekolah lain. Bayangkan jika terjadi keracunan massal. Maka pengawasan harus dilakukan terus-menerus,” tegasnya.

Dalam praktiknya, pihak sekolah menemukan beberapa catatan, mulai dari nasi yang pernah terdapat ulat, brokoli yang masih ada hama, hingga buah lengkeng yang busuk. 

Meski dianggap wajar mengingat jumlah produksi yang masif, Latifah tetap meminta agar pencucian dan seleksi bahan baku lebih diperketat.

“Keluhan yang paling sering dari siswa itu soal sayur yang kadang terasa asam, karena dimasak sejak pukul tiga dini hari. Menu berbasis ikan juga sering kami sarankan untuk dihindari, karena banyak siswa tidak suka, ada risiko alergi, dan potensi keracunan lebih tinggi. 

Latifah mencotohkan, ikan dori yang amis saat dingin, atau ikan patin krispi yang ternyata tidak diminati.

Pihak sekolah, lanjut Latifah, juga selalu berkoordinasi dengan ahli gizi dalam menyusun menu mingguan. 

Evaluasi ketat diterapkan, siswa diminta tidak mengonsumsi makanan yang berbeda warna atau rasa, melainkan mengembalikannya ke food tray untuk dijadikan bahan evaluasi.

“Poster peringatan juga sudah kami pasang di sekolah agar anak-anak lebih waspada. Bahkan sisa makanan dan kulit buah pun dikembalikan ke SPPG untuk dimanfaatkan kembali, misalnya jadi pakan maggot,” tambah Latifah.

Dari sisi teknis, pembagian makanan diatur agar tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar (KBM). Sekitar 15 guru ditugaskan bergiliran untuk membantu distribusi.

“Pembagian dilakukan pukul 09.45–10.20 saat istirahat, dan foodtray dikembalikan pukul 12.00. Jadi tidak ada kegiatan yang terganggu secara signifikan. Memang pasti ada kendala, tapi kami selalu berupaya meminimalisir,” jelas Latifah.

Ia menegaskan, meskipun program MBG memiliki dampak positif dalam mendukung gizi siswa, aspek keamanan pangan tidak boleh diabaikan.

“Intinya kami berusaha menjaga kualitas dan keamanan makanan dengan pengawasan ketat, supaya jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan. Mudah-mudahan dengan langkah ini, kasus keracunan bisa benar-benar dihindari,” terang Latifah.

Pengawasan juga melibatkan Pemerintah Kota Cimahi melalui Dinas Kesehatan dan dinas terkait lainnya. 

Proses pengelolaan bahan pangan diawasi ketat, mulai dari tahap penyiapan, pemasakan, hingga pengemasan.

“Pemkot Cimahi ikut terlibat dalam pengawasan. Tetap kita awasi mulai dari bidang penyiapan, pemasakan, sampai penyajian, dan nanti dikirim ke sekolah harus layak konsumsi. Dinkes Kota Cimahi dan dinas terkait lain ikut turun tangan di sekolah maupun di SPPG,” jelasnya.

Hingga saat ini belum ditemukan laporan kasus keracunan terkait MBG di Cimahi.

“Mudah-mudahan di Cimahi tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti keracunan MBG yang dialami para pelajar di daerah lain,” tandasnya. (SAT)

Puluhan Siswa di Bandung Barat Keracunan Menu MBG, Bupati Jeje Instruksikan Penanganan Darurat

SURAT KABAR, BANDUNG BARAT - Puluhan siswa di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat (KBB), dilaporkan mengalami keracunan massal usai mengonsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Senin (22/9/2025). 

Berdasarkan data sementara, sedikitnya 75 siswa dari berbagai jenjang pendidikan mulai PAUD, SD, SMP, hingga SMK menjadi korban, dengan 25 di antaranya harus dirujuk ke RSUD Cililin.

Bupati Kabupaten Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, menyampaikan rasa prihatinnya atas insiden tersebut. 

Ia menegaskan bahwa keselamatan dan pemulihan para siswa merupakan prioritas utama pemerintah daerah.

“Ini insiden yang memprihatinkan, saya telah menginstruksikan dinas terkait untuk bersiaga melakukan penanganan korban,” ujar Jeje dalam keterangannya.

Jeje menambahkan, meskipun investigasi penyebab pasti keracunan sedang dilakukan oleh petugas terkait, langkah darurat untuk memastikan penanganan medis korban menjadi fokus saat ini.

“Investigasi terkait penyebab kejadian tetap berjalan, namun sekarang prioritas adalah keselamatan dan pemulihan para korban,” tandasnya.

Menu MBG yang dikonsumsi para siswa pada hari kejadian terdiri dari nasi, daging ayam, sayur, tahu, serta potongan buah.

Beberapa saat setelah menyantap makanan tersebut, sejumlah siswa mulai mengalami gejala keracunan seperti pusing, mual, hingga muntah-muntah.

Penanganan awal dilakukan di GOR Kecamatan Cipongkor yang dijadikan posko medis darurat. Sementara itu, siswa dengan kondisi lebih serius langsung dirujuk ke fasilitas kesehatan terdekat. 

Hingga pukul 22.19 WIB, ambulans terlihat terus berdatangan membawa siswa korban keracunan ke kantor Kecamatan Cipongkor, dan jumlah korban diperkirakan masih bertambah.

Kasus ini menimbulkan sorotan publik, mengingat program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program unggulan yang ditujukan untuk meningkatkan asupan gizi anak sekolah.

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat memastikan akan melakukan evaluasi menyeluruh agar insiden serupa tidak terulang. (SAT)

Program Makan Bergizi Gratis Disorot, Puluhan Siswa di Bandung Barat Keracunan Massal

SURAT KABAR, BANDUNG BARAT – Sebanyak 75 siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMK di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat (KBB), dilaporkan mengalami keracunan makanan usai menyantap menu program Makan Bergizi Gratis (MBG), Senin (22/9/2025).

Hingga pukul 20.00 WIB, puluhan siswa terbaring lemah di GOR Kecamatan Cipongkor, bahkan 25 di antaranya harus dirujuk ke RSUD Cililin.

Pantauan di lokasi menunjukkan kondisi memprihatinkan. Sejumlah siswa terlihat menggunakan alat bantu pernapasan hingga harus dipasang infus. 

Wajah panik dan cemas tampak jelas dari orang tua yang mendampingi mereka. Belasan ambulans pun silih berganti keluar masuk mengevakuasi para siswa.

Berdasarkan data yang dihimpun, para siswa yang terdampak berasal dari SMK Pembangunan Bandung Barat (PBB), Madrasah Tsanawiyah (MTS) Darul Fiqri, hingga SD Negeri Sirnagalih. 

Ketua Yayasan SMK Pembangunan Bandung Barat, Erik Zainudin, mengonfirmasi ada 54 siswanya yang menjadi korban keracunan.

“Tadi awalnya ada laporan, dan sekitar jam 13.30 WIB, ada 15 yang keracunan, sesak napas, mau muntah, ada yang pusing. Dari siswa kami kurang lebih ada 400, itu yang terdampak ada 54 yang tercatat,” ujar Erik saat ditemui di Aula Cipongkor.

Erik menyebut, berdasarkan informasi dari siswa, sejumlah menu MBG yang disajikan terindikasi sudah tidak layak konsumsi. Menu yang disantap terdiri dari nasi, daging ayam, tahu, dan sepotong buah.

“Dari keterangan anak-anak, pas dibuka kayanya ayamnya yang basi, asam, warnanya juga agak beda,” ungkapnya.

Hal senada disampaikan Adah (46), seorang ibu yang menunggui anaknya, siswa kelas 3 SD. Ia mengisahkan, anaknya mengalami mual, pusing, hingga muntah-muntah setelah menyantap makanan di sekolah.

“Perut mual, sekarang badannya dingin, panas. Tadi makannya di sekolah, di rumah pusing jam 10-an. Katanya cuma makan nasi dikit, tapi ayamnya tidak dimakan. Sempat dibawa ke bidan, di sini muntah-muntah terus,” kata Adah.

Sementara itu, Salwa (17), siswi kelas XII SMK Pembangunan Bandung Barat, juga merasakan gejala serupa. 

Ia mengaku menu MBG yang disantap berupa ayam kecap, tahu, dan sepotong buah melon.

“Kalau menunya ayam kecap, tahu, melon. Rasanya gemana ya, tapi di kulit dagingnya masih ada bulu sedikit,” ungkap Salwa.

Awalnya, Salwa tidak langsung merasakan gejala keracunan. Namun beberapa jam setelah makan, ia bersama puluhan temannya mulai mengalami keluhan kesehatan.

“Tadi belum kenapa-kenapa, cuma udah banyak yang sakit, ada 17 orang, makin nambah. Makan sekitar jam setengah 11 siang. Terus pusing mual, pas udah makan cuma tidak dirasa. Jam 3 baru agak parah, terus dibawa ke sini,” tandasnya. (SAT)

Kualitas Makanan Bergizi Gratis di Cimahi Dikeluhkan Siswa, Orang Tua Soroti Higienitas

SURAT KABAR, CIMAHI – Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) untuk siswa sekolah di Kota Cimahi kembali menjadi sorotan. 

Sejumlah siswa SMA mengeluhkan kualitas rasa dan kesegaran makanan yang dinilai menurun, bahkan sempat menimbulkan keluhan kesehatan. 

Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran para orang tua terkait higienitas bahan dan proses pengolahan makanan tersebut.

Keluhan pertama datang dari MR (17), siswa SMAN 3 Cimahi. Ia menilai rasa sayuran yang disajikan dalam menu MBG beberapa waktu terakhir terasa asam sehingga banyak siswa enggan menghabiskannya.

“Kalau makanannya agak asem, kaya sayurnya. Makanya teman-teman banyak yang tidak dihabiskan,” ungkap MR saat ditemui usai sekolah, Senin (22/9/2025).

MR juga menambahkan, beberapa menu kerap diganti dengan kentang sebagai pengganti nasi. Namun, kentang tersebut menurutnya tidak segar dan terasa seperti baru keluar dari freezer.

“Pernah nasi diganti pakai kentang, cuman agak dingin kaya abis dari kulkas,” keluhnya.

Senada, PNF (17), siswa lain di Cimahi, mengaku sempat mengalami sakit perut setelah mengonsumsi menu MBG. Ia menduga makanan yang disajikan kurang segar sejak dikirim ke sekolah.

“Emang waktu makan itu agak bau asem gitu (sayur). Gak lama abis makan, tiba-tiba sakit perut. Kayanya memang makanannya agak kurang fresh,” jelas PNF.

Keluhan siswa ini turut menjadi perhatian orang tua. LP (49), seorang guru sekaligus orang tua siswa, yang beralamatkan rumahnya di Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara, mengaku khawatir terhadap higienitas bahan makanan dan proses memasak di dapur penyedia MBG atau satuan pelayanan penyelenggara gizi (SPPG).

“Sebagai orang tua memang khawatir, karena tidak tahu bahan yang dipakai higienis atau tidak. Alat yang dipakai higienis atau tidak, lalu proses masaknya juga. Kita tidak tahu SOP di dapur lain apakah jelas atau tidak,” ucapnya.

Ia menjelaskan, meski setiap SPPG memiliki ahli gizi, proses masak skala besar sering kali menimbulkan masalah kualitas. 

Dalam kunjungannya ke salah satu dapur, ia mendapati sayur pakcoy sudah terasa asam karena dimasak sejak pukul 03.00 dini hari untuk memenuhi kebutuhan 4.000 hingga 5.000 porsi makanan.

“Masak dari jam 2 atau 3 pagi, dikirim ke sekolah jam 8, ada juga yang jam 10 atau 11. Setelah masak lalu dipacking, itu memerlukan waktu lama. Saat itulah mungkin terjadi proses kimiawi yang membuat makanan terasa asem,” jelasnya.

Meski anaknya mengaku sebagian besar menu cukup enak, ia menyoroti beberapa kasus makanan yang tidak matang sempurna, seperti kentang yang masih keras. 

Ia juga menegaskan pentingnya sekolah melakukan pengawasan langsung ke dapur penyedia MBG.

“Pihak sekolah seharusnya secara reguler visit ke dapur. Di sekolah saya mengajar, saya sudah tiga kali visit. Itu wajib dilakukan agar kualitas makanan terjaga,” ujarnya.

Lebih lanjut, LP menyoroti pemilihan menu yang berpotensi mempercepat pembusukan, khususnya buah potong dan ikan.

“Buah seperti semangka atau melon sebaiknya dihindari karena cepat basi. Lebih aman lengkeng, anggur, pisang, atau jeruk. Kalau ikan itu cenderung risiko keracunannya cukup tinggi,” bebernya.

Ia juga menilai, standar higienitas tenaga kerja di dapur MBG perlu dipertanyakan. 

Menurutnya, berbeda dengan standar dapur hotel yang mewajibkan tes kesehatan berkala, belum jelas apakah pegawai penyedia MBG juga menjalani pemeriksaan serupa.

“Kita kan tidak tahu orang-orang yang masak seperti apa. Kalau di perhotelan ada tes kesehatan, di MBG atau SPPG kita tidak tahu apakah pegawai dites atau tidak,” tandasnya.

Keluhan siswa dan orang tua ini memperlihatkan adanya celah dalam pengawasan kualitas makanan bergizi gratis di Cimahi. 

Dengan jumlah ribuan porsi yang harus dipenuhi setiap hari, tantangan menjaga kesegaran dan higienitas makanan semakin besar. (SAT)

PKD 2025 Cimahi, Benteng Pelestarian Budaya Lokal di Tengah Arus Globalisasi

SURAT KABAR, CIMAHI — Bagaimana cara masyarakat menjaga jati diri budaya di tengah derasnya arus globalisasi? Pertanyaan itulah yang coba dijawab melalui gelaran Pekan Kebudayaan Daerah (PKD) 2025 Kota Cimahi. 

Acara ini diselenggarakan di Kawasan Ekowisata Cimenteng, Kelurahan Cipageran, Sabtu (20/9), dengan menghadirkan ratusan pelaku seni dan budaya serta ribuan pengunjung.

PKD Cimahi menjadi agenda tahunan yang bukan hanya berfungsi sebagai ajang perayaan budaya, tetapi juga wadah edukasi, ekspresi, dan penguatan identitas bangsa. 

Melalui rangkaian kegiatan seni, budaya, hingga olahraga tradisional, acara ini diharapkan mampu menghidupkan kembali warisan budaya lokal yang semakin tergerus zaman.

Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, menegaskan bahwa pelestarian budaya adalah kunci menjaga jati diri bangsa. Menurutnya, derasnya arus budaya asing menjadi tantangan serius jika tidak diimbangi dengan kesadaran masyarakat untuk tetap mencintai budaya lokal.

“Kebudayaan adalah kekayaan bangsa dan wujud peradaban. Melestarikan budaya berarti menghargai perjuangan para pahlawan serta bentuk cinta tanah air. Di Cimahi, kita berupaya menghidupkan kembali seni tari, musik, aksara Sunda, hingga seni pedalangan agar tidak hilang dari generasi mendatang,” ujar Ngatiyana.

Lebih jauh, ia menekankan bahwa PKD juga memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif serta pariwisata daerah. 

“Melalui kegiatan ini, kita harap masyarakat semakin mencintai budaya sendiri, sementara generasi muda tumbuh dengan rasa bangga dan percaya diri terhadap jati dirinya,” tambahnya.

Sebagai langkah konkret, Pemkot Cimahi mulai tahun ini mendorong penggunaan aksara Sunda pada papan nama jalan, sekaligus memasukkan pembelajaran aksara Sunda ke dalam kegiatan ekstrakurikuler sekolah. 

Upaya ini diharapkan dapat memperkuat identitas lokal dan menumbuhkan kebanggaan generasi muda terhadap budayanya.

Senada dengan itu, Kepala Disbudparpora Kota Cimahi, Achmad Nuryana, menegaskan bahwa PKD merupakan ruang interaksi budaya yang inklusif.

“Gelaran ini menjadi wadah untuk menjaga interaksi budaya melintasi batas politik, etnis, dan sosial. PKD Cimahi menyatukan masyarakat melalui bahasa yang sama, yakni budaya,” ujarnya.

PKD 2025 menghadirkan beragam acara, mulai dari helaran Bangbarongan Munding Dongkol, festival teater rakyat, workshop aksara Sunda Buhun, pertunjukan musik etnik, tari kolosal Campernik, hingga festival olahraga tradisional. 

Puncak acara diisi dengan pagelaran wayang golek bobodoran oleh Ki Dalang Opick Sunandar Sunarya, bekerja sama dengan Pepadi Cimahi dan Mekar Giri Harja 2.

Tak hanya itu, ditampilkan pula Kaulinan Urang Lembur, literasi bahasa dan sastra, dongeng bersama Bunda Literasi, hingga pameran manuskrip dan ritus adat. Gelaran ini melibatkan lebih dari 500 pelaku budaya lokal.

Sebagai bentuk penghargaan, Pemkot Cimahi juga memberikan santunan kadeudeuh berupa paket sembako kepada enam seniman sepuh Cimahi. Mereka adalah:

1. Yano Irianto (Pencipta lagu)
2. Ade Mulyana (Seni Rupa)
3. Domen Lesmana (Karawitan)
4. Abah Santanu (Pencak Silat)
5. Atang Dadan (Seni Durching)
6. Dalang Deri (Padalangan)

PKD 2025 Cimahi menjadi bukti nyata bahwa pelestarian budaya bukan sekadar romantisme masa lalu, melainkan strategi penting untuk menjaga identitas, memperkuat karakter bangsa, sekaligus mendorong ekonomi kreatif di era modern. (SAT)

Kebakaran Gudang di Cimahi Diduga Akibat Sisa Pembakaran Tungku, Kerugian Capai Rp50 Juta

SURAT KABAR, CIMAHI - Sebuah gudang yang berada di kawasan pemukiman di Jalan Haur Koneng RT 04 RW 07 Nomor 42/84, Kota Cimahi, terbakar pada Minggu (20/9/2025) malam. Kebakaran ini diduga dipicu oleh sisa pembakaran tungku tradisional yang sebelumnya digunakan untuk memasak air.

Peristiwa tersebut pertama kali diketahui sekitar pukul 18.40 WIB, ketika saksi mata melihat kepulan asap tebal dari area gudang. 

Laporan kebakaran kemudian masuk ke Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan KotaCimahi pada pukul 18.56 WIB, dan tim pemadam tiba di lokasi sekitar pukul 19.10 WIB. Api berhasil dipadamkan sepenuhnya pada pukul 19.32 WIB, dengan waktu respon hanya 14 menit.

Menurut data dari Damkar Kota Cimahi, luas area terdampak mencapai 30 meter persegi dari total lahan 600 meter persegi. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian ini. 

Namun, kerugian materiil ditaksir mencapai Rp50 juta, yang terdiri dari kerugian bangunan senilai Rp20 juta dan kerugian barang sekitar Rp30 juta.

Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkar Kota Cimahi, Achmad Suparlan, menjelaskan bahwa penyebab kebakaran masih diduga kuat berasal dari kelalaian dalam penggunaan tungku tradisional.

“Dari jam 2 siang pemilik memasak air dekat area gudang memakai kompor tradisional (tungku). Selesai sekitar jam 3 sore, pemilik sempat mengecek tungku sudah mati. Namun kemungkinan masih ada sisa pembakaran yang terbang, diduga dari dus bekas yang sebelumnya dibakar. Saat api mulai membesar, pegawai atas nama Ati melihat kepulan asap cukup besar, kemudian melaporkan ke RT setempat dan segera menghubungi Pemadam Kebakaran Kota Cimahi,” jelas Achmad.

Suparlan menambahkan, pihaknya langsung menurunkan empat unit mobil pancar dan satu unit rescue dengan melibatkan Regu 2 Damkar Cimahi. Proses penanganan meliputi pemadaman, pendinginan, pendataan, dan pengecekan lanjutan guna memastikan api benar-benar padam dan tidak menyisakan potensi kebakaran ulang.

“Kami berhasil mengendalikan api dalam waktu relatif cepat, sehingga area terdampak tidak meluas. Tidak ada korban luka maupun jiwa, dan sebagian barang masih bisa diselamatkan,” tambahnya.

Meski kejadian ini tidak memakan korban, Damkar Cimahi mengingatkan masyarakat untuk lebih berhati-hati saat menggunakan tungku atau peralatan tradisional lain yang berpotensi menimbulkan api.

“Kami imbau agar warga memastikan api benar-benar padam setelah digunakan, terutama ketika memakai tungku tradisional atau membakar barang di dekat area gudang dan rumah. Kelalaian kecil bisa berakibat fatal,” tegas Achmad.

Peristiwa kebakaran ini menjadi pengingat penting bagi warga Cimahi untuk meningkatkan kewaspadaan dan memastikan standar keamanan dalam penggunaan alat masak atau pembakaran, terutama di kawasan padat penduduk. (SAT)